PERKEBUNAN. TRADISI KE POLITIK

PERKEBUNAN RAKYAT

HASILKU

(“TRADISI” KE POLITIK)

 

 

 

PERKEBUNAN lah yang telah menjadi Alasan Pemberontakan pemberontakan di Dunia. Mengapa ? Pertikaian Kepemilikan Tanah kah ? Mungkin ? Ada Sebab lain ? Memakai Tenaga dalam “Tumbuh”. Mengakibatkan Milik – Dagang ke Hasil

 

Tradisionalisasi atas Perekonomian berlangsung. Di Tanahnya = PEMUSATAN Usaha

 

Para Pekerja dalam suatu Kelompok. Mempersiapkan Produksi (Baca, Ekonomisasi). Bersama. Atas Tempat, maka dibentuk Kerja di Tanah Perkebunan

 

Lihat Skematika Ekonomik Tanam Kebun

 

 

 

Majikan Tidak Nyata dalam Perkebunan Hubungan Kerja dengan Tanaman dan HAKNYA (Petani = Buruh) ke Pengupahan. Namun, penghindaran Kepemilikan

 

<Titik

 

 

 

Adalah, Nilai ke Guna, yang dibaca Hasilnya. Terpolitisasi. Politik Rakyat ke Ekonomisasi. Ini, Tradisional ke Negara – “Ide”. Digerakkan – Bergerak – Menggerak (= Kepemimpinan) dan Program ke Sistim “Gerakan”

 

Lahan lahan Tanam berlaku HAK Setempat = Masyarakat. Tertolak ADAT = Rechts (Hilang Kemanusiaan Bangsa) ke Pidana (Hilang Kebebasan Dirinya = Rakyat) atas dasar Keperdataan – Dagang  (Hilang Kepemilikan HAK). Berdasarkan Pemilikan (Konstitusif) Masyarakat. Berkekuasaanlah Manusia di Tanahnya (Rakyat)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI. Tolong, “Kita

Merdekakan

Tiga Cocoa, ‘Mas ……. !

 

DAGANG – PENGHIDUPAN BURUH

DAGANG (DAN POLITIK)

UNTUK

NASIB (= PENGHIDUPAN) BURUH

TARUNG Perdagangan, yang sia sia terlihat sedang menunggui Keuangan Negara ke Pemerintahan, Memperhatikan Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia – Presiden di Indonesia. Sambil menyongsong seratus hari kemudian

 

Atas perekonomian bukanlah Figuralisme, namun Demokrasi (Kekuasaan) Ekonomi di suatu Negara mana pun jua

 

1. Negara (Keuangan) ke Produksi

 

2. Ekonomisasi Keuangan ke Perdagangan

 

a. Sistim (Baca, “Hubungan”)

b. Keputusan keputusan (Politisasi)

c. Usaha (Badan, Lembaga)

 

3. Anggaran = Keuangan ke Transaktif

 

Tidak uang ke uang tanpa barang. Tenaga kehilangan Kerja.Masyarakat Tanpa Upah (Ekonomik) dan Hasil Pekerja

 

Bahan Alam ke Luar (Imperialisasi). Atau, masuk Barang “oleh” Pinjaman

 

<Jeda

 

 

 

Banyak pedagang, yang membiasakan Ilmiah ke Politik Uang. (Mumet !). Karena, Teoritika (“Didikan” = Bisa atur Ilmu). Tetapi, Pengetahuan HAK HAK Masyarakat Ekonomi ? Tidak diajarkan. Berlaku Liberalisasi Keuangan Individualist

 

<Titik

 

 

 

Pasal 28 c ayat 1 “… berhak … pemenuhan kebutuhan dasarnya, … memperoleh manfaat … pengetahuan … teknologi, meningkat … hidupnya, … umat manusia.”

 

Pasal 28 D ayat 2 “… berhak untuk bekerja, … mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam … hubungan kerja.”

 

Pasal 28 H ayat 1 ” berhak hidup, … bertempat tinggal, mendapat lingkungan hidup … baik dan memperoleh … pelayanan kesehatan.”

 

Suatu HAK HAK (Azasi) Manusia Perburuhan atas Cabang cabang Produksi – Usaha, Sumber Alam, adalah Ekonomisasi dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia (Sistim, ke Politik Rakyat Miskin = Manusiawi) atas Pasal 33 dan Penjelasan Resmi (Konstitusi), ke Tujuannya (Bebas, Demokratisasi, Nilai – Patuh) Kemanusiaan untuk Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Rakyat

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. Terima kasih …

KEUANGAN. BALIK KE DIPLOMASI EKONOMIK (TANGGAPAN)

TIBA tiba Amerika membentuk Komisi “Bekerja Se – Dunia”. Didasarkan Ekonomisasi ke Nasional Keuangan. Peperangan kah ? Terjemahan Luas Keamanan

 

Tidak lewat Diplomatik. Menjelajahi. Beberapa tahun ke Depan …….

 

Kini, tegas akan jadi mekanisme Liberalistik ? Govermen (= Administrasi) ke Ekonomi. Perdagangan Negara negara. Memeriksa, menghentikan Putusan putusan Lama (Kepresidenan. Sistim ke Politisasi), dan “memasuki”. Tanpa Ketaatan Hukum

 

3 alasan pembicaraan balik Internasional

 

1. Nasional (Politik) ke Industrialisasi

 

2. Batasan batasan (Kelautan)

 

     a. Benuatik. Laut = Negara

     b. Perundingan. Usaha (= Kegunaan)

     c. HAK = bentukan Negara

 

3. Rasionalisme = Kerja dalam Produksi

 

Masalah Keuangan Negara (Perserikatan) Amerika terkenai Daratan (Baca, Wilayah) Ekonomisasi, namun Tidak ke Luar. Mengadakan Industrialisme Setempat

 

Kecuali,

 

   – Militer

   – Pemeriksaan

   – Pekerja

   – Pelabuhan Dagang (Nasional, Undang Undang)

   – Bank

 

Ini, Konstitusif atas Perekonomian (Amerika). Mengapa dipakai Politik Kepartaian (Demokrat) ? Terpolitisasi Hubungan Negara – Masyarakat. Dikendalikan Industrialisme ke Militerisasi dengan Keuangan Negara, dan Pemerintahan Obama

 

 

 

SEKIAN

PERNYATAAN KEJADIAN SURABAYA

PERNYATAAN

============

 

 

 

BATASAN batasan Keamanan ternyata Sepihak !?! Mengacukan Perbuatan Sok Kuasa (Alasan “Mengamankan“). Jangan lah Tidak Adil atas KEKUASAAN RAKYAT MISKIN (Indonesia). Berlangsung Penyekatan HAKNYA di Surabaya

 

Karena,

 

1. Tindakan Para Oknum ke Individualisasi di Luar Perintah (Negara, Undang Undang)

 

2. Bukan Masalah Perijina. Mempersiapkan dini Tingkatan Aman

 

     a. Para Mahasiswa dari Lingkungan Kampus

     b. Dalam Tanggung Jawab Organisasi Pendidikan

     c. Tidak Koordinatif (Politis = Jumlah, Tujuan)

 

3. Wewenang Kota, yang “Berpindah”. Ke Eskalasi Militeristik (?) Operatif

 

KAMI PROTES KERAS ! Menuntut Penjelasan atas Kejadian berhubungan dengan Isu Demonstran. Sejauh apa Keamanan Yang Politik (Nasional, Daerah). Tanpa Penyelesaian kah lagi ???

 

 

 

SEKIAN. Terus ke Akhir … !!!

KEADILAN = MANUSIA. HUKUM ?

