Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Archive for Januari, 2007

SUATU GERAKAN MASSA


 (Lenin, VI)

Kaum Proletariat sadar bahwa para Pemimpin dalam Keadaan obyektif sedang berubah dan perlu “Peralihan” dari suatu Pemogokan ke Pergerakan. Sebagaimana biasa, praktek lebih maju ketimbang teori. Suatu Pemogokan dan Demonstrasi yang damai tiba-tiba tidak mampu memuaskan Buruh ……. Mereka bertanya : Apa tindakan kita ? Dan mereka menuntut aksi yang lebih tegas. Instruksi-instruksi untuk memasang barikade-barikade sampai ke distrik tersebut biasa terlambat, ketika barikade-barikade sudah dipasang di sekeliling kota. Segera Pengerahan Kaum Buruh dalam jumlah besar bekerja untuk itu, tetapi ini juga tidak memuaskan mereka ….. mereka ingin lebih, apa kelanjutan di akhir — mereka menuntut tindakan yang lebih dari sekedar Ketegasan tadi. Para Pimpinan Sosial-Demokrasi Proletariat, layak Panglima perang yang mengirim pasukan dengan cara cara Kitam sehingga sebagian besar pasukan ada dalam pertempuran. Ketika Massa Kaum Buruh menuntut, namun instruksi aksi massa terus menerus.

Pergerakan pergerakan Massa meneguhkan Dalil Kita, yang sengaja dilupakan oleh Kaum Oportunis yaitu bahwa “Insureksi” merupakan Seni dan Prinsip Penentu Seni ini adalah melancarkan serangan yang terarah dan tegas. Kita tidak menerima Kebenaran ini. Kita sendiri belim cukup belajar, mengembangkan dan juga masih kurang diajarkan Seni Pergerakan Massa ini, tata cara menyerang dengan segala resikonya. Kita harus benar-benar memahami Usaha (dengan) Tenaga. Tidak cukup hanya mengurusi masalah slogan-slogan politik; juga sangat penting masalah Persenjataan. Mereka yang menentang ini, yang tidak siap, harus dibuang dari jajaran Penyokong Revolusi, dianggap sebagai musuh, pengkhianat, atau pengecut; ketika tiba saatnya, kejadian-kejadian dan syarat-syarat ukuran ukuran Kerelaan Pengorbanan Pisik dalam Perjuangan akan memaksa kita memilih mana kawan dan mana lawan. Bukan hal yang Pasifisme (Cari Damai) yang harus kita teriakkan, bukan “menunggu” sampai serdadu-serdadu tersebut “datang sendirii”. Kita harus meneriakkan dari atap rumah kita perlunya serangan yang berani dan bersenjata, perlunya membasmi komandan-komandan serdadu musuh, dan pertarungan yang pantang menyerah atas serdadu-serdadu yang ragu.

Adalah soal taktik dan organisasi dari kekuatan-kekuatan Pergerakan. Karena Taktik militer tergantung pada level teknik militer. Kebenaran pokok ini ditunjukkan oleh Engels dan ditujukan bagi semua kaum Pergerakan. Teknik militer dewasa ini bukan lagi seperti pertengahan abad ke-19. Adalah gila menghadapkan kerumunan massa dengan satuan-satuan artileri dan mempertahankan barikade hanya dengan revolver. Kautsky benar ketika menulis bahwa kini saatnya untuk merevisi kesimpulan-kesimpulan Engels, dan bahwa Mempersoapkan “Taktik-taktik Baru” sdengan Barikade barikade. Taktik ini adalah Taktik taktik Perang Gerilya. Organisasi yang diperlukan adalah yang mobile dan berupa unit-unit kecil, unit yang terdiri dari sepuluh orang, tiga, bahkan 2 orang. Kita sering mendengar orang-orang Sosial-Demokrasi yang berdehem mendengar unit-unit lima atau tiga orang. Tetapi itu adalah cara yang paling mudah untuk menghindari pertanyaan baru dalam Perancangan yang dihasilkan dalam Pertempuran dari jalan ke jalan, yang selalu dipaksakan sebagaimana teknik militer modern. Pelajarilah secara seksama, Kawan kawan dan Kita akan paham kaitan antara “unit lima orang” dengan masalah “taktik barikade baru”.


Kertas Kerja 5. Nasionalisme – Revolusi


Kertas Kerja 5. Nasionalisme – Revolusi

Pembebas

NASIONALISME (POLITIK SUATU) REVOLUSI

1.
REVOLUSI revolusi mana pun, menghantarkan Pendirian Suatu Negara. Ditinjau dari “Merubah Masyarakat – Keadaan Alam”. Dialektis sesuai dalam Ajaran Sosial … (Soekarno, Marx, Malaka).

Kecepatan, yang sedang dibuat dengan atau tanpa hitungan Waktu. Berlangsung tetap proses Materialisasi untuk “menjadi” (Filosofis). Tujuan ada di Kausalitas (Sebab). Pemintasan Logika akan terbentuk Negara Sosial – Perpolitikan.

Tanah suatu alasan alasan rasional dalam sosial – ekonomi – politis. Dikemas jadi Politik dari Revolusi. Mendirikan Negara, bernama Nasionalisme yang dianuti untuk Kerakyatan Penduduk Kenegaraan.

2.

1. Daerah suatu Kewilayahan dalam Negara ;
2. – Demokrasi ;
– Kepartaian Persatuan Nasional memilih ;
– Republik, Negara, Presiden ;
3. Uni  Nasionalism ;

3.
Kebebasan dalam Hak hak Kerakyatan menyingkirkan Kekuasaan – Individualisme. Menuju Kebangsaan Politisasi – Kenegaraan. Dengan Kebudayaan Nilai nilai Persamaan – Kekeluargaan – Persaudaraan.

Ikatan ikatan Adat menjadi sumber Feodalisme dan cikal bakal Militerisme, yang bertujuan Penindasan, Penghisapan, Penghinaan atas Masyarakat, dibentuk Kelas kelas Ekonomi, ditiadakan dalam Politik Nasionalisme – Revolusioner.

Kemampuan kemampuan Nasionalisme telah diarahkan untuk mempersiapkan Kepemimpinan dari Persatuan. Dalam bentuk bentuk Demokrasi, yang bersumber dari Rakyat Demokratik.

S e l e s a i

Jakarta, Januari 2007.


Kertas Kerja 4. Sosialisme – Pertanian.


Kertas Kerja 4. Sosialisme – Pertanian.

Pembebas.

I. Masyarakat

1. Masyarakat Tanpa (Pertentangan) Kelas kelas ;
2. Kelas Pekerja dengan Persamaan Hak hak Kerakyatan ;
3. Penghapusan Hak Kepemilikan atas Tanah ;
4. Kependudukan Warga Negara ;
5. Kelompok kelompok Politik Nasional di Masyarakat ;

II. Ekonomi

1. Transaksi – Keuangan Negara ;
2. – Usaha usaha Perdagangan Bersama (Cooperative) ;
– Politik Ekonomi Sosialistik Antar Negara ;
– Jaminan Pembayaran Uang Negara untuk Perburuhan ;
3. Industri Nasional dengan Unit unit Kerja ;

III. K e n e g a r a a n

1. Negara Berdasarkan Kerakyatan ;
2. – Kekuasaan Rakyat Miskin ;
– Pemerintahan dalam Masyarakat.
Desentralisasi.
Dari Rakyat Demokratik ;
– Rasionalitas – Alamiah Politik Persatuan Nasional ;
3. Membentuk Parlemen Rakyat (Demokrasi).