KEADILAN MANUSIA -

POLITIK

(ATAU, HUKUM)

KEADILAN bukanlah Ciptaan (“Penciptaan”, Kebudayaan) Hukum, tetapi berhubungan dengan HAK Azasi Manusia, sehingga Politik pun mampu mencapai Peri Kemanusiaan Yang Adil. “Beradab” (Manusiawi). Maka, INDONESIA Ber – Pemerintahan (Kemerdekaannya). Dimungkinkah “Negara” bentukan Hukum ?

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pasal 28 I ayat 1 “……. tidak dituntut … yang berlaku surut …..”

Penuntutan (Bahasakah ? Inilah, acuan ke Hukum) tidak berlaku surut Karena, ada ….. KEBEBASAN = HAKNYA

HAK ke Politik (Filosofika) mencapai “Adil”. Di Negara = Kebangsaan

<Tunda

Semua paham lah Hukum di INDONESIA merupakan ‘receptie’ (Maaf ? Ke – Sementara – an). Didasarkan Keadaan (Baca, Politisasi) Imperialisme Ekonomik – Alam

Negara adalah Sistim. Terbentuk. Suatu Kerakyatan (Kelahirannya) menjadi Kedaulatan (tiada “di”), karena keberadaan Pemerintahan (dari Kekuasaannya ke Presiden ?)

1. Keadilan = HAK Rakyat

2. Keadilan + Sosial HAK

a. Perlindungan (Kemanusiaan Sosial)

b. Pemenuhan = HAK Kebutuhannya

c. “Kelas”, Pembentuk Masyarakat

3. Keadilan = HAK (di) Negara

<Jeda

Bagaimankah Hukum menyelesaikan Kelaparan Ekonomi (= Bencana) ? Terpolitisasi ke “Dalam” Kekuasaan di Negara. Mengatur (Aturan aturan, atau membiarkan = Kuasa atas) Pangan untuk Manusia, Sandang – Barang – papan (Perumahan)

<Tutup

“SEKIAN, Tuan tuan …….”

KESEIMBANGAN ? YANG EKONOMIST

TAWARAN KESEIMBANGAN (?)

A-LA LIBERAL

YANG EKONOMIST

 

 

 

SUATU Pen – Dunia – an (mereka) songsong … Kapitalisme ke Sosial. Dibackup Operatif  Tenologis Ilmiah Industrial. Tetapi, harus merusakkan Ekonomisasi ke Sistim (= Negara)

 

1. Kekuasaan = Putusan. Bebas, Mencetak

 

2. Demokratisasi HAK Individualist. Memiliki

 

     a. Perlabaan (via Negara. Di “Luar”)

     b. Perbankan (Hukum, Internasionalisasi)

 

          - Dagang (Pertambahan, Angka)

          – Perikatan, Keperdataan – Uang

          – Industrialisasi (Rakitan, LIsential)

 

     c. Permodalan atas Investasi

 

3. Peminjaman (Tanpa Reksiko Merugi)

 

Bentukan Uang – Kapiotalistis, berlangsung dalam Ekonomi Perindustrian

 

<Jeda

 

 

 

Demokrasi (= KEKUASAAN) Ekonomi berdasarkan

 

Azas Pertama, Kebebasan di Tanahnya ke Pemilikan (Baca, Sosial, HAK) Masyarakat

 

Azas Kedua, Pemenuhan HAK Kebutuhan kebutuhan (Barang, Pangannya)

 

Azas Ketiga, Produksi karena Tenaga (suatu HAK Kelas) Masyarakat

 

Industrialisme yang mengacukan Transaktif Keuangan Negara, dilepaskanlah Pemerintahan (Anggaran ke Pendapatan) dari LIbatan Ekonomi Asing. Bergerak di bawah Penguasaan. Mungkinkah ?

 

Perjanjian perjanjian apapun Tertolak. Ketika menjadi SEPIHAK. Pembentuk Kelompok Politis, Jaringan jaringan Pemakaian Uang, ke Grup Dagang (= Kolonialisme). Memuat Individualisasi ke “Nilai” Ekonomis

 

Tekanan Buruh Dunia diarahkannya, mengadakan Keseimbangan Manusiawi (Tanpa Pertukaran = Usaha ke Laba Ekonomik) tetapi ke Sosialisme, dan berlaku Internasional atas Negara negara (Uang kah ?)

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. (Dari PEMBEBASAN)

PERANG, BUDAYA, TENAGA

PERANG

DAN

BUDAYA DALAM TENAGA

 

 

 

PENJAJAHAN pernah hendak membentuk Masyarakat Hukum di INDONESIA

 

Diterapkan Hukum jadi … Adat. Terbengkalai. Karena Ekonomi Perang. Di Dunia. Sosial Lawan Imperialisasi. Dibenturkan Kepemilikan HAK Individu ke Pemerintahan Jajahan

 

Perundingan perundingan tidak berhasil ke mekanisme Ekonomi diinginkan Negara Asal mereka. Mengapa ? Militer ke Penguasaan (Alam)

 

Ekonomi

 

       – Monopolisme Baja

       – Dagang Non Laba (Kuasa)

 

Politik

 

       – Laut (Benuatika) = Strategikalisasi

 

Ke Sosial

 

       – Kemampuan (Bukan Tenaga kah ?)

       – Atas Masyarakat “Setempat”

 

Bentukan bentukan Tempur terlihat Tak Memihak, walaupun Cara cara Berkekuasan (Ekonomisasi). Dalam Sosialisme bukanlah “Alat”, namun Pertahanan. Pembiayaan terjemahanKemanusiaan Revolusioner, Pertanahan pun suatu Keseimbangan = Damai

 

Perang Manusia tidak Kekuasan = Sistim Tanpa Wilayah, Rakyat dan Keadilan dalam Pemilikan Tanah untuk Kebutuhan kebutuhannya (Produksi)

 

Sehinga Hukum bisa diserahkan ke Politik. Atas Negara negara (Internasionalisme). Yang berdasarkan Konstitusi masing masing

 

Hancurlah Diskriminasi buatan Imperialisme. Terbentuk Konsep Nasional Wilayah wilayah = Keamanan)

 

<Jeda

 

 

 

Suatu Kenyatan ke Azas (Thesikalisasi Anti These ke Logika). Penguasaan Alam ttap Berlaku. Ke Cara cara Ekonomi. Mengelola Sumber sumber Alam, Mengolah Lahan lahan Tani, dan sekali-gus Mempertahankan = Perbuatan perbuatan Manusiawi

 

1. Kebudayaan Hasil Pekerja (Tenaga, “Hidup” nya)

 

2. Produksi ke Hasilnya (Materialisasi) untuk Pemenuhan

 

3. Ekonomi dalam Ketahanannya (Daya ke Bebas)

 

Mungkinlah ini Ketregantungan Perang ke Tenaga = Perikemanusiaan (dalam Kemampuannya). Terpolitisasi ke Negara karena Kerakyatannya

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

ANTI KORUPSI

KONTRA ISU GERAKAN GERAKAN

ANTI KORUPSI

(“KUASA” PEMBENTU GERAK)

 

 

 

TIDAK akan pernah terjadi Perundingan, Kawan kawan !

 

Tentang

 

1. Korupsi (Perlakuan ? Ke Negara)

 

2. Berhubungan dengan Keamanan. Pun alasan alasan, yang Terpolitisasi

 

     a. Industrialisasi (Ke Jaringan jaringan Pakai. Perlabaan ?)

     b. Negara = Keuangan (Rupiah)

     c. Netralisasi Wilayah wilayah Perang – Damai (Perekonomian Rakyat)

 

3. Penguasaan. Ke Tanggung jawab

 

Tampak Anti Korupsi telah MEMECAH ?!? Ke Internalisasi, Per – Undang Undang – an. Tegaslah. Mungkinkah Kita di Dalam ??? Tanpa Politik Rakyat. (Tercium bau mesiu. Pernahkah ?Menghasut. Politis). Ke Kuasa = Ekonomisasi. Menerjemahkan Undang Undang Dasar ? Adalah, Kekuasaan. Tetapi, Sistim ?

 

Komisi Pemberantasan Korupsi matarantai Pertanggungjawaban Keuangan (Undang Undang Dasar Republik Indonesia)

 

Pasal 23 aYAT 1 “……. pengelolaan keuangan negara … dilaksanakan secara terbuka dan betanggung jawab …..”

Pasal 23 E ayat 1 “……. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab … keuangan …..”

 

Pasal 7 A “……. diberhentikan … terbukti … melakukan … pengkhianatan, … korupsi, penyuapan …”

 

(Lihat juga Penjelasan Resmi Undang U*ndang Dasar)

 

Sementara, Gerakan gerakan KIRI (ke Nasional. Baca, PEMBEBASAN) berdasarkan

 

   – Hubungan Produksi, Keuangan Negara, Pemenuhan

   – Tenaga (= Kelas Buruh) Produksi Masyarakat

   – Industrialisasi, Materialisme Sosial = Ekonomi

 

bentukan bentukan Gerak ke Negara Ekonomi (karena Produksi) dalam Gugus gugus Juang Lawan Korupsi

 

 

 

SEKIAN. TERIMA KASIH

FREEDOM 0F (KEBEBASAN) 3

FREEDOM OF (KEBEBASAN)

TERJEMAHAN

BEBAS KE PEMBEBASAN MANUSIA

Ke 3. SUATU AJUAN EKONOMI

PEMENUHAN Kebutuhan kebutuhannya, yang akan berlangsung didasarkan

1. HAK Azasi Manusia

2. Pembebasan Ke Sosialisme

Dialektika Logika ke Tujuannya. Utopia ke Politik = Materialisasi. Di Negara – “Ide”. Ke Ekonomi

- Tani = Budaya. Ke Pangan

- Pemilikan Masyarakat = Usaha

- Produksi (Buruh, Kelas)

Demokratisasi Perekonomian, yang berazaskan Keluarga (suatu HAK Azasi Manusia) ke Pembentukan ‘Nation’ (Kebangsaan) dalam Masyarakat Sosialisme – Internasional, dan bukan Individualisasi Negara

3. Membentuk Ekonomi “Terbuka (Penyaluran”)

<Titik

Kamerad kamerad Merah Indonesia, Organisme Persidangan …

Para Pejuang Gerakan, …

Saudara Panglima panglima Se – darah Rakyat, …

“Arah” Politik Rakyat Miskin ke Kekuasaan di manapun, sampai Rakyat “Miskin” Dunia, yang Berkekuasaan, bukan Para Individualist, Militerisme, Imperialis – Penjajah, tersembunya dalam Perkataan Kuasa

<Titik

Saudara saudara, KETUA UMUM PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL menyatakan, diterjemahkan saja (Konstitusif atas) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33

Maksud ? Ke Nasional = Persatuan. Dipersatukan Kekuatan kekuatan Nasional Baru, Demokratik dan PEMBEBASAN ke suatu “Negara”

Politik Ideologisasi Kamerad Agus Jabo berdasarkan Persatuan Rakyat Demokratik. Mengarahkan, menyatakan Arah, dan atau mempersiapkan Massa (= Aksi Massa) ke Arah Kebebasan (Baca, Demokrasi) Ekonomi

ANGGARAN DASAR PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

Pasal 6 “… mewujudkan … sistim … ekonomi … budaya …”

Pasal 15 “… yang memperjuangkan demokrasi …”

Pasal 7 “… revolusi … politik, ekonomi dan budaya …”

<Titik

Pasal 33 ke suatu terjemahan Sosialisme, diperjuangkan sebelum Kemerdekaan sampai terjebak Tarung Isme isme Dunia di Negara, dalam bentuk bentuk Perlawanan Rakyat, yang baru Bebas – Merdeka, atas Militerisme, dibenturkan (Tahun 1965), meskipun telah kehilangan Istilah Perkoperasian ke Sistim Anggaran Pemerintahan Negara Ekonomi (Tanpa Kita ada dalam Sidang sidang Parlemen dan setiap Persidangan Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Kenyataan Politik, bahwa Sosialisme masih saja sedang (sampai kapankah tidak akan ada lagi didepolitisasi terus menerus) sesudah Reformasi Total ke Amandemen Undang Undang Dasar Negara

<Tutup

SELESAI. Terima kasih

FREEDOM OF (KEBEBASAN) 2

FREEDOM OF (KEBEBASAN)

TERJEMAHAN

BEBEAS. KE PEMBEBASAN MANUSIA

2. TULISAN HAK AZASI MANUSIA

DAMPAK “Tulisan Agitasi Politik” (Judul), terlihat Kesadaran Manusia = Sosial. Yaitu, Manusia Yang Bebas memenuhi Kebutuhan kebutuhannya (Manusiawi), berdasarkan Kekuasaan Rakyat “Miskin”

Dialektika Yang Logika. Sosial = materialisme. Suatu Negara – “Ide”. Melalui “Organisasi” ke Pemilikan Masyarakat. Mengadakan Ekonomi (= Produksi – Tenaganya). Menerjemahkan Demokrasi Kekuasaan Rakyat

Ini, HAK Manusia (Azasi). Ke Perekonomian atas Transaktif Keuangan (Negara = Sistim) ke Barang (Nasional – Industrialisme) dalam Anggaran ke Pemerintahan

Bukanlah pemerintahan tanpa Negara, yang dibentuk Dasar Kekuasaan Rakyat

Keadaan Tak Rasional menyerahkan Kekuasaan dijadikan Hukum (Pemerintahan ke Sistim). Figur kah ? Atas Kekuasaan … Rakyat. Terhadap Produksi = Milik  Si Individualist. Diajukan dalam Perjanjian = Demokratisasi

<Jeda

UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA

Pasal 22 D ayat 3

“… melakukan pengawasan … pelaksanaan anggaran pendapat dan belanja negara, … serta … menyampaikan … kepada Dewan Perwakilan Rakyat Repunlik Indonensia, sebagai … pertimbangan …”

Pasal 23 ayat 3

“Anggaran … dilaksanakan secara Terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat”.

Pasal 34 ayat 2

“Negara mengembangkan … sistim … memberdayakan masyarakat … sesuai kemanusiaan”. (Terjemahan Bebas “Memberdayakan” = Pembentukan)

<Titik

— 0o0 —

HUBUNGAN KEBEBASAN – HAK AZASI MANUSIA

3 Dasar Kebebasan dalam HAK Azasi Manusia

Dasar ke 1 (satu). Berpikir. Ia adalah manusia

Dasar ke 2 (dua). Manusiawi. HAK Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

- Tenaganya. Ke HAK = “Kelas”

- Produksi. HAK = Pemilikan

- Pangan. Hak = Kemanusiaan

Dasar ke 3 (tiga). Kelahiran = HAK (Perempuan), membentuk Masyarakat – Keluarga

Maka, Kemerdekaan di Tanahnya. Berbuat, namun sesuai dengan Aturan aturan Sosial, yang “Dijiwai” (Baca, Logika Batini) Pikiran pikiran dan Logika

1. Pembnentukan Kekuasaan Rakyat “Miskin” Dunia

2. Hidupnya. Keadilan ke Perbuatan perbuatan = Usaha

a. Pangannya

b. Sandang dan Barang

c. Perumahan

dalam Industrialisasi = Produksi (Buruh) dan Tani, kemampuan kemampuan Demokratisasi Ekonomik di suatu Negara

3. Kolektif. Karena, Rakyat Demokratik. Ke Kepemimpinan

<Tutup

SELESAI

FREEDOM OF (KEBEBASAN) 1

FREEDOM OF (KEBEBASAN)