P e r t a n i a n

Suatu Pertanian adalah menghasilkan Pangan untuk Masyarakat. Jadi ukuran Kemakmuran Rakyat, Rakyat Demokratik akan menjamin Lahan lahan Tanam.

Antara Lahan lahan Pertanian dan Kaum Tani di Negara
– Petani ;
– Keluarga ;
– Penghidupan dan Lingkungan Tempat Tinggal ;
berhubungan dengan Kesejahteraan, yang dilaksanakan dalam Kekuasaan Rakyat Miskin dan Pemerintahan Negara Persatuan Nasional.

Keuangan Negara akan membagi secara suatu Perhitungan untuk Pertanian berjangka dalam Tahapan tahapan Kemakmuran. Dengan Pengawasan dari Parlemen Rakyat.

Selesai.

Jakarta, Januari 2007.


AGEN AGEN SOSIAL


AGEN AGEN SOSIAL

Tulisan Para Pembebas

 

 

 

Perjuangan Sosialisme, ditujukan untuk merebut Kekuasaan, yang semula berasal memang dari Rakyat. Kekuasaan Rakyat Miskin ……. Setelah cukup lama dihinakan dalam Kesengsaraan Penderitaan, menjadi badan badan kelaparan !

 

 

Di sekitar  Kekuasaan – Pemusatan Keuangan di suatu Negara, yang terbentuk dari Kapitalisme – Liberal – Militerisme . Lalu, berharap ! Suatu Kemakmuran Utopia Masyarakat Sejahtera, mengadakan gerakan gerakan politik …….

 

Suatu Pembebasan ……., yang berdasarkan Rakyat Demokratik sesuai dengan Ajaran Kerakyatan dan Pemahaman Sosialis, mempersiapkan Agen agen Sosial di dalam Masyarakat di seluruh Daerah daerah.

 

 

1.                  Menyebarkan Pemahaman Revolusi – Sosial ;

 

2.                  Kesadaran Perubahan dalam Berpikir. Sikap Anti – Liberalis ;

 

3.                  dan, Mempersiapkan jaringan jaringan Perjuangan ;

 

 

Sedangkan Kelompok kelompok Juang Masyarakat di Daerah daerah sedang menuju Sosialisme akan terbina dalam Keadaan Penduduk Setempat, Alami, dan  Kebutuhan kebutuhan Dasar.

 

 

 

S e l e s a i


Jakarta, Januari 2007.

 

 

 


PERJUANGAN MEREBUT KEKUASAAN


PERJUANGAN MEREBUT KEKUASAAN
RAKYAT YANG MISKIN
(PERSATUAN NASIONAL RASIONALITAS – ALAMIAH POLITIK)

Suatu Politik – Negara

Adalah,
1. Membentuk Kekuasaan Rakyat Miskin ;
2. Pendirian suatu Negara
a. Kemerdekaan ;
b. Masyarakat Tanpa (Pertentangan) Kelas kelas ;
Menghapus Penindasan, Penghisapan, Penghinaan Terhadap Rakyat sumber Masyarakatan ;
c. Sosialisme – Pertanian ;
3. R e v o l u s i

Dari Kekuatan kekuatan Rakyat Demokratik.

Cara cara & Taktis Non Strategik

1. Kemampuan kemampuan Teoritis Ekonomi – Sosial berdasarkan Kelas Pekerja Masyarakat dalam Suatu Perindustrian Nasional ;
2. Pergerakan Kaum Miskin di Kota dan Desa desa ;
3. Kepartaian
– Muda Yang Berpikir Progresif. Tindakan tindakan Militan ;
– Menghancurkan Konsep “Negara Perjanjian dengan Masyarakat” ;
– Politik Rakyat Miskin ;
4. Massa – Aksi – Massa ;
5. Menggalang Kelompok kelompok Budaya Pertanian Kerakyatan ;

Persatuan Nasional – Alamiah

Proses Kehancuran suatu Pemerintahan di Negara, berakibat pergantian, dirubahnya Kenegaraan secara Demokratik, membentuk KEKUASAAN RAKYAT MISKIN, Dengan suatu Pemerintahan Rakyat Demokratik. Persetujuan Kerakyatan – Baru didasarkan Revolusi Berpikir Kenegaraan dengan Tujuan Sosialisme – Pertanian. Untuk menjamin Tuntutan Kemakmuran Rakyat, Bangsa dan Masyarakat. Kelompok kelompok Politik dalam Kekuasaan Rakyat, bersama akan mengadakan suatu Persatuan Nasional, yang rasional dipersiapkan untuk menyongsong Masa Kemenangan Sosialis.

P e m b e b a s a n

Jakarta, Januari 2007.


New left unity party founded in Indonesia


Despite a high level of threat and intimidation, a new left party has just held its founding conference in Indonesia. They have sent out the following report: >

Amidst threats of right-wing militia disruption to the founding congress of KP Papernas (the Preparatory Committee of the National Liberation Party of Unity ), about 400 participants persevered in conducting the congress while strengthening the security of thevenue.

On January 19, 2007 at about 3pm, a group which called themselves the Anti-Communist Group of Indonesia (FAKI) staged a protest near the venue. Some local journalists said that the FAKI had swords and other sharp weapons in their cars. The police offered to organize a negotiation between KP Papernas representatives, FAKI and the village head. The negotiations commenced with the police standing watch. But as we already expected, the talks did not produce any results.

The FAKI condemned Papernas’ Three Banners of The National Unity as the revitalization of the banned Communist Party of Indonesia PKI). We have informed them of the content of the Three Banners(repudiation of foreign debt, nationalization of the mining industry, and the national industrialization for prosperity of the people) but they insisted that this was only a cover. They said: “ If you resist we are going to eliminate you!” and made throat-slitting gestures with their hands. They give a deadline to end the congress by 9 pm that night, and said they would return. But we considered that there was no reason to stop the congress.

The local village head just stated that he did not want FAKI to attack and hoped there was not going to be any riot in the village. That night was the opening celebration of Islamic New Year, so there was to be a village parade and gathering. He did not want any violence to ruin the celebrations.

The congress continued in the very tense situation. All of the participants prepared to face an attack with whatever was available in the venue – bamboo stick, rocks etc. We also were pleased todiscover that a group of 200 West Nusa Tenggara, West Papuan and South Maluku students from Yogjakarta, came up to support us to face the FAKI threat. That night, around 50 FAKI members on motorbikes stayed in the area, but as many more people came out to celebrate the New Year’s eve, they did not dare attack the congress venue.

The congress continued on January 20 and adopted Popular Democracy as party’s principle, the form of our organization and structure, agreed to keep using Papernas (The National Liberation Party of Unity) as the name of the party and to promote the Three Banners of National Unity as a program. The congress also elected Agus Jabo Priyono as Chairperson and Haris Sitorus as a general secretary. While Chairperson Agus Jabo and Dita Sari were delivering speeches, the head of the police district came try to stop the congress. However, the congress continued until 12 noon when it adjourned early as a sign of appreciation to the local community’s wish to have a peaceful and safe New Year’s celebration.

Police repressed anti-repression protest!

Responding to the threats of violent dispersal of the KP Papernas founding congress, most of KP Papernas branches staged protests to condemn this repression. In Medan, North Sumatera, the police arrested protestors, revealing once again the repressive character of the State and its apparatus. 50 people of KP Papernas branch had marched to the regional police station to delivered a speech in support of the Papernas congress. In front of the police station, when Sindang Pardosi, the coordinatorof the action was about to begin the speech, the police tried to grab the microphone.