TERJEMAHAN

BEBAS. KE PEMBEBASAN MANUSIA

1. TULISAN AGITASI POLITIK

MENGAPA Tulisan ini Politik ? Berhubungan dengan Kekuasaan Negara. Ideologisasikah ? Manusia Yang Bebas. Membentuk Kekuasaan Rakyat. Melalui Negara – “Ide”. Untuk mengadakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

Terjadilah Gerakan gerakan Kebebasan (Baca, Liberation). MEMBEBASKAN

1. Kemerdekaan. Pembentukan ‘Nation’

2. Demokrasi = Kekuasaan Rakyat

a. Demokratisasi Kekuasaan. Ke Isme Perbuatannya

b. Kebebasan HAK. Ke Politisasi

c. Keadilan = HAKNYA (di) Negara

3. PEMBEBASAN (= Kemanusiaan) Rakyat

<Tunda

Bentuk bentuk perjuangan Rakyat (di) Dunia

KEMANUSIAAN

- Gerakan HAK Azasi

- Persamaan HAK (Perempuan)

- Perdamaian, Anti Perang

NEGARA

- Tuntutan Pemilihan (Umum)

- Anti Militerisme + Tyranis

- Anti Rasialisme/Fasis

POLITIK

- Persatuan Rakyat Demokratik

- Perjuangan Kelas Buruh

- Aksi (= Politik) Massa

<Titik

Beberapa alasan (jangan langsung baca Alasan = bentukan Akibat, tetapi ALASAN karena Akibat) Pergerakan berlaku, Rasional = Nyata yang dibenturkan. Dialektika Yang Logika. Menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”

Karena,

1. de – Politisasi Sosialisme

2. Penindasan atas Buruh

a. Karena Penghapusan Sosial HAK Kelas Buruh

b. Produksi Kepemilikan Si Individualist

c. Pelanggaran HAK Azasi Manusia Buruh

3. Dalam Perlawanan Rakyat

Maka Kekuasaan Rakyat “Menggerak (Gerigi 9″) ke Tujuannya

Manusia berpikir. Ia berbuat. Rakyat berbuat. Adalah Kekuasaan Sosial. Menghadapi Kuasa Individualisme

Pembentukan Gugus gugus Juang Demokratik ke PEMBEBASAN dalam

1. Reaksi ke Nasional (Kaum ?)

2. Aksi Massa ke Ekonomi

a. HAKNYA = Arah (Perekonomian)

b. Demokrasi = Kekuasaan Ekonomi

c. Sosialisme ke Ekonomisasi

3. Persatuan = Gerak. Ke “Negara”

Pasal 28 C

ayat 1 “… berhak … pemenuhan kebutuhan dasarnya …”

ayat 2 “… berhak … memperjuangkan haknya secara kolektif …”

Pasal 28 D ayat 3 “… berhak … sama dalam pemerintahan”.

Pasal 28 G ayat 1 “… berhak … diri pribadi, keluarga … dan … benda di bawah kekuasaannya …”

Pasal 28 H ayat 2 “… berhak … mencapai persamaan dan keadilan …”

Sosial Konstitusif ke Terjemahan menyelenggarakan (Pelaksanaan) Demokrasi Ekonomi. Didasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia (Batang Tubuh Pasal 33 dan Penmjelasan Resmi)

<Tutup

SELESAI

KERJA – PAKSA (KONTRAK)

KERJA – PAKSA, YANG

DIPERJANJIKAN

SOSIAL KONTRAK EKONOMI

(Tanggapan Politik atas Ilmiah Ekonomik)

TENAGA adalah Kelas Produksi (Buruh, Tani) suatu HAK Manusia berdasarkan Kemanusiaannya memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusiawi. Terpolitisasilah Konstitusi ke Demokrasi Ekonomi

1. Kekuasaan Rakyat di Negara

2. Politik Rakyat Miskin

a. Utopia. Ke Pembentukan Masyarakat Sosialisme

b. Kolektivisme. Pemilikan Masyarakat = Sosial HAK Negara

berlangsung dengan Kepemilikan Masyarakat. Diterjemahkan

- Kebebasan = HAK di Tanahnya

- Kesatuan Wilayah wilayah

- Penghidupan, Keluarga (Azas)

dst. Termasuk Landreform (Pertanian)

c. Berserikat, menyatakan Pikiran, Pendapatnya, Perbuatan

<Jeda

Kecurangan Perdagangan (ke Laba) diperjanjikan Ekonomi – Negara atas Pekerjaan tanpa membicarakan dengan perserikatan Buruh

- Usaha. Ke Jumlah Tenaga

- Mesin, Pembagian Organistika

- Bentuk. Ke Hasil (Guna)

- Waktu

- Sepihak ? Pemutusan Kerja

Seolah olah Kelas Buruh = Sepihak menuntut Kenaikan Upah saja. Tidak ! Sungguh bukan demikian. Ditindas dalam Imperialisasi Zaman. Buruh = Perbudakan, yang ekonomis diperjual – belikan. Politik atas Badaninya – Waktu, ke Upah. Atau, diberhentikan. Sepihak = Tidak Manusiawi

Tanpa jaminan Negara (Uang, Pencetakan = Kebangsaan). Lalu, Marjinalistisasi (Penduduk, Keluarganya – Anak Manusia) Tanpa HAK yang Ekonomi di Dunia

Pendekatan Sosial Politik Kelas Buruh = Tenaga Masyarakat pun diajukan

1. Tenaganya untuk Kehidupan (HAK Azasi)

2. Kelas = HAK Kemanusiaan (Sosialisme)

a. materialisme HAK

b. Kerja Usaha. Ke Sistim

i.     Sumber sumber Alam = ke Bahan Baku

ii.   Pengusahaan Hutan, Perkebunan dan Kelautan

iii. Lahan lahan Tanam untuk pangan

c. Kepemimpinan (= Politik) Usaha

3. Usaha, Industrialisasi = Produksi (matarantai Perjuangan Rakyat)

Dalam Perekonomian suatu Negara (Lihat Undang Undang Dasar Republik Indonesia juga Pasal 33 itu)

“……. cabang cabang produksi

“……. bersama

“……. untuk kemakmuran rakyat

Kalau tidak, maka “……. penindasan …” = Individualisasi Berke – Kuasa – an

Lalu, mengapa diajukan Penjatahan (Quotasi) Jumlah Kerja oleh Perusahaan perusahaan atas Tenaga Manusia di Negara, bukan Pembukaan Usaha = Kerja Ekonomik ???

<Titik

Wahai, Tuan tuan Politikus, Peng – “Usaha” dan para Ekonom (= Pendidik) ………

Menurut disiplin Ilmu, bahwa Tulisan ini Sosialisme. Terjawablah, YA ! Tetapi, berdasarkan apa Teoritikal Sejarah kah menyatakan itu ? Hanya Sosialisme yang menghubungkan Ekonomi dengan Pekerja(Tenaga Kelas Produksi) dalam Industrialisasi di Negara

Adalah Sosialisme dalam Bahasa Konstitusi  di Negara negara Kerakyatan (Ajaran) ke suatu Negara – “Ide” Sosial

<Tutup

SEKIAN, TERIMA KASIH

ENYAHKAN MILITERISME ! USIR …….

ENYAHKAN MILITERISME ! USIR …….