The protestors tried to keep the microphone and the police charged into the line, provoking a violent struggle. Thepolice not only dispersed the action but also detained six protestors for 24 hours. Following are the arrested protestors
1. John Merdeka (Leader of KP Papernas- North Sumatera Branch)
2. Sintong Pardosi ( Leader of National Peasant Union/STN – North Sumatera Branch)
3. Anwar Nasihin (Member of Student National League for Democracy/LMND)
4. Deny Sirait (Leader of KP Papernas – Siantar Marihat District)
5. Hendra Pratama (member of Urban Poor Union/SRMK)
6. Surung Hutagaol (Secretary of KP Papernas – Sima)

(Reporting By Socialist Unity. January 27, 2007)


Indonesia’s Papernas promises year of ‘all-out’ campaigning


Written by Max Lane

26 January 2007

Despite right-wing intimidation, the founding congress of the National Liberation Party of Unity (Papernas) successfully concluded on January 20. A leadership was elected, which has already had its first meeting, preparing for a year of “all out” political campaigning.
Some activists, however, are still paying the price for fighting off the congress disruption launched by a group calling itself the Indonesian Anti-Communist Front (FAKI). One Papernas member, Andi Nurjaya, had to be hospitalised after the stress caused her to miscarry. In the North Sumatran town of Medan, the local Papernas chairperson is in jail, detained after protesting the attacks on the congress. In Malaysia, activists from the Malaysian Socialist Party (PSM) are still in detention after they were taken in at a protest outside the Indonesian embassy in Kuala Lumpur.

The disruption of the congress clearly worked in Papernas’s favour, with newspaper and television reports bringing the event to the notice of a wider audience. Other progressive groups issued statements in defence of Papernas’s right to hold the congress. In a January 19 statement by Irwansyah, the secretary-general of the Working Peoples Association (PRP), he demanded that the police not prevent or hinder citizens from exercising their political rights. He also condemned the actions of FAKI and called on the people to unite to resist all forms of political thuggery.

“But there can be no holding back now”, Papernas chairperson Agus Jabo told me in Jakarta on January 25. “We have built up structures in many provinces, now those structures must be exercised and put to work in political campaigning. That is also how we will expand and build more branches.” Asked about how the People’s Democratic Party (PRD), of which he is also secretary-general, will relate to Papernas, he stated that it would “dissolve” into Papernas. But Jabo clarified that this was not an organisational or structural dissolution.

“Perhaps the better word is the one we use among ourselves – konsentrasi – we will be concentrating most of our cadre into activities organised through Papernas. We will be educating within Papernas so that it can develop the same level of programmatic commitment as the PRD. Meanwhile, the PRD structures will remain intact and will be used to assess how Papernas develops.”

Jabo kept coming back, however, to the necessity for “all-out” campaign work. “Protest actions, also what we call now vergadering, these will be the core form of our activities.” Vergadering is a Dutch term used by the anti-colonial activists during the struggle for independence. “These will be large gatherings, mainly indoors, where the ideas of the party can be directly discussed with the masses. They will be more intense and explanatory, aimed at winning them to our politics and raising their consciousness. But we will keep up protest actions, what we call aksi, as the second part of our campaign work.”

In fact, Papernas launched its first coordinated series of protest actions even before the January congress. On December 20, a day set aside to commemorate the first women’s congress in Indonesia in 1928 (now strangely called Mother’s Day), branches of the Preparatory Committee of Papernas held protest actions in a number of cities and towns around Indonesia. This allowed Papernas to raise its flag, even in several towns where a PRD presence had not yet been registered. The protests took place in smaller towns such as Gresik, Mojokerto and Malang as well as Lampung in Sumatra, Yogyakarta, Jakarta and Surabaya.

“Now the challenge is to repeat these kinds of campaigns throughout the year, to raise the Papernas flag, expand the party, win registration and get ready to build a powerful mass movement.” Jabo explained that between now and March, Papernas will concentrate on dealing with unfinished business from the congress. A formative group, elected at the congress, will select a central committee and there will be an intensive effort to prepare the final requirements to formally register as a political party, which is a separate process to passing verification to participate in the elections. “We want to register as a formal party in March. This means consolidating some of our branches, and finalising formalities for those branches. We will be holding a series of conferences to organise all this. In March, we will hold a mass rally to launch the party and at the same time submit our registration forms.”

Jabo explained that Papernas will not necessarily conduct “an all-out immediate offensive against the regime in the direct sense. It will be an all-out campaign to convince the people of our program. The people feel the situation directly, they suffer it directly, but they can’t yet see the way forward. This is what we must bring to them. This is why vergadering will be the key activity, alongside protest actions.”

Convincing the people that the “three banners for people’s welfare” – nationalisation of the minerals sector (including oil and gas), cancellation of Indonesia’s foreign debt, and national industrialisation – are the solutions will be the central task, Jabo said. “We have to explain to the people that their problems are a result of being colonised, of the country being occupied by foreign interests. The three banners are the key policies we need to overcome this and open up other possibilities.

“If we are campaigning in the villages, in the rural areas, we will have a lot to say about agriculture, and the same applies for other sectors. Our cadre have to unite with the people at the base and be a part of their struggles.”

Jabo reaffirmed Papernas’s commitment to combining parliamentary and extra-parliamentary struggles. “This defines our current to some extent. Other groups in the opposition on the left are either entirely parliamentarist in their orientation, or opposed entirely to parliamentary work, or can’t make up their mind. This was the key difference that prevented Papernas from developing on the basis of a left unity front rather than on the basis of gathering together the fragments of action and dissent around the country that feel they can support the program the PRD has put forward for Papernas.”

Commenting on the recent “withdraw mandate” protests and other signs that opposition frustration may not be able to wait for the 2009 elections, Jabo explained: “Of course, we have never been a parliamentarist party. If things evolve in a different direction and the masses want to move more quickly, we will try to lead that process as well.”

The openings for a rise in extra-parliamentary campaign activity continue to accumulate. There are noticeably more reports in the media, especially the mass circulation newspapers, undermining the legitimacy of the president and vice-president. The latest figure to add to the momentum undermining President Susilo Bambang Yudhoyono is former President Abdurrahman Wahid, commonly known as Gus Dur. He, together with a number of community figures, have started speaking out publicly, stating that Yudhoyono’s election was illegal. They argue that he was elected under a 2002 amendment to the constitution that has not yet been passed by the People’s Consultative Assembly. In response to a call by Yudhoyono for “everybody to prevent moves outside the legal structures for change”, Wahid stated that the constitutional crisis was one reason for the emergence of the “withdraw mandate movement” and other calls for Yudhoyono to resign.

The popular press is also providing increasing coverage of corruption and poverty. The sensationalist but mass circulation populist daily Rakyat Merdeka led its front page coverage on January 24 with the headline: “Prices of basic goods go up, 14 trillion rupiah [A$1.7 billion] corrupted.” The lead article began: “While prices rise and some people must eat the worst quality rice, the amount of money being corrupted just keeps on rising.” The story reported the findings of Indonesian Corruption Watch, which reported that it had identified a total of 166 cases of corruption involving a total of 14.4 trillion rupiah. In 2004 and 2005 they had identified 153 and 125 cases respectively.