 

BERDARAH

THAILAND

MERAUNG

 

 

 

TERDENGAR jelas … meledak ledak tembakan dan beruntun. Pasti lah, terarahkan

<Titik

Beberapa gerakan Politis mendorong Demonstrasi di Ibu Kota. Terpecah lah Nasional ! Sang Perdana Menteri memerintahkan Keputusan Penggunaan Senjata

Darurat Kota tidak berikan wewenang Parlemen untk mengadakan Pertukaran. Berlangsung politisasi sepihak (dari dua “Kelompok”). Dihancurkan Oposisi Anti Kekuasaan Pemerintahan

Karena

1. Kepentingan Politik Asing

2. Kepentingan Liberalisasi Ekonomi. Beda Program program kedua Pemerintahan (Lama = ke Baru). Reaksi Massa atas Politik Kekuasaan

 

   a. Arah Pertambangan (Minyak)

   b. Penguasaan atas Industrialisasi

   c. Pemaksaan Kerja Buruh

3. Kepentingan Militerisme

<Jeda

Duar ! Tzank … ! Blaaar ! Tubuh Manusia pun roboh. (“Aaakgh … !). Ditembak ! Tepat, di alur KOMANDO ! Menggeletak ! Berdarah ! Memuncrat. Apakah, yang sudah tertembak, menembak juga dengan “Senjata” ??? Tzing, tang ! Thzamb !

Pembunuhan ! Pembunuhan ! Pembunuhan ! Berdasarkan apakah Ia Manusia Terbunuh ? Terluka ? Tersakiti ? Mempertahankan Dirinya ? Terhina lah Kemanusiaan di Kerajaan Muangthai !

      Beranikah Militerisme menembak Diri mereka sendiri ???

Untuk Kehormatan Bangsa …  Agar, tidak akan dikatakan mengkhianati Manusia karena … Dollar !?! Biar Pemerintahan pemerintahan itu terus saling menghancurkan ! Dengan memperalat Militerisme Tentara

 

DISERUKAN

 

Tarik seluruh Kekuatan Massa Rakyat

Bertahan lah

di atas Tanah Juang

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

DEMOKRASI ATAU LIBERAL

SETELAH Pemerintahan di Indonesia dilepas Peng – “Hukum” – an Persidangan atas Terpilih Presiden diselenggarakan melalui Pemungutan Suara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Baca, Parlemen. Tanpa Dewan Perwakilan Rakyat. Tegas), bergeraklah Kekuasaan ke Pemerintahan (di) Negara

 

Namun, apakah strategikal, yang diterjemahkan suatu Individualisasi – Negara ?

 

1. Partai ke Figur = Pimpinan (Hubungan Negara)

 

2. Sentralisme “Pemerintah” ? Pemusatan Kekuatan

 

     a. Terjemahan atas ‘Pemegang’ Kekuasaan (= Negara)

     b. Pembatasan Kekuasaan “Negara” = Demokrasi. Ke Presiden

     c. Atas Pemerintahan di Daerah daerah (= Hubungan)

 

3. Hubungan Kekuasaan – Pembentukan Undang Undang

 

Atau,

 

berdasarkan Pemerintahan “dalam” suatu susunan = Negara. Menjadi Penganutan Individu. Maka, “TERBUKA”

 

Jelaskah ada Perundingan untuk Terjemahan HAK Azasi Manusia. Didasarkan Politisasi “Kekuasaan Demokrasi”

 

Karena, warisan HAK Suara Politis ke Ekonomik Negara. Monopolisme ke Persaingan. Kekuatan Beli (Materialisme, Pembentukan) Tenaga Produksi

 

<Jeda

 

 

 

Industrialisasi bukanlah Pembendaan. Terpakai = Nasional = Kerakyatan = Politik, memerlukan Keuangan (Pemerintahan ?) ke Jaringan jaringan Ekonomisasi (Produksi, Dagang)

 

1. Butuh, Alat alat Produksi (mekanistis)

 

2. Sistim = Kuasa, Perdagangan ke Distribusi (Pemenuhan)

 

    a. Pasar, “Wewenang”. Ke Perlabaan

    b. Perwakilan (Ekonomi) Daerah

    c. Lembaga, Pra sarana (Kelola)

 

3. Kemampuan Permintaan (Jual, Struktur – “Gerak”)

 

Demokrasi = Kekuasaan Ekonomi dilaksanakan tidak hanya Program, tetapi Keadilan dalam tahapan Bernegara. Ini, Ideologik ke Perbuatan. Menyelenggarakan (Politik, Kuasa) Pemerintahan atas Keuangan Industrial

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

Conservatism versus ECONOMY (SCIENCE) Modern

MARKET, by the Conservative opposition made the Academics. Used the money “from” Profit (Profit = Economy). Subscribe (explain?) Smith, Adam. Money = Things = Tool. Command based politicized State (Trade)

 

Education in Theory states “Not in the Market”

 

Liberalization seemed to stop. Moment. Worries over Mastery (Financing “for”). Use the circuit in Foreign Currency or the market. (Submission reason is) 

  
Executors Economy (do not read a conservatism. Money – Gold) came into politicization “Modern Power”

 

College Graduates rely on the decision of the decision of the State Finance. Conservatism is not. So, terbaliklah “Prejudice” in Liberalization

 

Reasons for Political reasons

 

1. Materialism. To Money

 

2. Trade = Economic Costs

 

      a. Subdivisions

      b. Spending (conservatism, characteristic features)

      c. Calculation

 

3. Business, “Use” (Money) 

 

The dispute had started to show when the World Economic walloping taxable International Money Back swelling. Pressure occurs to a State 

However, the possibility of many 

    – “Centralization” by State

    – Financial Program (Power)

    – Distribution. Materials, Results

 

    etc.

 

For Growth (Read, Benefits Costs). “Goods to result” in a Poverty for Community Economic Not only positional (Full) transactive course of trade, Ekonomisasi Finance, and Governance (= Decision State) Liberal Economic System is not any, but the provider. Then, without understanding their Trade Agreement (Conservatism – Scientific). We’ll see … ….

EKONOM KONSERVATISME VERSUS MODEREN EKONOMIK ILMU

PASAR, oleh Konservatif dijadikan Perlawanan atas Akademisi. Memakai uang “dari” Laba (Keuntungan = Ekonomisasi). Menganuti (menjelaskan ?) Smith, Adam. Uang = Benda = Alat. Terpolitisasi didasarkan Perintah Negara (Dagang)

 

Pendidikan dalam Teoritika menyatakan “Tidak dalam Pasar”

 

Tampak Liberalisasi akan berhenti. Sejenak. Kekuatiran atas Penguasaan (Pembiayaan “untuk”). Rangkaian Pemakaian Uang di Luar atau Dalam Pasar. (Pengajuan Alasan apakah)

 

<Titik

 

 

 

Pelaku Ekonomi (jangan baca suatu Konservatisme. Uang – Emas) masuk ke Politisasi “Kekuasaan Moderen”

 

Para Lulusan “Perguruan” mengandalkan Putusan putusan Keuangan Negara. Konservatis tidak. Maka, terbaliklah “Prasangka” dalam Liberalisasi

 

Alasan alasan Politis

 

1. Materialisme. Ke Uang

 

2. Dagang = Ekonomik Uang

 

     a. Pembagian

     b. Pembelanjaan (Konservatisme, ciri ciri)

     c. Perhitungan

 

3. Usaha, ”Pakai” (Uang)

 

<Jeda

 

 

 

Pertikaian itu mulai menampak ketika Perekonomian Dunia kena Hajaran Balik Pembengkakan Uang Internasional. Terjadi Tekanan ke suatu Negara

 

Namun, kemungkinan banyak

 

   – “Pemusatan” oleh Negara

   – Program Keuangan (Kekuasaan)

   – Pembagian. Materi, Hasil

 

   dsb

 

Untuk Pertumbuhan (Baca, Keuntungan Uang). “Barang ke Hasil” dalam suatu Kemiskinan karena Masyarakat Tidak Ekonomis hanya Posisional (Kendali) Transaktif saja atas Perdagangan, Ekonomisasi Keuangan, dan Pemerintahan (= Keputusan Negara) Liberal manapun Bukan Sistim Ekonomi, tetapi Penyedia. Lalu, tanpa Kesepakatan Dagang Pemahaman mereka (Konservatisme – Ilmiah). Lihat saja nanti …….