Dita’s statement


logo-baru-prd.JPG 

 PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

“We will sue the Yogyakarta regional police chief and the chief of the national police who have obstructed the issuing of the permit. There is clearly a hidden political agenda to obstruct ordinary people who want to organise and gather. Whereas this is guaranteed under the Constitution”, said congress committee member Dita Indah Sari.

Dita made the statement at the congress site at the Wisma Sejahtera Building in Kaliurang in the Sleman regency of Yogyakarta, Central Java, on Friday January 19. Dita said she deplored the planned anarchic action to obstruct the congress in the name of religion or groups such the Yogyakarta Anti-Communist Front (FAKI).

(Detik. Januari 19, 2007).
 


SUATU FILSAFATI NEGARA


PEMBICARAAN

 

SUATU FILSAFATI NEGARA

DARI

RAKYAT YANG MISKIN

 

BERKUASA

 

FILSAFAT adalah Proses Berpikir, yang Indah, Mendalam, Luas. Yang Berbatas Diri – Manusia (Akal). Sumber dari Ilmu ilmu Pengetahuan. Logika Yang Suci. Dengan suatu Dialektika. Untuk menuju Akibat Berakhir di Sebab. Menjawab Pertanyaan …….

 

1.

 

Kecurigaan Negara adalah hanya Cara cara  (untuk) Berujud dalam suatu Kekuasaan Nafsu Pembendaan – Materialism dan menyimpang (These -> Synthese “Ujud” di Anti – these).

 

Pemahaman Kebendaan – Materialisasi diarahkan dalam Ekonomisasi Uang – Kapitalisme, melalui suatu Pemerintahan Negara dengan Politik Liberal,  yang berakibatkan “samadengan Kepemilikan”.

 

          – Benda ;

          – Lahan lahan (Tanah) ;

          – dan atau Badani ;

 

Sedangkan Masyarakat akan menjadi Koloni koloni di sekitar Pemusatan Ekonomisasi Keuangan saja. Teratur, karena bergantung dari suatu Kepentingan kepentingan Penguasaan.

 

2.

 

Negara Bukan lah (Hukum) Perjanjian dengan Rakyat. Sekedar untuk Perlabaan – Ekonomis, yang dinikmati “Penguasa atas Masyarakat”. Dari Eksploitasi Sumber sumber Daya Alami – Kerakyatan.

 

3.

 

Dalam Ajaran Sosial Pembentukan Negara, berdasarkan

 

          – Alam (Batas batas) ;

          – Kerakyatan ;

          dan,

          – Demokrasi. Pemerintahan, yang dibentuk dalam Masyarakat Tanpa      

            (Pertentangan) kelas kelas Ekonomi ;

 

Politik Rakyat Miskin

 

Kemiskinan di Masyarakat karena Proses Ekonomisasi sudah tanpa menuju Sosialisme – Kebangsaan. Diterapkan Industrialisasi Perdagangan Kapitalis sambil menghancurkan Lahan Pertanian Rakyat, berselubung dalam Kepemilikan Individualistis Non – Sosial untuk Jaminan Perbankan. Terpolitisasi ……. dengan bentuk bentuk Investasi – Permodalan.

 

Kekuatan kekuatan Rakyat Demokratik kini membaur, bertarung dan melawan … dalam Masyarakat dengan Kelas kelas Ekonomi, yang diciptakan untuk Menindas, Menyengsarakan, Menghina dan sampai dengan Meniadakan !?!

 

P e m b e b a s a n

 

Jakarta, Januari 2007.


Terbentuk lah Suatu Partai Kiri !!! PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL (PAPERNAS) Di Kota Tua Jogyakarta. Ketua Umum : AGUS PRIYONO dan Sekertaris Jenderal : HARIS SITORUS.


Minggu, 21 Januari 2007

Yogyakarta, Kompas – Kongres pembentukan Partai Persatuan Pembebasan Nasional yang berlangsung 18-20 Januari di Kaliurang, DI Yogyakarta, menghasilkan sejumlah kesepakatan. Kongres ini juga sempat akan dibubarkan massa yang mengatasnamakan Front Anti Komunis Indonesia karena menganggap partai ini sebagai embrio komunis.

Kesepakatan yang diambil antara lain menetapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas) Agus Priyono dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Haris Sitorus.
“Karena kemarin kami sudah launching calon presiden, kami juga sudah tetapkan Dita Indah Sari sebagai calon,” ujar Lukman Hakim, Ketua Standing Committee Panitia Kongres, Sabtu (20/1).
Menurut Lukman, Ketua Umum dan Sekjen Papernas terpilih akan menjadi formatur.

Mereka akan dibantu tiga orang lagi untuk melengkapi struktur dewan pimpinan pusat (DPP) partai dan alat kelengkapan organisasi lainnya.

Tri Panji

Dalam kongres yang diikuti 370 peserta dari 23 provinsi itu dibahas sejumlah program, dengan program paling pokok berupa Tri Panji persatuan nasional. Isi Tri Panji itu adalah nasionalisasi perusahaan tambang, hapus utang luar negeri, dan bangun industri nasional untuk kesejahteraan masyarakat.

“Tri Panji sebenarnya program yang kami usung enam bulan ini dan akan menjadi program ke depan. Detailing akan dibicarakan oleh pimpinan pusat yang terpilih,” kata Lukman.

Selain Tri Panji, masalah lain yang dibicarakan adalah situasi politik nasional, yang menurut mereka pengaruh neoliberalisme sudah masuk makin jauh ke segenap aspek Indonesia. Selain itu, juga masalah politik yang telah gagal menyejahterakan rakyat.
Momentum Pemilu 2009, sampai saat ini, kata Lukman, masih dilihat sebagai peluang politik yang diambil oleh kaum gerakan.
Hal ini terjadi karena masyarakat sekarang belum punya alat yang kuat dan alternatif yang mampu memimpin mereka menuju ke arah kebaikan.

Terkait surat pemberitahuan tanda terima dari Markas Besar Kepolisian RI untuk penyelenggaraan kongres, Lukman mengaku, pihaknya belum tahu.

“Sampai kemarin baru rekomendasi dari Polda (Kepolisian Daerah DIY) untuk penyelenggaraan ini. Sebenarnya polisi sendiri tidak membantah kalau kami sudah melakukan prosedur. Cuma, sedang dalam proses,” ujarnya.

Kongres juga sempat diwarnai insiden kecil saat Andi Nurjaya, salah satu peserta dari Sulawesi Selatan, dilarikan ke Rumah Sakit Panti Nugroho Pakem lantaran kehamilannya mengalami keguguran. Ia diperkirakan stres. (WER)


PANGGILAN AIRMATA


Lihat Perempuan itu sudah mulai
Menua,
Tak henti juang,
Berpeluh,
Jatuh tudung di Langit,
Terpecah batok kepala nyaris keluar cairan
Otak campur darah,
Meneriakkan
Nyanyian Rindu Kita dalam Pelukan,
Berlari dengan Perut Lapar di Pematang Sawah
Terbakar Nyala dibakar !!!


SUATU PERJUANGAN TEORI


SETIAP LANGKAH GERAKAN YANG NYATA LEBIH PENTING DARIPADA SELUSIN PROGRAM

(   M a r x   )

 

 

 

adakanlah persetujuan-persetujuan guna memenuhi tujuan-tujuan praktis gerakan, tetapi

jangan memperkenankan adanya tawar-menawar mengenai prinsip,

jangan memberikan “konsesi” dalam soal-soal teori.