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. TERIMA KASIH

PERGAULAN KE IDEOLOGIKA = NEGARA

GAUL di bawah suatu Kekuasaan (Rakyat) berlangsung

 

   1. Bertanya

 

   2. Mengajukan. Tidak Sepihak = yang terbaca “Isme”

 

        a. Berpikir

        b. HAK Berpendapat (Azasi)

        c. Berbuat

 

Walaupun mungkin sedang terjadi Politisasi (Keputusan Olah Strategilisasi ke Material) masing masing. Bersikap. Bukanlah Paksaan a-la Hukum. Tetapi, (akan) membentuk

 

   3. Bicara = Hubungan Rasional. Dianuti. Beberapa Titik ke Akhir

 

Bentukan bentukan Pemikiran suatu Terjemahan Ideologisasi Demokratis tidak Retoris menyekat Ajaran Kerakyatan di manapun. Menampak Kesadaran Diri (Kelompok ? Taktikal) dalam Perbuatan perbuatan. Mempertahankan HAK Demokratik Rakyat

 

INDONESIA bukan untuk Menguasai HIDUP. Tyrani. Namun, didasarkan Sosial Kemanusiaan (Kekeluargaan ) Azas Penghidupan di Tanahnyaatas Kebangsaan ke Zaman Baru Manusia di Bumi dalam Tahapan tahapan Revolusioner Dunia

 

Maka Pergaulan, yang terbentuk berdasarkan SOSIAL – ALAM = MANUSIAWI. Keadilannya. Kemampuan kemampuan Politik memperkuat Kolektivisme (Nasional)

 

<Jeda

 

 

 

Perlakuan perlakuan tidak Konstitusif (Yang Tertulis/Tidak) atas Perseorangan mengacukan Politik (= KEHENDAK) Rakyat

 

Pasal 28 D ayat 3

 

HAK ke Pemerintahan untuk menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

 

juncto Pasal 28 C ayat 1

 

Pasal 28 H ayat 2

 

Manfaat (Baca, Produksi) berdasarkan Keadilan – Persamaan HAK

 

Dasar Politik Gaul. Disetujui. Terpolitisasi. “Dengan” Parlemen. Lalu, dibicarakan (dalam Negeri. Tetapi, mengapa ke Luar saja ? Entah lah)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 

DEMOKRASI (YANG) POLITIK

DEMOKRASI adalah satu Kekuasaan HAK Rakyat

 

1. Kemanusiaan = HAK (Azasi)

 

2. Kuasa = HAK Rakyat

 

     a. Sosial = HAK (Kedaulatan)

     b. Sosial “Kelas” (Masyarakat). Membebaskan

     c. Sosial Ekonomi (Kolektif)

 

3. Kebebasan = HAK di Tanahnya

 

diterjemahkan MEMBEBASKAN = DEMOKRATIK. Berbuat. Utopia (Cita cita, Harapan, Tujuannya) ke Politik. Materialisasi (“Adanya” = Logika)

 

Perbuatan perbuatan Revolusioner (Ajaran. Baca, Gerak Kuasa). MMEBBEBASKAN, merubah, membenturkan. Maka, berlangsung PEMBEBASAN. Terjadi Dialektika yang Logik oleh Masyarakat

 

Dalam bentuk bentuk Politik ke “Sistim”. Ini lah, Rasional. Cara. Ke Sosial – Produksi Ekonomisasi. Di Dunia ! Pembentukan Masyarakat Sosialisme

 

<Titik

 

 

 

1. Kepemimpinan = Pilihan Kerakyatan

 

2. Program program = Negara

 

     a. Sosial ke Pemerintahan (Kenegaraan)

     b. Pembentukan Masyarakat (Politisasi)

     c. Demokrasi Ekonomi ke Tenaga

 

3. Persatua Rakyat ke ‘Nation’

 

Karena, Pemerintahan Demokrasi menyelenggara (Pelaksanaan) Kebutuhan Rakyat. Berdasarkan Kekuasaannya (Sosial Manusiawi)

 

     – ke Tujuannya = Nilai nilai

     – Kuasa “atas Perintah”

     – Equality (Sama. Kesetiaan)

     – Tugas = Dasar Kerja

     – Pengawasan Diri (Gerakan)

     - Tanggung jawab Ideologik

     – Rasional (Telaah Arah)

 

[Harap Pimpinan Ketua PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK terima dengan Syarat syarat DEMOKRATIK untuk Keadaan apapun jua dan Hasilnya ke Depan]

 

<Jeda

 

 

 

Namun, Demokratisasi Kekuasaan Rakyat ke Pemerintahan dihadapkan beberapa Persoalan lama

 

1. Hubungan Rakyat – Keuangan

 

2. Kepemimpinan (Partai – Figur)

 

     a. Kepemimpinan, Pribadi, Rakyat

     b. Isme = Ideologisasi dan Pengalaman

     c. Sistim Pemerintahan – Kepartaian

 

3. Perempuan – Fungsi Genital

 

Melahirkan (Kodratia). Dibebaskan atas beberapa Kerja (Perintah “dalam Keluarga = Hubungan” Budaya), tetapi Bertugas

 

Kekuatan kekuatan Demokrasi pun mengadakan Keseimbangan antara Parlemen – Kekuasaan, yang didasarkan Kebangsaan dalam Masyarakat. Berlawan Individualisasi Kekuasaan Negara – Militerisme

 

Memisahkan Kekuasaan Rakyat – Negara

 

Memungkinkan Kesalahan = Tidak Logika

 

Menguasai Hidup Manusia Bebas

 

Tegas, Bukan Demokrasi. Menjadi Negara Tidak DEMOKRATIK. Yaitu, “Pemerintahan pemerintahan”, yang Terkuasai. Jadi “Alat” = Kuasa

 

Untuk itu lah, Pemimpin (Lelaki, Perempuan) suatu Figur dalam Kolektivisme = HAK (Demokrasi) Negara

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

HEALTHCARE (KESEHATAN)

HEALTHCARE TELAH

DISEPAKATI.

MANAKAH SOSIAL “HAK”

 

 

 

PRESIDEN itu menang !?! Berhadapanlah $ atas perdagangan … Terkejut Kaum Liberal. Ke Negara. Barrack Obama “memerintahkan”. Tanpa ancaman (kata)

 

Kemenangan ? Ada penolakan

 

1. Pembentukan Kebangsaan (United Of = Kuasa)

 

2. Union (Demokrasi) di Parlemen

 

3. Rasionalisme ke Politik (= States) atas Ekonomi

 

Suatu alasan alasa, Partai Republik terima “Usia” (Baca, Tenaga) Kesehatan dalamPerekonomian Negara. Untuk pertama kali ! Partai yang selalu memantabkan Liberalisasi oleh Kepartaian

 

<Jeda

 

 

 

Seolah olah Kapitalisme “lepas” Negara. Karena, Pembiayaan Kependudukan

 

<Titik

 

 

 

Beberapa Dasar “Persetujuan”

 

1. ‘Nation’ = HAK (Pikiran)

 

    a. Tubuh. Ke Pembentuk Bangsa

    b. Lahir. Pengetahuan ke Ketahanan

    c. Ekonomi = Sistim (kah). Ke HAKNYA

 

2. “”Ide” = Kemerdekaan Negara

 

3. Tekanam Pemilih Konstitusi

 

    a. Negara ke Pelayanan (Admnistrasi)

    b. Atas “Keuangan = Bebas”

    c. KOntra Isu Sosialis (di Kampanye)

 

<Titik

 

 

 

Bagaimanakah dengan Perang (Amerika dalam Keadaan Perang, dan Damai) … ??? Kesehatan – Ekonomi Program. Ke Bentukan brntukan Strategikal (Militerisasi

 

1. Pengobatan (Waktu, Terjemahan)

 

2. Kemampuan (“Lama”,ke Baru)

 

3. Sarana sarana (= Negara)

 

Saudara saudaraku se – Gerakan, …….

 

Keputusan Politik, yang didasarkan Kekuasaan apapun ke Peperangan, terasa ….. ragu ragu. Andaikan dipaksakan ? Kehilangan Arah Perbuatan

 

<Tutup

 

 

 

TERIMA KASIH, KETUA

 

 

PERTANIAN INDUSTRIALISASI – TANAM (2)

HUBUNGAN dengan Produksi Lahan, Cara dan Penyaluran, terbentuk karena Sosial HAK dalam Pembicaraan Thematika

 

Berdasarkan

 

1. Materialisme Logika

 

2. Thesika “Alam (di Pikirannya”)

 

    a. HAK Sosial – Lahan

    b. Kebebasan HAK di Tanahnya

    c. HAK = Kolektivisme

 

Kepemilikan Lahan Produksi Tanam = Perbuatan. Pun Kemanusiaan HAK Azasinya. Pemenuhan = Kuasa Ekonomikal. Sosial (ke) Aturan aturan (Kolektif) untuk Manusia – Negara

 

3. Pangan = Kebudayaan Tani

 

Hasil (bentuk Ubah) diterjemahkannya dari Butuh ke Permintaan. Terpolitisasi. Demokrasi (Kekuasaan = HAK). Disalurkan, Produksi oleh Ekonomi

 

1. Tradisionalisasi (jaringan ke) Barterisasi

 

2. Pembagian Daerah daerah

 

    a. Penghasil (Simpan – Pakai)

    b. Wilayah Tanam = Rasional

    c. Pemakai = Tenaga. HAKNYA

 

3. Sosial Ekonomi ke Penghidupannya

 

Suatu Pelanggaran HAK Azasi Manusia, jadi Material yang Melawan (namun, agar jangan terbaca Pembenturan Dialektis)Kekuasaan Rasional Negara. Mengabaikan Moralitas, membuang NIlai nilai = Kepatuhan, menghancurkan Peradaban

 

Pemerintahan lepas dari Kekuasaan (Baca, Pertahanan Rakyat) di Daerah daerah. Mengganti Kedaulatan ke Individualisme

 

<Titik

 

 

 

Produksi Tani adalah Demokrasi Ekonomi. MEMBUKA Industrialisasi, yang mampu mengendalikan Penggunaan Anggaran ke Ekonomik, bertahap tahap Capai Kemakmuran Perekonomian di Buminya

 

<Titik

 

 

 

Pembahasan di atas Pertanian Industri (= Tanam) mengajukan

 

SATU, Sosial = Kekuasaan Negara Ekonomi ke rangkaian Perbuatannya

 

DUA, Produksi (atas Lahan)  Tani ke Pemenuhan Kebutuhan

 

Strategi Ekonomika Pertanian Rakyat di Dunia

 

0 Pengelolaan Bumi Tanah Manusia Zaman

0 Produksi Tani  (Industrialisme, Tenaga)

0 Pangan Dunia dan Penyediaan Lahan

 

Konsep Tani ke Program (Anggaran ?) Pertanian

 

Kebudayaan dan Taktika Politik Tani

 

0 Mekanisme = Cara ke Ekonomisasi Pertanian

0 Sistim Tani = Politik oleh Masyarakat

0 Pembentukan Usaha Tanam dan Penyaluran

 

Sehingga, suatu Negara = Wilayah wilayah  (Pertanahan) adalah Penyedia Lahan lahan Produksi Tanam untuk Rakyat MIskin Dunia

 

<Tutup

“Qom Nuke” = WAR ?

“Qom Nuke” = WAR

(Comments)

Not Economy in Pittsburgh

 

 

First world DISPLAY Barrack Obama (Racism? Go to White) by collecting some Government (do not read Pro) Beneficiaries of State Americans Dollar Economy. Production to Business (Industrialization) Basic Multilateral each dialogical 

 

President of the United (= National Land. States, State state), which Obama spoke at the meeting Nuclear Economics 

However, Nuclear Ownership in large quantities, any American Super Power. Not suspicion, before meeting with Israel which is also Africa. Attacked, Iran accused the State Military (= religious?). Endangered (whether) the United Nations, which declared candidacy Economy Campaign

 

1. The influence of power weapons. To Economics. In Asia and the World

 

2. American Nuclear balance – Russia (not the name of socialism)

 

3. Discussion of Finance “Economic Assistance” (American Leaders)

 

Experience, the “New” Socialism Society surprising. Apparently related Destroying Weapons of Economics – War in the World. Which has been the agreement of Civil – Military

 

No involvement of Population – Economics – Weapons (East, South – West = Agreement). Benefits are for Barrack Obama and America later?

 

For International Peace = The nation? For American Peace? (Yes! But, how the State is in the impoverishment of the country?)

 

Socialism is very understanding “Help” (Market? Non Loan?) Economics. Exchange = Without Menace, aims based Social Class RIGHTS

 

1. Nuclear in Qom. “To” American? Being Outside. Economics is not

 

2. Government of the Sovereign each able to speak. To Tehran

 

3. Economic (= US $) Help. This, Obstacles. In some countries (Production) 

   

Hopefully peace will not be damaged by the Economic diplomacy – one-sided “anti” American Nuclear President Barrack Obama (Mixed Racism) in their talk in Place / Old Town Historical meeting between politicians – statesmen – Party. Intelligence (also Espionage) with the Military for termination in the second World War in tough economic year 

 

 

 

So. Respect

to

Martyr Resistance

 

PERTANIAN – INDUSTRIALISASI TANAM (I)

INDUSTRIALISASI Pertanian, karena berhubungan dengan Pembentukan Masyarakat. Masyarakat Ekonomik – Agraris. Budaya ke Politik = “Negara”

 

Suatu Kekuasaan, yang diterjemahkan. Atas Wilayah wilayah

 

   – Ke “Alat”

   – Lahan = Industrialisasi Tanam

   - Tenaga

 

Pemerintahan (ada Negara) membuat Ekonomisasi. Terpolitisasi lah Keuangan. Dalam Parlemen (Konstitusional) Nasional. Mungkinkah vitalisasi (Pembuatan Alat) tanpa Rasionalisasi Tanam ? Ke Sistim. Kekuasaan Pertanahan (HAK = Budaya). Menguatkan Tahapan tahapan Penyaluran

 

1. Wilayah Tanam (Pembagian)

 

2. Cara

 

     a. Pengetahuan dan Pengalaman

     b. Teknologisasi

     c. Waktu, Kemampuan – Jaringan

 

3. Kebutuhan. Tenaga dan Ekonomik (= Distribusi)

 

Mengapa Industri ? (Pernyataan. Jangan langsung baca Produksi). Diakibatkan (Sebab ?) memakai Tenaga ke Usaha = Kelas. Mengerjakan

 

<Titik

 

 

 

Kekuasaan terjemahan Sosialistis. Menyediakan Pangan untuk Kemanusiaan Dunia dalam Masyarakatnya di Negara. Bukan Kuasa atas Kebutuhan “Makan” (= Perbuatan). Memper – jual beli – kan. Fabrikasi Benda – Jadi. Perdagangan. Memberikan Laba ke Individualisme. Terjebak oleh Kapitalist ke Pemiskinan

 

Tegas, jadi Pelemahan. Memper – alat – kan Uang (Kapitalisasi. Peninggalan istilah Penguasa Si Jenderal. Dulu). Mengurangi Anggaran. Lalu, Tak Seimbang. Ke Penghasilan (Hasil = Industrialisme) Rakyat Penduduk. Menyudutkan Masyarakat dalam Ketergantungan. Memaksa. Suatu Ke – Tidak Adil – an

 

<Tunda

 

 

 

BERSAMBUNG

KABINET ?