 

 

 

TANPA TEORI REVOLUSIONER TAK MUNGKIN ADA GERAKAN REVOLUSIONER.

(   M a r x   )

 

 

 

Engels, F. tahun 1874 Perjuangan Teori dalam Gerakan Sosial – Demokratis.

Bukan dua bentuk Perjuangan Besar Sosial-Demokrasi (politik dan ekonomi),

sebagaimana lazim di kalangan kita,

melainkan tiga, dengan menempatkan perjuangan teori

setaraf dengan dua perjuangan yang pertama itu.

 

 


Sekilas DITA INDAH SARI


logo-baru-prd.JPG

 PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

DITA INDAH SARI
Lahir di Medan, Sumatera Utara – INDONESIA
Tanggal 30 Desember 1972.
Anak kedua dari dua bersaudara
Bapak Adjidar Ascha dan Ibu Magdalena Willy F Firnandus .

Pendidikan dasar mulai dari taman kanak-kanak sampai menengah pertama di selesaikan di Harapan Medan, dan tahun 1988 sampai tahun 1991, menyelesaikan sekolah menengah atas di SMU PSKD I, Jakarta.

Dunia gerakan mulai dikenalinya ketika menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1991 dan pada tahun 1992 bergabung dengan Forum Belajar Bebas, sebuah kelompok studi mahasiswa progresif yang membahas persoalan demokrasi dan keadilan sosial.

Berlanjut dari kelompok studi, Dita kemudian menjadi organizer buruh di daerah Tanggerang, Bogor, dan Pluit mulai tahun 1993, sampai pada tahun 1994 bersama kawan-kawan yang lain mendirikan Partai Rakyat Demokratik.

Dalam kongres PPBI yang pertama di Semarang, Oktober 1994, Dita Sari di percaya menjadi Sekretaris Jenderal Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) satu-satunya organisasi buruh yang pada massa itu melakukan demontrasi menuntut kenaikkan upah, penghidupan yang layak buat kaum buruh dan penggulingan Soeharto. Sampai pada Februari 1995 Dita kemudian dipercayakan menjadi ketua umum PPBI.

Dita Sari begitu namanya sering disingkat kemudian ditangkap ketika sedang memimpin aksi di Tendes, Surabaya bulan Juli 1996. Dalam sebuah pengadilan yang tidak adil, Dita dijatuhkan hukuman delapan tahun penjara beserta beberapa teman-temannya yang lain, dan oleh rezim Soeharto PPBI dianggap sebagai organisasi terlarang.

Pernah ditahan di LP Wanita Malang dan LP Wanita Tanggerang periode tahun 1997-1998, Dita kemudian dibebaskan setelah mendapat Amnesti dari Presiden Habibie. Tahun 1999 Dita kemudian mendeklarasikan Front Nasional Perjuangan Buruh Nasional Indonesia, yang merupakan univikasi antara PPBI dengan serikat-serikat buruh lokal seperti PPBS Surabaya, SBI Bandung dll, dan Dita terpilih sebagai ketuanya.

September 2001, Dita mendapat penghargaan Ramon Magsaysay Award.
Februari 2002 Dita juga mendapat Reebok Human Rights Award, yang kemudian ditolaknya karena Reebok sebagai salah satu perusahaan sepatu besar yang tidak berpihak terhadap kesejahteraan kaum buruh. Dalam periode ini Dita juga tercatat sebagai salah seorang pendiri sebuah lembaga penelitian, yaitu Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS), serta Senjata Kartini sebuah NGO yang bergerak di bidang Perempuan.

Memasuki momentum pemilu 2004, FNPBI, bersama organisasi sektoral lainnya, seperti SBMI, JMD, STN dll, mendirikan Partai Persatuan Oposisi Rakyat (POPOR), dan Dita terpilih sebagai ketua umum, akan tetapi POPOR kemudian gagal memenuhi verifikasi Depkeh HAM.

Maret 2005, dalam kongres luar biasa Dita Indah Sari terpilih sebagai ketua umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), yang semakin mengukuhkan tanggung jawab yang semakin besar dalam mengusung semangat perlawanan … !!!


Calon Presiden DITA INDAH SARI. MENUJU KEKUASAAN RAKYAT MISKIN.


Rabu, 17 Januari 2007

Jakarta, Partai Persatuan Pembebasan Nasional atau Papernas mengajukan lima tokoh yang layak diusulkan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2009. Kelima tokoh tersebut adalah Kwik Kian Gie, Sukardi Rinakit, Rizal Ramli, Hasyim Wahid, dan Dita Indah Sari.

Ketua Umum Komite Persiapan Partai Persatuan Pembebasan Nasional Dominggus Oktavianus Tobu Kiik di Jakarta, Selasa (16/1), mengatakan, kelima calon presiden alternatif tersebut dijaring dari pengurus dan kader Papernas di daerah. Capres alternatif yang diperoleh merupakan tokoh ekonomi, politik, dan aktivis pergerakan.

Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli adalah ekonom yang berpengalaman menjadi menteri. Sedangkan Sukardi Rinakit dikenal sebagai pengamat politik dari Direktur Soegeng Sarjadi Syndicated. Dita Indah Sari adalah aktivis pergerakan yang memimpin Partai Rakyat Demokratik. Hasyim Wahid adalah adik kandung KH Abdurrahman Wahid.

Dari kelima tokoh itu, baru Dita yang sudah menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan Papernas. Sedangkan calon lainnya belum memberikan kepastian. Sukardi yang dihubungi Kompas hanya tertawa. “Biarlah saya tetap menjadi peneliti. Jadi presiden butuh pengalaman,” ucapnya. Namun, ia mengatakan, diskursus memunculkan capres alternatif positif untuk merangsang pemikiran munculnya pemimpin alternatif.

Menurut Dominggus, capres alternatif dianggap memiliki komitmen tinggi menyelesaikan masalah bangsa. Tokoh pimpinan tradisional saat ini dinilai tidak ada yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan bangsa untuk keluar dari berbagai masalah.

Ketua Presidium KP Papernas Agus Jabo Priyono mengatakan, calon harus mampu mengusung program Papernas yang tertuang dalam Tri Panji Persatuan Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat. Tri Panji tersebut adalah nasionalisasi industri pertambangan, penghapusan utang luar negeri, dan industri nasional yang menyejahterakan rakyat.


About the Preparatory Committee of the National Liberation Party of Unity (KP-Papernas)


About the Preparatory Committee of

the National Liberation Party of Unity (KP-Papernas)

The foreign capital domination operated by its Puppet – the Indonesian Government has plundered country’s national Resources, devastated national industry and impoverish people. Such condition generate the emergence of various people’s organizations as well as broaden the resistance against the anti-people policy in all the sectors and all the regions. However, it remains fragmentized on the issues and actions that may impede the creation of significant power to combat capital domination.

At the national conference on June 20-21, 2006 , Preparatory Committee of the National Liberation Party of Unity (KP-Papernas) was established to respond to this situation. It established to unify the people’s power to create a new political alternative power as an effort to answer the problem of the people. “Liberation” reflects a desire to set the people free from the imperialism, and “unity” refers to the party’s strategic project to broaden and deepen the democratic movement. The Party will be registered to the 2009 election to challenge the neoliberal parties.

The Program

So-called as Three banners of National Unity that put forward the following Programs:

· Repudiate the foreign debt that has absorbed vast amounts of the state budget and prevented the state from modernizing the industrial and technological sectors. It also deprives social programs such as education and health of funding; in 2006, debt repayment absorbed more than 27% of the budget (11% for interest payment and 16% for principal). Only 7% has been allocated for development.

· Nationalizations of the oil , gas and electricity industries. The country’s energy resources must be controlled by the state with priority given to supporting national industry and public services. Commercialization will only be considered if the domestic industry and the people’s needs are fulfilled. The electricity company has increased its tariffs because of the high price of petroleum and gas. It accelerates the devastation of national industry, leading to more job losses and greater impoverishment.

· Create jobs through a national industrialization program. Job creation must not depend on foreign and private investment. Workers’ rights have been removed as the government pushes for lower wages. Financial and economic resources are needed for a new national industrialization of basic industries – steel, machinery, electricity, agriculture, pharmaceutical, automotive, train, shipping and telecommunications. This program will require a vast number of workers who, in turn, will benefit from having the work. Workers must also have free access to education and health care.

The founding Members

The national founding members are:
Joining at the national Level are : People’s Democratic Party, the Automotive Workers Union, the Indonesian National Front for Workers Struggle, Unity of Workers Struggle, the National Student League for Democracy, Unity of Buddhist Student, the National Peasant Union, the Urban Poor Union and the Indonesian Transportation Workers Union.

Joining at a local level are: Belawan Transportation Workers Union, (Medan-North Sumatra), Movement of the Poor, Labuhan Batu (North Sumatra), Lampung Street Vendor Union (Lampung Province), Jogjakarta Student Community, Solidarity of Indonesian Students, Amasutra, Lespek Boul, Central Sulawesi Union of the Poor, Forum of Lembata Youth (South East Nusa, NTT), Peasant Community of Rotanolet, Peasant Community of Liavua, Forum of Latena Community and People’s Alliance for Decent Housing.

Structure of The National Committees

Chair Person Dominggus Oktavianus
General Secretary Lukman Hakim
Deputy Ganjar Krisdiyan
Labor Department Sulaiman
Student and Youth Department Rudi Hartono
Farmers and fishermen Department Gigih Guntoro
Urban Poor Department Marlo Sitompul
Cultural Department Tejo Priyono
Treasures Daniel
International Relation Katarina Pujiastuti (Penulis)


Kertas Kerja 3. UTOPIA – TUJUAN (NEGARA)


KERTAS KERJA 3. UTOPIA – TUJUAN (NEGARA)

Pembebas

PENINDASAN, Terjajahkan karena suatu Kekuasaan untuk Kepentingan kepentingan Kapitalis – Feodalis – Imperialis, melalui Politisasi Keuangan di Ekonomi, didukung dari Militerisme, berakibat

1. Pemisahan Negara dan (Tanpa) Rakyat. Lembaga lembaga Kenegaraan hanya lah alat alat Penguasaan. Alur Pemerintahan dari Pejabat ke Pejabat.
2. Penderitaan, Hinaan, Kesengsaraan Rakyat dan Kebangsaan ;
3. Pemerintahan Negara Korup dan Manipulasi Suara Pemilih. Memunculkan Oposisi dan Kesiapan Perlawanan Rakyat.

Karena apa dan mengapa ?

1. Penciptaan Keuangan dengan bentuk bentuk Kapitalisasi Ekonomi non – Sosial di Negara. Eksploitasi Alam, tanah, tenaga untuk Materialisasi Produksi ;
2. Salah Pemahaman Kebendaan dalam Kemiskinan ;
3. Bukan karena Demokrasi sedang tidak dilaksanakan. Masih Kesadaran Rakyat. Dalam pasar pasar Tradisonal di Daerah daerah.

Adalah, Cita cita di Tujuan Pendirian suatu Negara – Utopia untuk Memakmurkan dan Kesejahteraan Masyarakat Tanpa (Pertentangan) Kelas kelas Ekonomi di Negara.

Namun, tampak Kenyataan di Sosial :

– Buruh Upah Murah ;
– Kaum Hina Perkotaan (Menganggur, jembel – pengemis – homo) ;
– Petani Tanpa Lahan ;
– Tenaga tenaga Pangreh Bergaji untuk Para Penguasa ;
– Kemelaratan Penduduk di Desa ;
Dll.

Berbanding

– Para Pemodal Uang
– Pejabat pejabat Negara yang Korup ;
– Kelompok kelompok Industrialis ;
– Kaum Pedagang Kaya ;
– Elit – Royalis Perempuan ;
Dll.

Membentangkan suatu Perbedaan kelas kelas di Masyarakat :

– Antara Kaya – Miskin ;
– Tuan tuan Tanah di atas Wilayah wilayah Kenegaraan ;
– Antara Kaum Borjuis dan Kaum Cilik di Pedesaan ;
Dll.

S e l e s a i

Jakarta, Januari 2007.

.


Kertas Kerja 2. HAK HAK SIPIL


Kertas 2. Hak hak Sipil

Pembebas

SUATU Perang akan terjadi dan Rakyat dapat menghancurkan suatu Kemasyarakatan (Masyarakat).

Contoh :

– Genocide ;
– Pembersihan Genetika Kebangsaan ;
– Revolusi ;

Maka tidak ada Sendiri ketika Bersama ……. Langsung menghapus Kepemimpinan apa pun (Perseorangan).

Perlindungan terhadap Kerakyatan, yang sedang berada dalam Keadaan Perang, akan menampak ke dalam Pembentukan Sosial Masyarakat Baru di suatu Negara.

1. Penyediaan dan cadangan Pangan dari Pertanian Rakyat ;
2. Hak hak Sipil ;
3. Pemukiman kembali Rakyat ;

Hak hak Sipil

1. Mendirikan Negara Yang Merdeka ;
2. a. Tinggal di suatu Daerah ;
b. Menikmati Politisasi Ekonomik Sumber sumber Alam ;
c. Dilindungi (KAM) ;
3. Mendapatkan Pangan – Sandang – Papan ;
4. Membentuk Pelembagaan – Alamiah Kekeluargaan. Terjaminkan Keluarga Hidup Sejahtera, Pendapatan, Kelangsungan Penerusan Generasi ;
5. Suatu Perlawanan Rakyat Bebas dari Penindasan, Terjajah dll ;

Setelah berdiri Negara dan Masyarakat terbentuk, Hak hak Sipil pun didasarkan Kependudukan. Menjadi Warga Negara karena Tempat dan Kebangsaan di Negara.

Lalu, bertambah 3 hak lagi.

1. Perburuhan. Berorganisasi serikat dalam Kerja ;
2. a. Demokrasi. Memilih dan dipilih (Kepemimpinan) ;
b. Kependudukan. Bekerja dalam Pemerintahan Negara ;
c. Bela Negara (HAN) ;
3. Pertanian. Mengelola Tanah untuk Pangan,

S e l e s a i

Jakarta, Januari 2007.


Kertas Kerja 1. Masyarakat Kelas Pekerja


Kertas 1. Masyarakat Kelas Pekerja

Pembebas

Wilayah wilayah untuk Mukim – Kependudukan Sosial telah terbandingkan dengan Pertambahan Jumlah Anggota anggota Kelas Pekerja dalam Masyarakat (Demografi), menganuti

1. Ekonomisasi Sosial, yang Berlaba Non – Liberalistik atas Pertanahan ;
2. Tuntutan Politik atas Penjaminan yang Terstruktur (= Pemerintahan) menyediakan Sarana sarana – prasarana Kemasyarakatan dan Kelas Pekerja, yang bertempat di Daerah daerah untuk
a. Bayi, dan Anak anak (Remaja) ;
b. Dewasa Siap Kerja ;
c. Dan, Kaum Yang Tua ;
3. Rancangan Pendapatan untuk Lembaga Alamiah Sosial – Kekeluargaan ;

Pemerintahan Negara dengan Politisasi Ekonomi memisahkan Pertanian memang Bukanlah Perdagangan, berdasar Keuangan Negara dalam mengadakan Pangan Hasil Pertanian di atas Tanah Rakyat untuk Masyarakat (asal dari Kelas Pekerja).

Fungsi Tanah masuk di Ekonomi Kenegeraan untuk Rakyat. diperhitungkan dari

1. Wilayaj wilayah Ekonomis ;
2. Wilayah wilayah Pemukiman Kelas Pekerja dalam Masyarakat ;
3. Wilayah wilayah Pemakaian Keuangan Setempat ;

Sehingga Keadaan Perbandingan antara Wilayah wilayah dengan Pertambahan Jumlah Kelas Pekerja dalam Kemasyarakatan, adalah, Kenaikan Kemampuan kemampuan Ekonomi Negara.

S e l e s a i.

Jakarta, Januari 2007.


NEGARA SOSIAL – ISME


NEGARA SOSIAL – ISME

(Tulisan Pembebasan di Indonesia)

PENERAPAN Sosialisme di Suatu Negara, berbeda beda. Tanpa ketergantungan dari Mazhab mazhab. Menuju Kemakmuran Rakyat Miskin Berkuasa. Dengan membentuk Pemerintahan Demokratik – Kenegaraan.

Sedangkan di Indonesia mungkin dilaksanakan

1. Dalam suatu Ekonomisasi – Keuangan (Negara kah) ;

2. Dengan Revolusi :

– Revolusi Sosial ;
– Revolisi Industri Nasional ;
– Revolusi Budaya (= Pembahasaan) ;

3. Politik memper Baru kan Negara ;

Keadaan Tanah dan Air Indonesia di suatu wilayah wilayah menjadi ukuran ukuran Kemakmuran, terlaksanakan dalam suatu Kekuasaan Rakyat Yang Miskin Bernegara di mana pun.

1. Tempat Pemukiman Masyarakat Tanpa (pertentangan) Kelas kelas. Dalam Sosialisme – Perekonomian untuk mensejahterakan Penduduk di Daerah daerah.

2. Pertanian. Mengolah lahan lahan Tanam di atas Tanah Rakyat Miskin.

3. Sumber sumber Alam ;

Rasionalisasi Kenegaraan untuk Perindustrian Nasional. Menyalurkan hasil produksi barang dibutuhkan suatu Masyarakat, yang Beradab dan Kebangsaan di antara Bangsa bangsa.

Hak hak Kerakyatan dalam Demokratisasi Kenegaraan, yang dibentuk dalam Parlemen juga melalui Ekonomisasi – Politis Keuangan berdasarkan Sosialisme jua. Misal. Penghapusan Hak hak Individualistik dalam Ekonomi dan Perbankan Kapitalis (Modal) !

Lalu, mengapa Bahasa ?

Revolusi Budaya (= Pembahasaan)

Karena, sedang menerapkan, yang terpikirkan. Bagaimana kah Kemakmuran untuk Masyarakat di Daerah daerah ? Dengan multi – Dasar Budaya dalam perilaku ajeg. Beraneka bahasa mempolitisasi jadi Kenegaraan – Sosial.

– Bentuk Tulisan dan Percakapan dalam Kemasyarakatan ;

– Ungkapan Rasionalitas Kejiwaan – Batini Falsafati ;

– a. Pemahaman Sosialisme ;
b. Ideologi
c. Peradaban Suatu Kebangsaan ;

– Ilmu Pengetahuan Teknologik – Sosial ;

– Pemahaman Sosialisme Kenegaraan dan (di) Daerah daerah ;

Kemampuan kemampuan Mata Uang (Rupiah) mengadakan Privatisasi (bahasa) Ekonomik, berdasarkan Transaksi Keuangan Negara dalam Perdagangan Internasional, dan terjaminkan (Emas). Tampak lah Hak hak Sosial – Kenegaran.

Selesai.

Jakarta, 15 Januari 2007.


SOSIALISME REVOLUSI


MENGANUTI
SOSIALISME UNTUK SUATU REVOLUSI

Tulisan Para Pembebas

SUATU POLITIK DARI Penganuti Sosialisme tetap menghancurkan, yang dinamakan P e r l a w a n a n dengan serangan serangan langsung, berjumlah banyak, meningkat secara kwalitas – mutu.

1. Duel antara Figur figur di Pertarungan Kekuasaan ;
2. Aksi aksi Massa ;
3. Kegiatan kegiatan Politik Sosialis dan atau Kepartaian
4. Penyerangan ;
5. Pergerakan kelompok kelompok ;
6. Teror Pembalasan Dendam ;
7. Pelatihan Agen agen untuk Revolusi ; dan
8. Perang, Bertempur (dengan Pasukan pasukan) ;
Dll..

Sasaran sasaran memang ditentukan dalam suatu Proses. Lama. Tidak salah pilih. Diplomasi, berunding untuk ……. Menghitamkan ! Suatu Warna, yang dianggap Pensucian dalam Kesengsaraan, Penderitaan dan Kesakitan selama mengalami penindasan, tekanan tekanan berat, penghinaan. Berkibar ……. Tidak satu pun akan terlihat !?! K e g e l a p a n !!!

Agen agen Revolusi
Revolusi tidak peduli waktu lagi. Dibutuhkan hanya lah Para Revolusioner dengan Agen agen Revolusi, tersebar. Untuk mengawal ke Kemenangan. Pendirian Suatu Sosialisme – Negara.

Jaringan jaringan Ajaran membentuk Kesamaan dalam Tujuan Para Pejuang untuk Bebas dalam Persaudaraan, bermasyarakat Tanpa (Pertentangan) Kelas kelas lagi. Didasarkan atas Satu Kekuasaan Rakyat Miskin.

Beberapa perubahan awal, diperbuat Para Agen (Sosialis)
1. Membentuk Kelompok kelompok Kemasyarakatan Sosialisme :
2. Militerisme yang disekat dari Kekuasaan di Negara ;
3. Mengendalikan Keuangan – Laba Perdagangan Hasil Industri ;

Pembagian Kerja Perjuangan
Kerja masyarakat Sosialis bermula dari suatu Kemauan Diri anggota anggota untuk mengumpulkan penyediaan makanan dan kebutuhan kebutuhan lain, yang terbagikan dalam perhitungan rasional.

Ketika suatu Kekuasaan akan materialisme mulai merusakkan Kebersamaan antar sesama, terjadi lah Kedirian berkuasa atas Diri lain, membentuk Penguasaan atas Masyarakat Sosialisme …….

Maka, Revolusi pun suatu Pilihan dalam Politik ! Untuk membentuk Sosialisme – Negara. Dipersiapkan Kepemimpinan membagikan Kerja Yang Baru. Untuk mengadakan Revolusi … !!! Dalam suatu usaha usaha Politis – Revolusioner kini.

Buruh dan Kaum Pekerja Pabrik, Petani di Daerah daerah, dan Kaum Hina di Kota kota Moderen, bergabung dalam Kerja Perjuangan. Seruan Ayah – Ibu Penganuti Sosialisme panggil Mereka Yang Muda. Maju di garis garis Terdepan dengan onggokan onggokan Tubuh jangan menghambakan untuk Kekuasaan Perseorangan. Bersifat sementara akan habis terlindas Revolusi ! Nyalakan Api Revolusi Kobar …

Menuju Sosialisme untuk Kerakyatan di Negara

Kita Yang Kiri tidak pernah memberontak atau jadi Pemberontak ! Pendirian suatu Negara karena ada Rakyat untuk Berkuasa. Bebas Penindasan atas Masyarakat, yang bermukim di daerah daerah (Negara).

Capai Kemakmuran sampai Terpenuhi Pangan, Sandang, Papan. Dijadikan salah satu alasan Sikap Revolusi menolak Iming iming Surgawia bekerja untuk Para Kapitalis, Borjuis, Feodalis Yang Imperialistik – Liberalis – Kapitalis.

Suatu Pasar tidak untuk Perlabaan Modal – Uang, berfungsi dalam menyalurkan barang barang di Masyarakat yang sesuai kebutuhan kebutuhan. Untuk pemakaian transaksi Keuangan Negara.

Misal Bagaimana kah Pertanian menjadi ukuran ukuran Kemakmuran Rakyat andaikan suatu keperluan barang semasa Bertanam padi dijadikan materialisasi Keuangan – Modal melalui Industri Penghasil alat alat Pertanian ?

Jelas ini suatu kegiatan kegiatan untuk Kekuasaan Bukan Kerakyatan kini. Melalui Politisasi Ekonomi – Keuangan atas nama Negara. Ketika hasil Pertanian pun diperjual belikan jaminan Perbankan di suatu Pasar !

Air mata ini menjadi Api !!! Sungguh Nyata Rakyat memang Miskin. Kita menuju Sosialisme ………
Selesai.

Jakarta, Januari 2006.


AWAL REVOLUSI SOSIAL


“AWAL REVOLUSI” SOSIALMENUJUKENEGARAAN SOSIAL-ISME

 

( Tulisan Para Pembebas Rakyat di Indonesia ) Pengantar KAUM Merah – Kiri, yang telah dimulai karena Sosialisme dengan Pemahaman Kebersamaan dalam Proses Kemiskinan – Proletariat, menjadi Kekuatan Perombakan Keadaan Masyarakat secara Politisasi Ekonomi Sosial – Kemasyarakatan. 1.                  Melaksanakan Perekonomian Sosialisme ;2.                  Mendirikan suatu Negara “Baru”. 3.                  Menghapus Kelas kelas di Masyarakat ; Sosialisme Politik ini akan merangsang Suatu Kehendak Rakyat dalam bentuk bentuk “Perjuangan” Suatu Hak Kemasyarakatan – dalam sekumpulan orang orang– untuk mencapai Kemakmuran Tanpa Pertentangan Kelas kelas. – Mengendalikan Keuangan Struktur – Perlabaan dalam Perdagangan ;Memutuskan saluran saluran Bahan bahan Baku Sumber Alam ;– Mempersiapkan Ekonomisasi Perbankan untuk Pertanian Masyarakat ; 

Memperjuangkan Rasionalisasi Kenegaraan untuk Perindustrian karena dan atau dengan alasan alasan Mempergunakan Keuangan Negara, yang ditujukan untuk kepentingan kepentingan Masyarakat.

 Perlawanan tetap sesuai Ajaran Kerakyatan. Mengerahkan kekuatan kekuatan Demokratik didukung Kaum Sosial – Buruh, Petani, Kaum Yang Muda (Kepartaian) – Revolusioner. Dalam perhitungan non – waktu. Revolusi Sosial memang ditujukan  untuk merubah dengan  Suatu Politik Massa – Rakyat terhadap Ekonomisasi Sosial – Kenegaraan, agar menjadi …….“Negara” Baru Sosialisme. Tidak lah mungkin Sosialisme akan berhasil diterapkan di suatu Negara dalam Kekuasaan Liberalis Kaum Feodalis, Kapitalis, Militerisme – Imperialis. Dengan kehancuran Pertanian Kerakyatan di Daerah daerah. Mereka, yang telah berkuasa itu Menindas, menyengsarakan, menghina Rakyat, DIHANCURKAN… ! Dengan Kemampuan kemampuan Revolisoner Kita. Sehingga Rakyat Miskin pun menjadi Berkuasa.             Bangun jaringan jaringan Sosial – Kenegaraan “Yang Baru” ! Sesuai Kerakyatan Demokratik – Sosialisme. Sebar Pemahaman Revolusi Sosial, yang Bersama Rakyat di Daerah daerah dalam Militansi Kaum Yang Muda.             Kekuatan kekuatan Aksi menjadi Tumpuan, yang diarahkan dalam Politisasi Kenegaraan. Mempertahankan sekali-gus Pergantian Cepat. MERUBAH ! Untuk “membarukan” Negara. INDONESIA, MENGEMBALIKANSUATU KEKUASAAN DARIRAKYAT 

            Persoalan persoalan Kekuasaan di Indonesia kini, berhubungan dengan Penerapan Keuangan Negara dan Perekonomian tanpa mendasarkan pada Kemasyarakatan yang Tersebar dalam Kependudukan di Wilayah wilayah Kenegaraan.

 Kekuasaan dari “Hasil Politik Ekonomisasi”, membutuhkan Masyarakat. Dalam beberapa mazhab Sosialisme. Dan, disetujui  syarat syarat untuk membentuk Pemerintahan di suatu Negara.             Yaitu, 1.                  Kemerdekaan ;2.                  Demokrasi ; Dimaksudkan untuk mengembalikan Kekuasaan ke Rakyat lagi. Sesuai Hak hak Kerakyatan di Negara. Lalu, mengajukan Program program program untuk Kemakmuran Rakyat. 3.                  Keseimbangan ; 

Kekuasaan yang semula akan dibentuk dari Pemahaman Ajaran Kerakyatan, bahwa Rakyat adalah salah satu syarat untuk mendirikan Negara dalam Proses Revolusi – Kemerdekaan, diputar balikkan secara Kelembagaan Negara sehingga menjadi Kekuasaan Bukan Rakyat. Dengan alasan alasan suatu Demokrasi di suatu Negara, yang berkonstitusi (Undang Undang Dasar).

 

Muncullah Figur, yang Berkuasa dengan Kekuasaan Semu. Secara Hukum Buatan untuk Kepentingan kepentingan Politik dalam Sosial – Ekonomisasi Keuangan. Dengan kelompok kelompok Pemilih Struktural Terpusat dari Penguasa ke Penguasa.

 

Penindasan atas Rakyat pun menyeluruh di seluruh Daerah Indonesia.  Pertanian Kerakyatan yang dikelola Masyarakat menjadi Tenaga tenaga Kerja Tani untuk Pemerintahan dan Militerisme.

 

Hasil Pertanian Masyarakat diperjualbelikan dengan Keputusan Politisasi Ekonomik. Dalam Pasar Kapitalis. Masuk dalam mekanisasi Teknologis Permesinan Produksi Fabrikasi. Harga pun Pepadian menjadi pembentuk Keuangan Individualistik.

 

            Ini kah Sosialisme ? Di Indonesia ? Dalam suatu Kenegaraan ? Bagaimana kah Rakyat Tetap namun Keadaan secepat mungkin untuk berubah ??? Menjadi Kenegaraan Sosialisme …. Hanya dengan suatu Revolusi Sosial – Kerakyatan saja.