KOQ ? KABINET ? HMMM

Pergerakan Rakyat Daerah

(Front)

KONSTITUSI (baca, Politik) menyatakan Pemerintahan. Diterjemahkan ? Ada Negara (Ide kah ?). Karena,

1, Kemerdekaan. Di Tanahnya (= Revolusioner)

Melalui

2. Demokratisasi (Kekuasaan) = Pembentukan

a. Kepemimpinan (Politik. Tradisionalisasi)

b. Undang Undang (suatu Bentuk Negara = Organisasi – Pemerintah)

c. Pemilihan Umum dan Sistim Kepartaian

3. Kolektivisme = “HAK”. Terjemahan ‘Gerak Kuasa”

Di Indonesia, Pemerintahan = Presiden. Dibantu Menteri menteri. Dan, Pemerintahan di Daerah

{Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing masing. Qyasif Presidensil = Kenegaraan. Bukan Parlementer, tetapi tidak Otonomik karena Otonomisasi hanyalah Ekonomi dalam rangka Pengelolaan Keuangan (Negara) ke Anggaran = Pendapatan – Belanja untuk Daerah daerah. Sistim Pemerintahan (Moderen) ke Negara Ekonomi

<Jeda

Tugas tugas Presiden pun didasarkan Kekuasaan (Demokrasi = Rakyat. Ke) Pemerintahan (di) Negara. Bersama Dewan Perwakilan Rakyat membuat Undang Undang, melaksanakan (Kepala Negara = Perintah, Menteri menteri) ke Perbuatan – Atur. Menetapkan Putusan putusan Negara

- Kebutuhan kebutuhan Manusiawi

- Politik = Kehendak Rakyat

- Sosial = Kekuasaan – Pertahanan

dst.

Ini, bukanlah Kompromistis. Dibedakan = “Membeda” Kekuasaan Negara ke Pemerintahan. Berbeda akibat Tujuan Sebab. Perbedaan = Kuasa dan Tidak

Nisbi, tidak Politis. Menuduh = de – Politisasi Isme. Wah ! Taktis kah ? He he he …

<Tutup

SELESAI

SOSIAL DEMOKRASI = KEBEBASAN DAN LIBERAL

PARTAI, yang moderen diterjemahkan = Pem – Bahasa – an ke Tiga Dasar

 

1. Sosial, karena Pemilih

 

2. Demokrasi = Kekuasaan (Tujuan)

 

     a. Sosial Demokrasi (Rakyat)

     b. Demokrasi – Liberal (Negara)

     c. Liberal (= Multi) ke Pemerintahan

 

3. Liberal = Kebebasan (Politik)

 

Dalam terjemahan Konstitutsi atas masing masing Negara. “HAK”  – Tidak Monarkial. Suatu Kekuasaan Politik Rakyat (Ajaran). Rasionalisme ke Politisasi karena Peran – Keberadaan – Fungsi Masyarakat dalam hubungan Sistim Kekuasaan di Negara

 

1. Memilih

 

2. Ber Negara. Pemerintahan dibentuk

 

     a. Organisasi (Negara = Pemerintahan ?)

     b. Keuangan, Ekonomi (Sistim)

     c. Pertahanan dan Keamanan

 

3. Pencalonan

 

Ketiga Pemahaman di atas berkumpul dalam suatu Parlemen. Diperjuangkan Keanggotaan (Kepartaian – Pribadi ) melalui Pemilihan, sehingga Pemerintahan bukan bentukan tetapi Kehendak (Majelis Rakyat. Mengangkat, memberhentikan. Baca, Perwakilan) dan meminta Pertanggung jawaban (Individual)

 

1. Kepemimpinan

 

2. Ekonomisasi Keuangan (Putusan)

 

     a. Produksi (Kebutuhan Dasar)

     b. Negara. Ke Usaha (Perlabaan)

     c. Anggaran (Biaya, Pemasukan)

 

3. Pemerintahan

 

Kekuatan Militer tidak lah memihak ke Liberal = Kuasa Pemerintahan, yang filosofis didasarkan Negara ke Tujuan Ekonomik, terbentuk. Maka, Tentara hanya dianggap jadi Beban Keuangan Politis Non – Ekonomisasi

 

 

 

     Hubungan

     ”Isme” -

     Partai

 

 

Telaah Isme Partai partai ketiga dasar Kepartaian Moderen dengan Kedaulatan atas Wilayah wilayah – Kependudukan = Masyarakat Penduduk – Warga Negara

 

        – Nasionalisme  (= Kerakyatan)

        – Federalisme. Ke “Presidente”

        – Kekuasaan. Isme di Negara

 

Namun, Keputusan keputusan di Negara perlu Putusan Kekuasaan. Demokratisasi. Lalu, Kebijaksanaan = Penguasaan yang Tertinggi di Negara. Atas Pemerintahan = Kepartaian. Menguasai Wilayah wilayah Negara  dan Bukan Rakyat Orang Perseorang. Karena Pemimpin akan kembali di Masyarakat

 

Sosial (= Isme) Demokrasi Kekuasaan menolak Individualisme Politik suatu Negara yang Moderen (Partai – Negara) berdasarkan Kebebasan = HAK Negara

 

 

 

SELESAI

EROPA, PERLAWANAN BANGSA

DI ATAS Tanah Pertanian Zaman = Wilayah wilayah Netral. Terima kasih kepada Rakyat di Yunani … untuk Kemenangan Politik Sosialisme. Di dunia ada Pemiskinan. Ternyata, karena Pembodohan juga. Berlangsung atas Peradaban Lampau Pengetahuan Kemanusiaan

 

1. Pengalaman (di Daerah daerah)

 

2. Kebudayaan di Tanahnya. Ke Ekonomisasi

 

    a. Produksi. Industrialisme

    b. Sumber Alam – Kelautan.

         Manusia Semesta Laut. Astronomika. Teknologikal Permesinan – Minyak

     c. Pertanian. Rasionalisme

 

3. Demokratisasi. Ke Internasional Perdagangan

 

<Titik

 

 

 

Genetikalisasi - Netralitas Militer. Mendukung Perdamaian Dunia = Kependudukan. Berdasarkan Negara Pulau ke Ekonomi = Sistim Benuatik

 

Materialisme Negara. DIterjemahkan. Suatu Kebangsaan (= Isme kah). Ke Pemerintahan. Sosial – Publika

 

Masyarakat Kependudukan Tradisionalisasi memilahkan Peradaban, Kemanusiaan – Modernisasi. Mengadakan Ekonomil Peralihan Sukuistis. Melalui Politik ke “Cara cara”

 

1. Perekonomian Liberalist ke Negara

 

Atau,

 

2. Ekonomi Negara ke Kelas

 

3. Kebangsaan = Ideologisasi ke Pemerintahan

 

<Jeda

 

 

 

Lalu, Pilihan mampu ditentukan. ‘Nation’. Terbentuk = Demokratisasi. Dipersiapkan. Sosialisme ke Kelas Menengah. Industri Kota – Daerah

 

1. Memakai = Nasionalisasi Hasil Perminyakan

 

2. Membentuk Usaha oleh Politik

 

3. Memperluas Distribusi Ekonomis Si Petani

 

Sosialisme, yang berhadapan ke Pilihan pilihan Ekonomik. Menggerakkan Kelas Menengah, membuka Ekonomi Kolektif Pimpinan

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN