KEADILAN = MANUSIA. HUKUM ?

KEADILAN MANUSIA -

POLITIK

(ATAU, HUKUM)

KEADILAN bukanlah Ciptaan (“Penciptaan”, Kebudayaan) Hukum, tetapi berhubungan dengan HAK Azasi Manusia, sehingga Politik pun mampu mencapai Peri Kemanusiaan Yang Adil. “Beradab” (Manusiawi). Maka, INDONESIA Ber – Pemerintahan (Kemerdekaannya). Dimungkinkah “Negara” bentukan Hukum ?

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pasal 28 I ayat 1 “……. tidak dituntut … yang berlaku surut …..”

Penuntutan (Bahasakah ? Inilah, acuan ke Hukum) tidak berlaku surut Karena, ada ….. KEBEBASAN = HAKNYA

HAK ke Politik (Filosofika) mencapai “Adil”. Di Negara = Kebangsaan

<Tunda

Semua paham lah Hukum di INDONESIA merupakan ‘receptie’ (Maaf ? Ke – Sementara – an). Didasarkan Keadaan (Baca, Politisasi) Imperialisme Ekonomik – Alam

Negara adalah Sistim. Terbentuk. Suatu Kerakyatan (Kelahirannya) menjadi Kedaulatan (tiada “di”), karena keberadaan Pemerintahan (dari Kekuasaannya ke Presiden ?)

1. Keadilan = HAK Rakyat

2. Keadilan + Sosial HAK

a. Perlindungan (Kemanusiaan Sosial)

b. Pemenuhan = HAK Kebutuhannya

c. “Kelas”, Pembentuk Masyarakat

3. Keadilan = HAK (di) Negara

<Jeda

Bagaimankah Hukum menyelesaikan Kelaparan Ekonomi (= Bencana) ? Terpolitisasi ke “Dalam” Kekuasaan di Negara. Mengatur (Aturan aturan, atau membiarkan = Kuasa atas) Pangan untuk Manusia, Sandang – Barang – papan (Perumahan)

<Tutup

“SEKIAN, Tuan tuan …….”

KESEIMBANGAN ? YANG EKONOMIST

TAWARAN KESEIMBANGAN (?)

A-LA LIBERAL

YANG EKONOMIST

 

 

 

SUATU Pen – Dunia – an (mereka) songsong … Kapitalisme ke Sosial. Dibackup Operatif  Tenologis Ilmiah Industrial. Tetapi, harus merusakkan Ekonomisasi ke Sistim (= Negara)

 

1. Kekuasaan = Putusan. Bebas, Mencetak

 

2. Demokratisasi HAK Individualist. Memiliki

 

     a. Perlabaan (via Negara. Di “Luar”)

     b. Perbankan (Hukum, Internasionalisasi)

 

          - Dagang (Pertambahan, Angka)

          – Perikatan, Keperdataan – Uang

          – Industrialisasi (Rakitan, LIsential)

 

     c. Permodalan atas Investasi

 

3. Peminjaman (Tanpa Reksiko Merugi)

 

Bentukan Uang – Kapiotalistis, berlangsung dalam Ekonomi Perindustrian

 

<Jeda

 

 

 

Demokrasi (= KEKUASAAN) Ekonomi berdasarkan

 

Azas Pertama, Kebebasan di Tanahnya ke Pemilikan (Baca, Sosial, HAK) Masyarakat

 

Azas Kedua, Pemenuhan HAK Kebutuhan kebutuhan (Barang, Pangannya)

 

Azas Ketiga, Produksi karena Tenaga (suatu HAK Kelas) Masyarakat

 

Industrialisme yang mengacukan Transaktif Keuangan Negara, dilepaskanlah Pemerintahan (Anggaran ke Pendapatan) dari LIbatan Ekonomi Asing. Bergerak di bawah Penguasaan. Mungkinkah ?

 

Perjanjian perjanjian apapun Tertolak. Ketika menjadi SEPIHAK. Pembentuk Kelompok Politis, Jaringan jaringan Pemakaian Uang, ke Grup Dagang (= Kolonialisme). Memuat Individualisasi ke “Nilai” Ekonomis

 

Tekanan Buruh Dunia diarahkannya, mengadakan Keseimbangan Manusiawi (Tanpa Pertukaran = Usaha ke Laba Ekonomik) tetapi ke Sosialisme, dan berlaku Internasional atas Negara negara (Uang kah ?)

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. (Dari PEMBEBASAN)

PERANG, BUDAYA, TENAGA

PERANG

DAN

BUDAYA DALAM TENAGA

 

 

 

PENJAJAHAN pernah hendak membentuk Masyarakat Hukum di INDONESIA

 

Diterapkan Hukum jadi … Adat. Terbengkalai. Karena Ekonomi Perang. Di Dunia. Sosial Lawan Imperialisasi. Dibenturkan Kepemilikan HAK Individu ke Pemerintahan Jajahan

 

Perundingan perundingan tidak berhasil ke mekanisme Ekonomi diinginkan Negara Asal mereka. Mengapa ? Militer ke Penguasaan (Alam)

 

Ekonomi

 

       – Monopolisme Baja

       – Dagang Non Laba (Kuasa)

 

Politik

 

       – Laut (Benuatika) = Strategikalisasi

 

Ke Sosial

 

       – Kemampuan (Bukan Tenaga kah ?)

       – Atas Masyarakat “Setempat”

 

Bentukan bentukan Tempur terlihat Tak Memihak, walaupun Cara cara Berkekuasan (Ekonomisasi). Dalam Sosialisme bukanlah “Alat”, namun Pertahanan. Pembiayaan terjemahanKemanusiaan Revolusioner, Pertanahan pun suatu Keseimbangan = Damai

 

Perang Manusia tidak Kekuasan = Sistim Tanpa Wilayah, Rakyat dan Keadilan dalam Pemilikan Tanah untuk Kebutuhan kebutuhannya (Produksi)

 

Sehinga Hukum bisa diserahkan ke Politik. Atas Negara negara (Internasionalisme). Yang berdasarkan Konstitusi masing masing

 

Hancurlah Diskriminasi buatan Imperialisme. Terbentuk Konsep Nasional Wilayah wilayah = Keamanan)

 

<Jeda

 

 

 

Suatu Kenyatan ke Azas (Thesikalisasi Anti These ke Logika). Penguasaan Alam ttap Berlaku. Ke Cara cara Ekonomi. Mengelola Sumber sumber Alam, Mengolah Lahan lahan Tani, dan sekali-gus Mempertahankan = Perbuatan perbuatan Manusiawi

 

1. Kebudayaan Hasil Pekerja (Tenaga, “Hidup” nya)

 

2. Produksi ke Hasilnya (Materialisasi) untuk Pemenuhan

 

3. Ekonomi dalam Ketahanannya (Daya ke Bebas)

 

Mungkinlah ini Ketregantungan Perang ke Tenaga = Perikemanusiaan (dalam Kemampuannya). Terpolitisasi ke Negara karena Kerakyatannya

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

ANTI KORUPSI

KONTRA ISU GERAKAN GERAKAN

ANTI KORUPSI

(“KUASA” PEMBENTU GERAK)

 

 

 

TIDAK akan pernah terjadi Perundingan, Kawan kawan !

 

Tentang

 

1. Korupsi (Perlakuan ? Ke Negara)

 

2. Berhubungan dengan Keamanan. Pun alasan alasan, yang Terpolitisasi

 

     a. Industrialisasi (Ke Jaringan jaringan Pakai. Perlabaan ?)

     b. Negara = Keuangan (Rupiah)

     c. Netralisasi Wilayah wilayah Perang – Damai (Perekonomian Rakyat)

 

3. Penguasaan. Ke Tanggung jawab

 

Tampak Anti Korupsi telah MEMECAH ?!? Ke Internalisasi, Per – Undang Undang – an. Tegaslah. Mungkinkah Kita di Dalam ??? Tanpa Politik Rakyat. (Tercium bau mesiu. Pernahkah ?Menghasut. Politis). Ke Kuasa = Ekonomisasi. Menerjemahkan Undang Undang Dasar ? Adalah, Kekuasaan. Tetapi, Sistim ?

 

Komisi Pemberantasan Korupsi matarantai Pertanggungjawaban Keuangan (Undang Undang Dasar Republik Indonesia)

 

Pasal 23 aYAT 1 “……. pengelolaan keuangan negara … dilaksanakan secara terbuka dan betanggung jawab …..”

Pasal 23 E ayat 1 “……. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab … keuangan …..”

 

Pasal 7 A “……. diberhentikan … terbukti … melakukan … pengkhianatan, … korupsi, penyuapan …”

 

(Lihat juga Penjelasan Resmi Undang U*ndang Dasar)

 

Sementara, Gerakan gerakan KIRI (ke Nasional. Baca, PEMBEBASAN) berdasarkan

 

   – Hubungan Produksi, Keuangan Negara, Pemenuhan

   – Tenaga (= Kelas Buruh) Produksi Masyarakat

   – Industrialisasi, Materialisme Sosial = Ekonomi

 

bentukan bentukan Gerak ke Negara Ekonomi (karena Produksi) dalam Gugus gugus Juang Lawan Korupsi

 

 

 

SEKIAN. TERIMA KASIH

FREEDOM 0F (KEBEBASAN) 3

FREEDOM OF (KEBEBASAN)

TERJEMAHAN

BEBAS KE PEMBEBASAN MANUSIA

Ke 3. SUATU AJUAN EKONOMI

PEMENUHAN Kebutuhan kebutuhannya, yang akan berlangsung didasarkan

1. HAK Azasi Manusia

2. Pembebasan Ke Sosialisme

Dialektika Logika ke Tujuannya. Utopia ke Politik = Materialisasi. Di Negara – “Ide”. Ke Ekonomi

- Tani = Budaya. Ke Pangan

- Pemilikan Masyarakat = Usaha

- Produksi (Buruh, Kelas)

Demokratisasi Perekonomian, yang berazaskan Keluarga (suatu HAK Azasi Manusia) ke Pembentukan ‘Nation’ (Kebangsaan) dalam Masyarakat Sosialisme – Internasional, dan bukan Individualisasi Negara

3. Membentuk Ekonomi “Terbuka (Penyaluran”)

<Titik

Kamerad kamerad Merah Indonesia, Organisme Persidangan …

Para Pejuang Gerakan, …

Saudara Panglima panglima Se – darah Rakyat, …

“Arah” Politik Rakyat Miskin ke Kekuasaan di manapun, sampai Rakyat “Miskin” Dunia, yang Berkekuasaan, bukan Para Individualist, Militerisme, Imperialis – Penjajah, tersembunya dalam Perkataan Kuasa

<Titik

Saudara saudara, KETUA UMUM PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL menyatakan, diterjemahkan saja (Konstitusif atas) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33

Maksud ? Ke Nasional = Persatuan. Dipersatukan Kekuatan kekuatan Nasional Baru, Demokratik dan PEMBEBASAN ke suatu “Negara”

Politik Ideologisasi Kamerad Agus Jabo berdasarkan Persatuan Rakyat Demokratik. Mengarahkan, menyatakan Arah, dan atau mempersiapkan Massa (= Aksi Massa) ke Arah Kebebasan (Baca, Demokrasi) Ekonomi

ANGGARAN DASAR PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

Pasal 6 “… mewujudkan … sistim … ekonomi … budaya …”

Pasal 15 “… yang memperjuangkan demokrasi …”

Pasal 7 “… revolusi … politik, ekonomi dan budaya …”

<Titik

Pasal 33 ke suatu terjemahan Sosialisme, diperjuangkan sebelum Kemerdekaan sampai terjebak Tarung Isme isme Dunia di Negara, dalam bentuk bentuk Perlawanan Rakyat, yang baru Bebas – Merdeka, atas Militerisme, dibenturkan (Tahun 1965), meskipun telah kehilangan Istilah Perkoperasian ke Sistim Anggaran Pemerintahan Negara Ekonomi (Tanpa Kita ada dalam Sidang sidang Parlemen dan setiap Persidangan Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Kenyataan Politik, bahwa Sosialisme masih saja sedang (sampai kapankah tidak akan ada lagi didepolitisasi terus menerus) sesudah Reformasi Total ke Amandemen Undang Undang Dasar Negara

<Tutup

SELESAI. Terima kasih

FREEDOM OF (KEBEBASAN) 2

FREEDOM OF (KEBEBASAN)

TERJEMAHAN

BEBEAS. KE PEMBEBASAN MANUSIA

2. TULISAN HAK AZASI MANUSIA

DAMPAK “Tulisan Agitasi Politik” (Judul), terlihat Kesadaran Manusia = Sosial. Yaitu, Manusia Yang Bebas memenuhi Kebutuhan kebutuhannya (Manusiawi), berdasarkan Kekuasaan Rakyat “Miskin”

Dialektika Yang Logika. Sosial = materialisme. Suatu Negara – “Ide”. Melalui “Organisasi” ke Pemilikan Masyarakat. Mengadakan Ekonomi (= Produksi – Tenaganya). Menerjemahkan Demokrasi Kekuasaan Rakyat

Ini, HAK Manusia (Azasi). Ke Perekonomian atas Transaktif Keuangan (Negara = Sistim) ke Barang (Nasional – Industrialisme) dalam Anggaran ke Pemerintahan

Bukanlah pemerintahan tanpa Negara, yang dibentuk Dasar Kekuasaan Rakyat

Keadaan Tak Rasional menyerahkan Kekuasaan dijadikan Hukum (Pemerintahan ke Sistim). Figur kah ? Atas Kekuasaan … Rakyat. Terhadap Produksi = Milik  Si Individualist. Diajukan dalam Perjanjian = Demokratisasi

<Jeda

UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA

Pasal 22 D ayat 3

“… melakukan pengawasan … pelaksanaan anggaran pendapat dan belanja negara, … serta … menyampaikan … kepada Dewan Perwakilan Rakyat Repunlik Indonensia, sebagai … pertimbangan …”

Pasal 23 ayat 3

“Anggaran … dilaksanakan secara Terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat”.

Pasal 34 ayat 2

“Negara mengembangkan … sistim … memberdayakan masyarakat … sesuai kemanusiaan”. (Terjemahan Bebas “Memberdayakan” = Pembentukan)

<Titik

— 0o0 —

HUBUNGAN KEBEBASAN – HAK AZASI MANUSIA

3 Dasar Kebebasan dalam HAK Azasi Manusia

Dasar ke 1 (satu). Berpikir. Ia adalah manusia

Dasar ke 2 (dua). Manusiawi. HAK Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

- Tenaganya. Ke HAK = “Kelas”

- Produksi. HAK = Pemilikan

- Pangan. Hak = Kemanusiaan

Dasar ke 3 (tiga). Kelahiran = HAK (Perempuan), membentuk Masyarakat – Keluarga

Maka, Kemerdekaan di Tanahnya. Berbuat, namun sesuai dengan Aturan aturan Sosial, yang “Dijiwai” (Baca, Logika Batini) Pikiran pikiran dan Logika

1. Pembnentukan Kekuasaan Rakyat “Miskin” Dunia

2. Hidupnya. Keadilan ke Perbuatan perbuatan = Usaha

a. Pangannya

b. Sandang dan Barang

c. Perumahan

dalam Industrialisasi = Produksi (Buruh) dan Tani, kemampuan kemampuan Demokratisasi Ekonomik di suatu Negara

3. Kolektif. Karena, Rakyat Demokratik. Ke Kepemimpinan

<Tutup

SELESAI

FREEDOM OF (KEBEBASAN) 1

FREEDOM OF (KEBEBASAN)

TERJEMAHAN

BEBAS. KE PEMBEBASAN MANUSIA

1. TULISAN AGITASI POLITIK

MENGAPA Tulisan ini Politik ? Berhubungan dengan Kekuasaan Negara. Ideologisasikah ? Manusia Yang Bebas. Membentuk Kekuasaan Rakyat. Melalui Negara – “Ide”. Untuk mengadakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

Terjadilah Gerakan gerakan Kebebasan (Baca, Liberation). MEMBEBASKAN

1. Kemerdekaan. Pembentukan ‘Nation’

2. Demokrasi = Kekuasaan Rakyat

a. Demokratisasi Kekuasaan. Ke Isme Perbuatannya

b. Kebebasan HAK. Ke Politisasi

c. Keadilan = HAKNYA (di) Negara

3. PEMBEBASAN (= Kemanusiaan) Rakyat

<Tunda

Bentuk bentuk perjuangan Rakyat (di) Dunia

KEMANUSIAAN

- Gerakan HAK Azasi

- Persamaan HAK (Perempuan)

- Perdamaian, Anti Perang

NEGARA

- Tuntutan Pemilihan (Umum)

- Anti Militerisme + Tyranis

- Anti Rasialisme/Fasis

POLITIK

- Persatuan Rakyat Demokratik

- Perjuangan Kelas Buruh

- Aksi (= Politik) Massa

<Titik

Beberapa alasan (jangan langsung baca Alasan = bentukan Akibat, tetapi ALASAN karena Akibat) Pergerakan berlaku, Rasional = Nyata yang dibenturkan. Dialektika Yang Logika. Menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”

Karena,

1. de – Politisasi Sosialisme

2. Penindasan atas Buruh

a. Karena Penghapusan Sosial HAK Kelas Buruh

b. Produksi Kepemilikan Si Individualist

c. Pelanggaran HAK Azasi Manusia Buruh

3. Dalam Perlawanan Rakyat

Maka Kekuasaan Rakyat “Menggerak (Gerigi 9″) ke Tujuannya

Manusia berpikir. Ia berbuat. Rakyat berbuat. Adalah Kekuasaan Sosial. Menghadapi Kuasa Individualisme

Pembentukan Gugus gugus Juang Demokratik ke PEMBEBASAN dalam

1. Reaksi ke Nasional (Kaum ?)

2. Aksi Massa ke Ekonomi

a. HAKNYA = Arah (Perekonomian)

b. Demokrasi = Kekuasaan Ekonomi

c. Sosialisme ke Ekonomisasi

3. Persatuan = Gerak. Ke “Negara”

Pasal 28 C

ayat 1 “… berhak … pemenuhan kebutuhan dasarnya …”

ayat 2 “… berhak … memperjuangkan haknya secara kolektif …”

Pasal 28 D ayat 3 “… berhak … sama dalam pemerintahan”.

Pasal 28 G ayat 1 “… berhak … diri pribadi, keluarga … dan … benda di bawah kekuasaannya …”

Pasal 28 H ayat 2 “… berhak … mencapai persamaan dan keadilan …”

Sosial Konstitusif ke Terjemahan menyelenggarakan (Pelaksanaan) Demokrasi Ekonomi. Didasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia (Batang Tubuh Pasal 33 dan Penmjelasan Resmi)

<Tutup

SELESAI

KERJA – PAKSA (KONTRAK)

KERJA – PAKSA, YANG

DIPERJANJIKAN

SOSIAL KONTRAK EKONOMI

(Tanggapan Politik atas Ilmiah Ekonomik)

TENAGA adalah Kelas Produksi (Buruh, Tani) suatu HAK Manusia berdasarkan Kemanusiaannya memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusiawi. Terpolitisasilah Konstitusi ke Demokrasi Ekonomi

1. Kekuasaan Rakyat di Negara

2. Politik Rakyat Miskin

a. Utopia. Ke Pembentukan Masyarakat Sosialisme

b. Kolektivisme. Pemilikan Masyarakat = Sosial HAK Negara

berlangsung dengan Kepemilikan Masyarakat. Diterjemahkan

- Kebebasan = HAK di Tanahnya

- Kesatuan Wilayah wilayah

- Penghidupan, Keluarga (Azas)

dst. Termasuk Landreform (Pertanian)

c. Berserikat, menyatakan Pikiran, Pendapatnya, Perbuatan

<Jeda

Kecurangan Perdagangan (ke Laba) diperjanjikan Ekonomi – Negara atas Pekerjaan tanpa membicarakan dengan perserikatan Buruh

- Usaha. Ke Jumlah Tenaga

- Mesin, Pembagian Organistika

- Bentuk. Ke Hasil (Guna)

- Waktu

- Sepihak ? Pemutusan Kerja

Seolah olah Kelas Buruh = Sepihak menuntut Kenaikan Upah saja. Tidak ! Sungguh bukan demikian. Ditindas dalam Imperialisasi Zaman. Buruh = Perbudakan, yang ekonomis diperjual – belikan. Politik atas Badaninya – Waktu, ke Upah. Atau, diberhentikan. Sepihak = Tidak Manusiawi

Tanpa jaminan Negara (Uang, Pencetakan = Kebangsaan). Lalu, Marjinalistisasi (Penduduk, Keluarganya – Anak Manusia) Tanpa HAK yang Ekonomi di Dunia

Pendekatan Sosial Politik Kelas Buruh = Tenaga Masyarakat pun diajukan

1. Tenaganya untuk Kehidupan (HAK Azasi)

2. Kelas = HAK Kemanusiaan (Sosialisme)

a. materialisme HAK

b. Kerja Usaha. Ke Sistim

i.     Sumber sumber Alam = ke Bahan Baku

ii.   Pengusahaan Hutan, Perkebunan dan Kelautan

iii. Lahan lahan Tanam untuk pangan

c. Kepemimpinan (= Politik) Usaha

3. Usaha, Industrialisasi = Produksi (matarantai Perjuangan Rakyat)

Dalam Perekonomian suatu Negara (Lihat Undang Undang Dasar Republik Indonesia juga Pasal 33 itu)

“……. cabang cabang produksi

“……. bersama

“……. untuk kemakmuran rakyat

Kalau tidak, maka “……. penindasan …” = Individualisasi Berke – Kuasa – an

Lalu, mengapa diajukan Penjatahan (Quotasi) Jumlah Kerja oleh Perusahaan perusahaan atas Tenaga Manusia di Negara, bukan Pembukaan Usaha = Kerja Ekonomik ???

<Titik

Wahai, Tuan tuan Politikus, Peng – “Usaha” dan para Ekonom (= Pendidik) ………

Menurut disiplin Ilmu, bahwa Tulisan ini Sosialisme. Terjawablah, YA ! Tetapi, berdasarkan apa Teoritikal Sejarah kah menyatakan itu ? Hanya Sosialisme yang menghubungkan Ekonomi dengan Pekerja(Tenaga Kelas Produksi) dalam Industrialisasi di Negara

Adalah Sosialisme dalam Bahasa Konstitusi  di Negara negara Kerakyatan (Ajaran) ke suatu Negara – “Ide” Sosial

<Tutup

SEKIAN, TERIMA KASIH

ENYAHKAN MILITERISME ! USIR …….

ENYAHKAN MILITERISME ! USIR …….

 

BERDARAH

THAILAND

MERAUNG

 

 

 

TERDENGAR jelas … meledak ledak tembakan dan beruntun. Pasti lah, terarahkan

<Titik

Beberapa gerakan Politis mendorong Demonstrasi di Ibu Kota. Terpecah lah Nasional ! Sang Perdana Menteri memerintahkan Keputusan Penggunaan Senjata

Darurat Kota tidak berikan wewenang Parlemen untk mengadakan Pertukaran. Berlangsung politisasi sepihak (dari dua “Kelompok”). Dihancurkan Oposisi Anti Kekuasaan Pemerintahan

Karena

1. Kepentingan Politik Asing

2. Kepentingan Liberalisasi Ekonomi. Beda Program program kedua Pemerintahan (Lama = ke Baru). Reaksi Massa atas Politik Kekuasaan

 

   a. Arah Pertambangan (Minyak)

   b. Penguasaan atas Industrialisasi

   c. Pemaksaan Kerja Buruh

3. Kepentingan Militerisme

<Jeda

Duar ! Tzank … ! Blaaar ! Tubuh Manusia pun roboh. (“Aaakgh … !). Ditembak ! Tepat, di alur KOMANDO ! Menggeletak ! Berdarah ! Memuncrat. Apakah, yang sudah tertembak, menembak juga dengan “Senjata” ??? Tzing, tang ! Thzamb !

Pembunuhan ! Pembunuhan ! Pembunuhan ! Berdasarkan apakah Ia Manusia Terbunuh ? Terluka ? Tersakiti ? Mempertahankan Dirinya ? Terhina lah Kemanusiaan di Kerajaan Muangthai !

      Beranikah Militerisme menembak Diri mereka sendiri ???

Untuk Kehormatan Bangsa …  Agar, tidak akan dikatakan mengkhianati Manusia karena … Dollar !?! Biar Pemerintahan pemerintahan itu terus saling menghancurkan ! Dengan memperalat Militerisme Tentara

 

DISERUKAN

 

Tarik seluruh Kekuatan Massa Rakyat

Bertahan lah

di atas Tanah Juang

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

DEMOKRASI ATAU LIBERAL

SETELAH Pemerintahan di Indonesia dilepas Peng – “Hukum” – an Persidangan atas Terpilih Presiden diselenggarakan melalui Pemungutan Suara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Baca, Parlemen. Tanpa Dewan Perwakilan Rakyat. Tegas), bergeraklah Kekuasaan ke Pemerintahan (di) Negara

 

Namun, apakah strategikal, yang diterjemahkan suatu Individualisasi – Negara ?

 

1. Partai ke Figur = Pimpinan (Hubungan Negara)

 

2. Sentralisme “Pemerintah” ? Pemusatan Kekuatan

 

     a. Terjemahan atas ‘Pemegang’ Kekuasaan (= Negara)

     b. Pembatasan Kekuasaan “Negara” = Demokrasi. Ke Presiden

     c. Atas Pemerintahan di Daerah daerah (= Hubungan)

 

3. Hubungan Kekuasaan – Pembentukan Undang Undang

 

Atau,

 

berdasarkan Pemerintahan “dalam” suatu susunan = Negara. Menjadi Penganutan Individu. Maka, “TERBUKA”

 

Jelaskah ada Perundingan untuk Terjemahan HAK Azasi Manusia. Didasarkan Politisasi “Kekuasaan Demokrasi”

 

Karena, warisan HAK Suara Politis ke Ekonomik Negara. Monopolisme ke Persaingan. Kekuatan Beli (Materialisme, Pembentukan) Tenaga Produksi

 

<Jeda

 

 

 

Industrialisasi bukanlah Pembendaan. Terpakai = Nasional = Kerakyatan = Politik, memerlukan Keuangan (Pemerintahan ?) ke Jaringan jaringan Ekonomisasi (Produksi, Dagang)

 

1. Butuh, Alat alat Produksi (mekanistis)

 

2. Sistim = Kuasa, Perdagangan ke Distribusi (Pemenuhan)

 

    a. Pasar, “Wewenang”. Ke Perlabaan

    b. Perwakilan (Ekonomi) Daerah

    c. Lembaga, Pra sarana (Kelola)

 

3. Kemampuan Permintaan (Jual, Struktur – “Gerak”)

 

Demokrasi = Kekuasaan Ekonomi dilaksanakan tidak hanya Program, tetapi Keadilan dalam tahapan Bernegara. Ini, Ideologik ke Perbuatan. Menyelenggarakan (Politik, Kuasa) Pemerintahan atas Keuangan Industrial

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

Conservatism versus ECONOMY (SCIENCE) Modern

MARKET, by the Conservative opposition made the Academics. Used the money “from” Profit (Profit = Economy). Subscribe (explain?) Smith, Adam. Money = Things = Tool. Command based politicized State (Trade)

 

Education in Theory states “Not in the Market”

 

Liberalization seemed to stop. Moment. Worries over Mastery (Financing “for”). Use the circuit in Foreign Currency or the market. (Submission reason is) 

  
Executors Economy (do not read a conservatism. Money – Gold) came into politicization “Modern Power”

 

College Graduates rely on the decision of the decision of the State Finance. Conservatism is not. So, terbaliklah “Prejudice” in Liberalization

 

Reasons for Political reasons

 

1. Materialism. To Money

 

2. Trade = Economic Costs

 

      a. Subdivisions

      b. Spending (conservatism, characteristic features)

      c. Calculation

 

3. Business, “Use” (Money) 

 

The dispute had started to show when the World Economic walloping taxable International Money Back swelling. Pressure occurs to a State 

However, the possibility of many 

    – “Centralization” by State

    – Financial Program (Power)

    – Distribution. Materials, Results

 

    etc.

 

For Growth (Read, Benefits Costs). “Goods to result” in a Poverty for Community Economic Not only positional (Full) transactive course of trade, Ekonomisasi Finance, and Governance (= Decision State) Liberal Economic System is not any, but the provider. Then, without understanding their Trade Agreement (Conservatism – Scientific). We’ll see … ….

EKONOM KONSERVATISME VERSUS MODEREN EKONOMIK ILMU

PASAR, oleh Konservatif dijadikan Perlawanan atas Akademisi. Memakai uang “dari” Laba (Keuntungan = Ekonomisasi). Menganuti (menjelaskan ?) Smith, Adam. Uang = Benda = Alat. Terpolitisasi didasarkan Perintah Negara (Dagang)

 

Pendidikan dalam Teoritika menyatakan “Tidak dalam Pasar”

 

Tampak Liberalisasi akan berhenti. Sejenak. Kekuatiran atas Penguasaan (Pembiayaan “untuk”). Rangkaian Pemakaian Uang di Luar atau Dalam Pasar. (Pengajuan Alasan apakah)

 

<Titik

 

 

 

Pelaku Ekonomi (jangan baca suatu Konservatisme. Uang – Emas) masuk ke Politisasi “Kekuasaan Moderen”

 

Para Lulusan “Perguruan” mengandalkan Putusan putusan Keuangan Negara. Konservatis tidak. Maka, terbaliklah “Prasangka” dalam Liberalisasi

 

Alasan alasan Politis

 

1. Materialisme. Ke Uang

 

2. Dagang = Ekonomik Uang

 

     a. Pembagian

     b. Pembelanjaan (Konservatisme, ciri ciri)

     c. Perhitungan

 

3. Usaha, ”Pakai” (Uang)

 

<Jeda

 

 

 

Pertikaian itu mulai menampak ketika Perekonomian Dunia kena Hajaran Balik Pembengkakan Uang Internasional. Terjadi Tekanan ke suatu Negara

 

Namun, kemungkinan banyak

 

   – “Pemusatan” oleh Negara

   – Program Keuangan (Kekuasaan)

   – Pembagian. Materi, Hasil

 

   dsb

 

Untuk Pertumbuhan (Baca, Keuntungan Uang). “Barang ke Hasil” dalam suatu Kemiskinan karena Masyarakat Tidak Ekonomis hanya Posisional (Kendali) Transaktif saja atas Perdagangan, Ekonomisasi Keuangan, dan Pemerintahan (= Keputusan Negara) Liberal manapun Bukan Sistim Ekonomi, tetapi Penyedia. Lalu, tanpa Kesepakatan Dagang Pemahaman mereka (Konservatisme – Ilmiah). Lihat saja nanti …….

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. TERIMA KASIH

PERGAULAN KE IDEOLOGIKA = NEGARA

GAUL di bawah suatu Kekuasaan (Rakyat) berlangsung

 

   1. Bertanya

 

   2. Mengajukan. Tidak Sepihak = yang terbaca “Isme”

 

        a. Berpikir

        b. HAK Berpendapat (Azasi)

        c. Berbuat

 

Walaupun mungkin sedang terjadi Politisasi (Keputusan Olah Strategilisasi ke Material) masing masing. Bersikap. Bukanlah Paksaan a-la Hukum. Tetapi, (akan) membentuk

 

   3. Bicara = Hubungan Rasional. Dianuti. Beberapa Titik ke Akhir

 

Bentukan bentukan Pemikiran suatu Terjemahan Ideologisasi Demokratis tidak Retoris menyekat Ajaran Kerakyatan di manapun. Menampak Kesadaran Diri (Kelompok ? Taktikal) dalam Perbuatan perbuatan. Mempertahankan HAK Demokratik Rakyat

 

INDONESIA bukan untuk Menguasai HIDUP. Tyrani. Namun, didasarkan Sosial Kemanusiaan (Kekeluargaan ) Azas Penghidupan di Tanahnyaatas Kebangsaan ke Zaman Baru Manusia di Bumi dalam Tahapan tahapan Revolusioner Dunia

 

Maka Pergaulan, yang terbentuk berdasarkan SOSIAL – ALAM = MANUSIAWI. Keadilannya. Kemampuan kemampuan Politik memperkuat Kolektivisme (Nasional)

 

<Jeda

 

 

 

Perlakuan perlakuan tidak Konstitusif (Yang Tertulis/Tidak) atas Perseorangan mengacukan Politik (= KEHENDAK) Rakyat

 

Pasal 28 D ayat 3

 

HAK ke Pemerintahan untuk menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

 

juncto Pasal 28 C ayat 1

 

Pasal 28 H ayat 2

 

Manfaat (Baca, Produksi) berdasarkan Keadilan – Persamaan HAK

 

Dasar Politik Gaul. Disetujui. Terpolitisasi. “Dengan” Parlemen. Lalu, dibicarakan (dalam Negeri. Tetapi, mengapa ke Luar saja ? Entah lah)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 

DEMOKRASI (YANG) POLITIK

DEMOKRASI adalah satu Kekuasaan HAK Rakyat

 

1. Kemanusiaan = HAK (Azasi)

 

2. Kuasa = HAK Rakyat

 

     a. Sosial = HAK (Kedaulatan)

     b. Sosial “Kelas” (Masyarakat). Membebaskan

     c. Sosial Ekonomi (Kolektif)

 

3. Kebebasan = HAK di Tanahnya

 

diterjemahkan MEMBEBASKAN = DEMOKRATIK. Berbuat. Utopia (Cita cita, Harapan, Tujuannya) ke Politik. Materialisasi (“Adanya” = Logika)

 

Perbuatan perbuatan Revolusioner (Ajaran. Baca, Gerak Kuasa). MMEBBEBASKAN, merubah, membenturkan. Maka, berlangsung PEMBEBASAN. Terjadi Dialektika yang Logik oleh Masyarakat

 

Dalam bentuk bentuk Politik ke “Sistim”. Ini lah, Rasional. Cara. Ke Sosial – Produksi Ekonomisasi. Di Dunia ! Pembentukan Masyarakat Sosialisme

 

<Titik

 

 

 

1. Kepemimpinan = Pilihan Kerakyatan

 

2. Program program = Negara

 

     a. Sosial ke Pemerintahan (Kenegaraan)

     b. Pembentukan Masyarakat (Politisasi)

     c. Demokrasi Ekonomi ke Tenaga

 

3. Persatua Rakyat ke ‘Nation’

 

Karena, Pemerintahan Demokrasi menyelenggara (Pelaksanaan) Kebutuhan Rakyat. Berdasarkan Kekuasaannya (Sosial Manusiawi)

 

     – ke Tujuannya = Nilai nilai

     – Kuasa “atas Perintah”

     – Equality (Sama. Kesetiaan)

     – Tugas = Dasar Kerja

     – Pengawasan Diri (Gerakan)

     - Tanggung jawab Ideologik

     – Rasional (Telaah Arah)

 

[Harap Pimpinan Ketua PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK terima dengan Syarat syarat DEMOKRATIK untuk Keadaan apapun jua dan Hasilnya ke Depan]

 

<Jeda

 

 

 

Namun, Demokratisasi Kekuasaan Rakyat ke Pemerintahan dihadapkan beberapa Persoalan lama

 

1. Hubungan Rakyat – Keuangan

 

2. Kepemimpinan (Partai – Figur)

 

     a. Kepemimpinan, Pribadi, Rakyat

     b. Isme = Ideologisasi dan Pengalaman

     c. Sistim Pemerintahan – Kepartaian

 

3. Perempuan – Fungsi Genital

 

Melahirkan (Kodratia). Dibebaskan atas beberapa Kerja (Perintah “dalam Keluarga = Hubungan” Budaya), tetapi Bertugas

 

Kekuatan kekuatan Demokrasi pun mengadakan Keseimbangan antara Parlemen – Kekuasaan, yang didasarkan Kebangsaan dalam Masyarakat. Berlawan Individualisasi Kekuasaan Negara – Militerisme

 

Memisahkan Kekuasaan Rakyat – Negara

 

Memungkinkan Kesalahan = Tidak Logika

 

Menguasai Hidup Manusia Bebas

 

Tegas, Bukan Demokrasi. Menjadi Negara Tidak DEMOKRATIK. Yaitu, “Pemerintahan pemerintahan”, yang Terkuasai. Jadi “Alat” = Kuasa

 

Untuk itu lah, Pemimpin (Lelaki, Perempuan) suatu Figur dalam Kolektivisme = HAK (Demokrasi) Negara

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

HEALTHCARE (KESEHATAN)

HEALTHCARE TELAH

DISEPAKATI.

MANAKAH SOSIAL “HAK”

 

 

 

PRESIDEN itu menang !?! Berhadapanlah $ atas perdagangan … Terkejut Kaum Liberal. Ke Negara. Barrack Obama “memerintahkan”. Tanpa ancaman (kata)

 

Kemenangan ? Ada penolakan

 

1. Pembentukan Kebangsaan (United Of = Kuasa)

 

2. Union (Demokrasi) di Parlemen

 

3. Rasionalisme ke Politik (= States) atas Ekonomi

 

Suatu alasan alasa, Partai Republik terima “Usia” (Baca, Tenaga) Kesehatan dalamPerekonomian Negara. Untuk pertama kali ! Partai yang selalu memantabkan Liberalisasi oleh Kepartaian

 

<Jeda

 

 

 

Seolah olah Kapitalisme “lepas” Negara. Karena, Pembiayaan Kependudukan

 

<Titik

 

 

 

Beberapa Dasar “Persetujuan”

 

1. ‘Nation’ = HAK (Pikiran)

 

    a. Tubuh. Ke Pembentuk Bangsa

    b. Lahir. Pengetahuan ke Ketahanan

    c. Ekonomi = Sistim (kah). Ke HAKNYA

 

2. “”Ide” = Kemerdekaan Negara

 

3. Tekanam Pemilih Konstitusi

 

    a. Negara ke Pelayanan (Admnistrasi)

    b. Atas “Keuangan = Bebas”

    c. KOntra Isu Sosialis (di Kampanye)

 

<Titik

 

 

 

Bagaimanakah dengan Perang (Amerika dalam Keadaan Perang, dan Damai) … ??? Kesehatan – Ekonomi Program. Ke Bentukan brntukan Strategikal (Militerisasi

 

1. Pengobatan (Waktu, Terjemahan)

 

2. Kemampuan (“Lama”,ke Baru)

 

3. Sarana sarana (= Negara)

 

Saudara saudaraku se – Gerakan, …….

 

Keputusan Politik, yang didasarkan Kekuasaan apapun ke Peperangan, terasa ….. ragu ragu. Andaikan dipaksakan ? Kehilangan Arah Perbuatan

 

<Tutup

 

 

 

TERIMA KASIH, KETUA

 

 

PERTANIAN INDUSTRIALISASI – TANAM (2)

HUBUNGAN dengan Produksi Lahan, Cara dan Penyaluran, terbentuk karena Sosial HAK dalam Pembicaraan Thematika

 

Berdasarkan

 

1. Materialisme Logika

 

2. Thesika “Alam (di Pikirannya”)

 

    a. HAK Sosial – Lahan

    b. Kebebasan HAK di Tanahnya

    c. HAK = Kolektivisme

 

Kepemilikan Lahan Produksi Tanam = Perbuatan. Pun Kemanusiaan HAK Azasinya. Pemenuhan = Kuasa Ekonomikal. Sosial (ke) Aturan aturan (Kolektif) untuk Manusia – Negara

 

3. Pangan = Kebudayaan Tani

 

Hasil (bentuk Ubah) diterjemahkannya dari Butuh ke Permintaan. Terpolitisasi. Demokrasi (Kekuasaan = HAK). Disalurkan, Produksi oleh Ekonomi

 

1. Tradisionalisasi (jaringan ke) Barterisasi

 

2. Pembagian Daerah daerah

 

    a. Penghasil (Simpan – Pakai)

    b. Wilayah Tanam = Rasional

    c. Pemakai = Tenaga. HAKNYA

 

3. Sosial Ekonomi ke Penghidupannya

 

Suatu Pelanggaran HAK Azasi Manusia, jadi Material yang Melawan (namun, agar jangan terbaca Pembenturan Dialektis)Kekuasaan Rasional Negara. Mengabaikan Moralitas, membuang NIlai nilai = Kepatuhan, menghancurkan Peradaban

 

Pemerintahan lepas dari Kekuasaan (Baca, Pertahanan Rakyat) di Daerah daerah. Mengganti Kedaulatan ke Individualisme

 

<Titik

 

 

 

Produksi Tani adalah Demokrasi Ekonomi. MEMBUKA Industrialisasi, yang mampu mengendalikan Penggunaan Anggaran ke Ekonomik, bertahap tahap Capai Kemakmuran Perekonomian di Buminya

 

<Titik

 

 

 

Pembahasan di atas Pertanian Industri (= Tanam) mengajukan

 

SATU, Sosial = Kekuasaan Negara Ekonomi ke rangkaian Perbuatannya

 

DUA, Produksi (atas Lahan)  Tani ke Pemenuhan Kebutuhan

 

Strategi Ekonomika Pertanian Rakyat di Dunia

 

0 Pengelolaan Bumi Tanah Manusia Zaman

0 Produksi Tani  (Industrialisme, Tenaga)

0 Pangan Dunia dan Penyediaan Lahan

 

Konsep Tani ke Program (Anggaran ?) Pertanian

 

Kebudayaan dan Taktika Politik Tani

 

0 Mekanisme = Cara ke Ekonomisasi Pertanian

0 Sistim Tani = Politik oleh Masyarakat

0 Pembentukan Usaha Tanam dan Penyaluran

 

Sehingga, suatu Negara = Wilayah wilayah  (Pertanahan) adalah Penyedia Lahan lahan Produksi Tanam untuk Rakyat MIskin Dunia

 

<Tutup

“Qom Nuke” = WAR ?

“Qom Nuke” = WAR

(Comments)

Not Economy in Pittsburgh

 

 

First world DISPLAY Barrack Obama (Racism? Go to White) by collecting some Government (do not read Pro) Beneficiaries of State Americans Dollar Economy. Production to Business (Industrialization) Basic Multilateral each dialogical 

 

President of the United (= National Land. States, State state), which Obama spoke at the meeting Nuclear Economics 

However, Nuclear Ownership in large quantities, any American Super Power. Not suspicion, before meeting with Israel which is also Africa. Attacked, Iran accused the State Military (= religious?). Endangered (whether) the United Nations, which declared candidacy Economy Campaign

 

1. The influence of power weapons. To Economics. In Asia and the World

 

2. American Nuclear balance – Russia (not the name of socialism)

 

3. Discussion of Finance “Economic Assistance” (American Leaders)

 

Experience, the “New” Socialism Society surprising. Apparently related Destroying Weapons of Economics – War in the World. Which has been the agreement of Civil – Military

 

No involvement of Population – Economics – Weapons (East, South – West = Agreement). Benefits are for Barrack Obama and America later?

 

For International Peace = The nation? For American Peace? (Yes! But, how the State is in the impoverishment of the country?)

 

Socialism is very understanding “Help” (Market? Non Loan?) Economics. Exchange = Without Menace, aims based Social Class RIGHTS

 

1. Nuclear in Qom. “To” American? Being Outside. Economics is not

 

2. Government of the Sovereign each able to speak. To Tehran

 

3. Economic (= US $) Help. This, Obstacles. In some countries (Production) 

   

Hopefully peace will not be damaged by the Economic diplomacy – one-sided “anti” American Nuclear President Barrack Obama (Mixed Racism) in their talk in Place / Old Town Historical meeting between politicians – statesmen – Party. Intelligence (also Espionage) with the Military for termination in the second World War in tough economic year 

 

 

 

So. Respect

to

Martyr Resistance

 

PERTANIAN – INDUSTRIALISASI TANAM (I)

INDUSTRIALISASI Pertanian, karena berhubungan dengan Pembentukan Masyarakat. Masyarakat Ekonomik – Agraris. Budaya ke Politik = “Negara”

 

Suatu Kekuasaan, yang diterjemahkan. Atas Wilayah wilayah

 

   – Ke “Alat”

   – Lahan = Industrialisasi Tanam

   - Tenaga

 

Pemerintahan (ada Negara) membuat Ekonomisasi. Terpolitisasi lah Keuangan. Dalam Parlemen (Konstitusional) Nasional. Mungkinkah vitalisasi (Pembuatan Alat) tanpa Rasionalisasi Tanam ? Ke Sistim. Kekuasaan Pertanahan (HAK = Budaya). Menguatkan Tahapan tahapan Penyaluran

 

1. Wilayah Tanam (Pembagian)

 

2. Cara

 

     a. Pengetahuan dan Pengalaman

     b. Teknologisasi

     c. Waktu, Kemampuan – Jaringan

 

3. Kebutuhan. Tenaga dan Ekonomik (= Distribusi)

 

Mengapa Industri ? (Pernyataan. Jangan langsung baca Produksi). Diakibatkan (Sebab ?) memakai Tenaga ke Usaha = Kelas. Mengerjakan

 

<Titik

 

 

 

Kekuasaan terjemahan Sosialistis. Menyediakan Pangan untuk Kemanusiaan Dunia dalam Masyarakatnya di Negara. Bukan Kuasa atas Kebutuhan “Makan” (= Perbuatan). Memper – jual beli – kan. Fabrikasi Benda – Jadi. Perdagangan. Memberikan Laba ke Individualisme. Terjebak oleh Kapitalist ke Pemiskinan

 

Tegas, jadi Pelemahan. Memper – alat – kan Uang (Kapitalisasi. Peninggalan istilah Penguasa Si Jenderal. Dulu). Mengurangi Anggaran. Lalu, Tak Seimbang. Ke Penghasilan (Hasil = Industrialisme) Rakyat Penduduk. Menyudutkan Masyarakat dalam Ketergantungan. Memaksa. Suatu Ke – Tidak Adil – an

 

<Tunda

 

 

 

BERSAMBUNG

KABINET ?

KOQ ? KABINET ? HMMM

Pergerakan Rakyat Daerah

(Front)

KONSTITUSI (baca, Politik) menyatakan Pemerintahan. Diterjemahkan ? Ada Negara (Ide kah ?). Karena,

1, Kemerdekaan. Di Tanahnya (= Revolusioner)

Melalui

2. Demokratisasi (Kekuasaan) = Pembentukan

a. Kepemimpinan (Politik. Tradisionalisasi)

b. Undang Undang (suatu Bentuk Negara = Organisasi – Pemerintah)

c. Pemilihan Umum dan Sistim Kepartaian

3. Kolektivisme = “HAK”. Terjemahan ‘Gerak Kuasa”

Di Indonesia, Pemerintahan = Presiden. Dibantu Menteri menteri. Dan, Pemerintahan di Daerah

{Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing masing. Qyasif Presidensil = Kenegaraan. Bukan Parlementer, tetapi tidak Otonomik karena Otonomisasi hanyalah Ekonomi dalam rangka Pengelolaan Keuangan (Negara) ke Anggaran = Pendapatan – Belanja untuk Daerah daerah. Sistim Pemerintahan (Moderen) ke Negara Ekonomi

<Jeda

Tugas tugas Presiden pun didasarkan Kekuasaan (Demokrasi = Rakyat. Ke) Pemerintahan (di) Negara. Bersama Dewan Perwakilan Rakyat membuat Undang Undang, melaksanakan (Kepala Negara = Perintah, Menteri menteri) ke Perbuatan – Atur. Menetapkan Putusan putusan Negara

- Kebutuhan kebutuhan Manusiawi

- Politik = Kehendak Rakyat

- Sosial = Kekuasaan – Pertahanan

dst.

Ini, bukanlah Kompromistis. Dibedakan = “Membeda” Kekuasaan Negara ke Pemerintahan. Berbeda akibat Tujuan Sebab. Perbedaan = Kuasa dan Tidak

Nisbi, tidak Politis. Menuduh = de – Politisasi Isme. Wah ! Taktis kah ? He he he …

<Tutup

SELESAI

SOSIAL DEMOKRASI = KEBEBASAN DAN LIBERAL

PARTAI, yang moderen diterjemahkan = Pem – Bahasa – an ke Tiga Dasar

 

1. Sosial, karena Pemilih

 

2. Demokrasi = Kekuasaan (Tujuan)

 

     a. Sosial Demokrasi (Rakyat)

     b. Demokrasi – Liberal (Negara)

     c. Liberal (= Multi) ke Pemerintahan

 

3. Liberal = Kebebasan (Politik)

 

Dalam terjemahan Konstitutsi atas masing masing Negara. “HAK”  – Tidak Monarkial. Suatu Kekuasaan Politik Rakyat (Ajaran). Rasionalisme ke Politisasi karena Peran – Keberadaan – Fungsi Masyarakat dalam hubungan Sistim Kekuasaan di Negara

 

1. Memilih

 

2. Ber Negara. Pemerintahan dibentuk

 

     a. Organisasi (Negara = Pemerintahan ?)

     b. Keuangan, Ekonomi (Sistim)

     c. Pertahanan dan Keamanan

 

3. Pencalonan

 

Ketiga Pemahaman di atas berkumpul dalam suatu Parlemen. Diperjuangkan Keanggotaan (Kepartaian – Pribadi ) melalui Pemilihan, sehingga Pemerintahan bukan bentukan tetapi Kehendak (Majelis Rakyat. Mengangkat, memberhentikan. Baca, Perwakilan) dan meminta Pertanggung jawaban (Individual)

 

1. Kepemimpinan

 

2. Ekonomisasi Keuangan (Putusan)

 

     a. Produksi (Kebutuhan Dasar)

     b. Negara. Ke Usaha (Perlabaan)

     c. Anggaran (Biaya, Pemasukan)

 

3. Pemerintahan

 

Kekuatan Militer tidak lah memihak ke Liberal = Kuasa Pemerintahan, yang filosofis didasarkan Negara ke Tujuan Ekonomik, terbentuk. Maka, Tentara hanya dianggap jadi Beban Keuangan Politis Non – Ekonomisasi

 

 

 

     Hubungan

     ”Isme” -

     Partai

 

 

Telaah Isme Partai partai ketiga dasar Kepartaian Moderen dengan Kedaulatan atas Wilayah wilayah – Kependudukan = Masyarakat Penduduk – Warga Negara

 

        – Nasionalisme  (= Kerakyatan)

        – Federalisme. Ke “Presidente”

        – Kekuasaan. Isme di Negara

 

Namun, Keputusan keputusan di Negara perlu Putusan Kekuasaan. Demokratisasi. Lalu, Kebijaksanaan = Penguasaan yang Tertinggi di Negara. Atas Pemerintahan = Kepartaian. Menguasai Wilayah wilayah Negara  dan Bukan Rakyat Orang Perseorang. Karena Pemimpin akan kembali di Masyarakat

 

Sosial (= Isme) Demokrasi Kekuasaan menolak Individualisme Politik suatu Negara yang Moderen (Partai – Negara) berdasarkan Kebebasan = HAK Negara

 

 

 

SELESAI

EROPA, PERLAWANAN BANGSA

DI ATAS Tanah Pertanian Zaman = Wilayah wilayah Netral. Terima kasih kepada Rakyat di Yunani … untuk Kemenangan Politik Sosialisme. Di dunia ada Pemiskinan. Ternyata, karena Pembodohan juga. Berlangsung atas Peradaban Lampau Pengetahuan Kemanusiaan

 

1. Pengalaman (di Daerah daerah)

 

2. Kebudayaan di Tanahnya. Ke Ekonomisasi

 

    a. Produksi. Industrialisme

    b. Sumber Alam – Kelautan.

         Manusia Semesta Laut. Astronomika. Teknologikal Permesinan – Minyak

     c. Pertanian. Rasionalisme

 

3. Demokratisasi. Ke Internasional Perdagangan

 

<Titik

 

 

 

Genetikalisasi - Netralitas Militer. Mendukung Perdamaian Dunia = Kependudukan. Berdasarkan Negara Pulau ke Ekonomi = Sistim Benuatik

 

Materialisme Negara. DIterjemahkan. Suatu Kebangsaan (= Isme kah). Ke Pemerintahan. Sosial – Publika

 

Masyarakat Kependudukan Tradisionalisasi memilahkan Peradaban, Kemanusiaan – Modernisasi. Mengadakan Ekonomil Peralihan Sukuistis. Melalui Politik ke “Cara cara”

 

1. Perekonomian Liberalist ke Negara

 

Atau,

 

2. Ekonomi Negara ke Kelas

 

3. Kebangsaan = Ideologisasi ke Pemerintahan

 

<Jeda

 

 

 

Lalu, Pilihan mampu ditentukan. ‘Nation’. Terbentuk = Demokratisasi. Dipersiapkan. Sosialisme ke Kelas Menengah. Industri Kota – Daerah

 

1. Memakai = Nasionalisasi Hasil Perminyakan

 

2. Membentuk Usaha oleh Politik

 

3. Memperluas Distribusi Ekonomis Si Petani

 

Sosialisme, yang berhadapan ke Pilihan pilihan Ekonomik. Menggerakkan Kelas Menengah, membuka Ekonomi Kolektif Pimpinan

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN

NEGARA EKONOMI DUNIA

POLITIK

(KE) NEGARA EKONOMI

SUATU

DUNIA YANG

MANUSIAWI

 

 

 

BEBERAPA masalah (akan) Terberat lima tahun ke Depan. Berdemokrasi. Mempersiapkan Gerak Kuasa Rakyat

 

Rakyat Lawan de – Politisasi Sosialisme. Menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”

 

Tidak Negara = Pemerintahan, menyelesaikan sebelum Berbuat. Dialektis Logik. Ke Rasional. Membentuk Masyarakat Sosialisme

 

1. Masalah Sosial Kekuasaan= HAK Kelas

 

    a. Demokratisasi HAK Ekonomik

    b. Bentuk bentuk Kelas

         – Penyesuaian

         – Penerimaan HAK = Kelas (Dirumuskan)

         – Perpindahan

    c. Perburuhan dalam HAK

 

2. Masalah Kepemilikan Masyarakat. Pemenuhan Kebutuhan (= Produksi). Bukan sekedar Perlabaan

 

3. Masalah Pangan (Pertanian)

 

     a. Kolektivisme = HAK

     b. Budaya Tani. Ke Sistim

          – Tenaga

          – Alat (= Produksi),yang dipunyainya

          – Daerah

     c. Tanam (Landreform ?)

 

<Titik

 

 

 

Sosialisme = Rakyat ke Negara negara di Dunia, yang terbentuk (Kepemimpinan ?) mungkinkah tanpa berdasarkan Demokrasi (= Kekuasaan Rakyat) mendapat Persetujuan Konstitusi atas Keputusan Rakyat

 

Bukan jadi uraian tanpa Nilai = Sosial Kemanusiaannya. Ini, Politis. Tetapi, berhubungan Ekonomi = Pertahanan Rakyat

 

<Titik

 

 

 

Kekuasaan atas Parlemen (Keanggotaan) pun mampu “diakhiri”. Keputusan Pemilihan Tanpa Sanctum. Tentu Para Kamerad mengerti. Suatu Kedaulatan = Negeri

 

1. Tingkatan tingkatan Keb utuhan (Dunia), yang bertambah

 

2. Jumlah Pertambahan Tenaga

 

Lalu, perlu Keputusan keputusan untuk Tahapan tahapan Pencapaian oleh Perwakilan (Rakyat, Kepartaian atau Perseorangan Anggota Masyarakat)

 

3. Bergerak Kehendak atas Alam. Ke Produksi. Tambah Nilai = Usaha

 

[Catatan : Lihat Ekonomis Grafik Kependudukan. Termaksud Produksi - Tanaga - Kebutuhan. Terima kasih.Itu lah, Sosial Ekonomi]

 

<Titik

 

 

 

Kamerad kamerad Persidangan, …….

 

Sosial HAK dalam membentuk Kelas = Jawaban masalah masalah, yang tersebut di atas. Namun, belum menuntaskan Tugas Demokratik Sosialist. Mendobrak sekat sekat Curiga. Memungkinkan Kepemimpinan Bukan Politik

 

     – Tidak Perintah Rakyat

     – Tidak Revolusioner (“Isme”

     – Tidak Edukatif Politik

 

Hanya urus Ekonomisasi. Mementingkan Personalisasi Kekuasaan = Strategik atas Negara

 

MAKA, Kekuasaan Rakyat dihadapkan lagi keKerugian Ekonomikal dalam Produksi Kelas Tenaga atas Kerja Industrial Fabrikasi di seluruh Negara. Non – Kemakmuran. Merusak Hubungan Kerakyatan – Masyarakat

 

   Rakyat bukanlah yang Berkekuasaan  Ekonomi, tetapi SiPenguasa

  

  Keberadaan Rakyat tidak berdasarkan Wilayah wilayah (Pemerintahan)

 

  Ketika

 

  0 Rasional versi Kekuasaan Semu

  0 Kendali Waktu Laba

  0 Ada Pembiayaan Uang

  0 Kerja di bawah Kepunyaan

  0 Pribadi (Budaya) = Hukum

 

  Rakyat tidak mampu berpemerintahan. Manipulasi Kekuasaan Politik

 

dst. nya

 

HAK HAK dalam Sosial Kelas membentuk Masyarakat Politik = HAK bersumberkan Kemanusiaan (Azasinya). Diperuntukkan Kaum Buruh. Nasionalisasi = Kebutuhannya adalah Perekonomian. Terpakai, ipergunakan. Ke Pembentukan Internasional Ekonomi

 

1. Masyarakat Ekonomi (dari Nasional – Kelas Produksi)

 

2. Masyarakat Politik. Suatu Kependudukan = Negara

 

    – Bangsa. Kepemimpinan = Masyarakatnya

    – Warga (suatu) Negara

    – Kebudayaan (= Nilai) Pertanian

 

3. Masyarakat (di) Daerah (Kekuasaan oleh Rakyat)

 

Pergerakan (dalam Hubungan antara) Masyarakat masyarakat Internasional = Kemasyarakatan Sosialisme, agar “punya” Pemerintahan pemerintahan bentukan Sosial Demokrasi, yang ditujukan menyelenggrakan Produksi Ekonomik Rakyat

 

<Tutup

 

 

 

SOCIALISTA ! Terima kasih.

Disampaikan

Untuk PersidanganSub Asia

“PENGUAT” RAKYAT MISKIN

GALANG PENGUAT

RAKYAT

MISKIN PERKOTAAN

 

 

 

KEMISKINAN oleh Perdagangan (Baca,   U  a n g   )

 

1. “Pembatasan” Kerja/ Pekerjaan. Terjadf Kemiskinan

 

2. Tanpa Daya Beli. Terpolitisasi. Tiada  Uang = Not Haves

 

Mengapa ? Berdampak

 

    a. Monopolisme Keuangan

    b. Tanpa Pekerjaan (= Penghidupan, Istilah Konstitusional. Baca, UUD)

    c. Murah Upah Buruh

 

3. Konsumerisme (Benda). Terbaca, Nilai = Harga ke … Laba

 

Bukan pada Barang Industrialisasi untuk Penyediaan Kebutuhannya = Hasil Manusiawi. (Contoh, Pembuatan Makanan Anjing)

 

Moral suatu Kesadaran. Memandang (Realisme. Ke Logikal). Bahwa, materialisasi ekonomis = kebendaan, Dibuat. DEMOKRASI, Pemenuhan Kebutuhan. Berhubungan dengan Kekuasaan. Merancang, membuat dan mempergunakan. HAKNYA jadi Azas

 

     – Tenaga. Kepemilikannya = PERBUATAN

     – Kebudayaan. Ke Ekonomi (Sistimnya

     – Utopia “nya”. Ke Politik (TUJUAN)

 

Tampak lah Kemiskinan tidak lain PEMISKINAN. Untuk Kepentingan (= Niat). Individualisasi Proses Ekonomi atas Keuangan (= Negara) Dunia

 

<Jeda

 

 

 

Semakin banya uang TERMAKAN KAPITALISME (Internasional Ekonomi) Politis. Bertambah jumlah yang Miskin. Melata di Pedesaan, Kota kota – Jalanan = Kemanusiaan pun HINA

 

Urbanisme ? Tanpa Tempat Tinggal (= Kependudukan), tiada Kerja Buruh – Tani, tidak makan den gan alasan ekstreem Harga – Pangan. Kesehatan bukanlah Penjaminan Ekono0mi untuk Kami ?!? Benda benda dan Harta (Sandang – Barang, Rumah) dalam Impian di Benak saja. Walaupun akan Imajinatif birahi, namun belum tentu. Kecuali mereka Pelakum Kriminalitas …….

 

<Titik

 

 

 

Rayuan Liberalisme berbuat menjadi Kekuatiran Sosialist di Dunia. Terjebak, “Saat Berharap”. Globalisasi Pasar – Barang ke Uang ……. lagi

 

Individualisme (= Negarawan kah ?) menggema di seantero Arena Perpolitikan …….

 

Ber “ujud”

 

1. Kriminalisasi Ekonomi – Ilmiah

 

2. Penguasaan Hukum Negara

 

3. Politisi Munafik ke Perkampungan

 

dll.

 

Sementara di Indonesia Sosialisme masih saja didepolitisasi. “Kaum” Miskin Kota Tertindas. Atas anak anak. DIPAKSA (= “Keadaan”) TIDAK EKONOMIS. Ke Uang ……. !

 

<Titik

 

 

TERJEMAHAN

ANGGARAN DASAR PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

 

Pokok pokok Perjuangan

 

PASAL 7

Partai Rakyat Demokratik (PRD) harus memimpin dan terlibat aktif dalam perjuangan kaum buruh, tani dan rakyat tertindas lainnya

 

Pelaksanaan Tugas Kepartaian

Berdasarkan

 

PASAL 8

Pembuat keputusan tertinggi setelah Kongres adalah Dewan Nasional Partai Rakyat Demokratik

 

Pelaksana keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional setingkat desa/kelurahan adalah Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD)

 

Organ terendah partai adalah Unit Kerja – Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD)

 

PASAL 11

Setiap tingkat struktur Partai Rakyat Demokratik (PRD) dibimbing oleh mekanisme kritik-otokritik yang harus dilaksanakan sacara rutin dan berkala sebagai syarat membangun dan memperkuat kolektivisme

 

PASAL 12

Pertemuan Unit Kerja – Partai Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD)

 

 

Akibat ke Nasional Politik

 

PASAL 19

“……. aku bersumpah, … menjalankan …  politik Partai Rakyat Demokratik berdasarkan … Anggaran Dasar…, dan … pembebasan … kemenangan rakyat tertindas”

 

Ke TUJUANNYA. Pembentukan Sosial Kelas. DEMOKRATIK. Suatu Tanggung Jawab. Ke PEMBEBASAN. Manusiawi Kota Rakyat = NASIONAL

 

Dalam Kepartai ke bentuk bentuk Kenyataan Ekonomik Politisasi

 

PASAL 7

“Partai Rakyat Demokratik (PRD) harus memimpin … perjuangan kaum buruh, tani dan rakyat tertindas …

“……. dalam revolusi politik menuju demokrasi …, ekonomi dan budaya

PASAL 11

“….. Setiap tingkat struktur Partai Rakyat Demokratik (PRD) dibimbing oleh mekanisme kritik-otokritik yang … memperkuat kolektivisme”

 

Politisasi Ekonomi (ke) Masyarakatbersifat Mendunia. Penciptaaan (Rasionalisme) Kerja Sosial Ekonomis suatu Hubungan Negara – Kependudukan = Warganegara. Subyektifitas Pribadi Manusia ke HAK dalam Kemasyarakatannya DIPERSIAPKAN. Taktikal Politik ke Pertahanan

 

<Titik

 

 

 

Pangan untuk untuk Yang Miskin di Kota kota (Negara). Perumahan dan Lingkungan. Nilai nilai Kemanusiaan, Alam. Ke Pendidikan

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

“QOM NUKE” = PERANG

“QOM NUKE” = PERANG

(Komentar)

Bukan Ekonomi di Pittsburg

 

 

 

TAMPILAN dunia Pertama Barrack Obama (Rasialisme ? Ke Putih) dengan mengumpulkan beberapa Pemerintahan (jangan dibaca Pro) Negara negara Penerima Bantuan Amerikan Ekonomik Dollar. Ke Produksi Usaha (Industrialisasi) masing masing Dasar Multilateral Dialogis

 

<Jeda

 

 

 

Presiden United (= Nasional Daratan. States, Negara negara), yang Obama berbicara Nuklir di Pertemuan Ekonomi

 

Namun, Kepemilikan Nuklir dalam jumlah banyak, Amerika pun Adi Kuasa. Bukan kecurifaan, sebelum Pertemuan dengan Israel yang juga Afrika. Menyerang, Iran dituduhlah Negara Militer (- Agamis ?). Terancam (kah) Bangsa Amerika, yang dinyatakan Kampanye Ekonomi Pencalonan

 

1. Pengaruh Kuasa Senjata. Ke Ekonomisasi. Di Asua dan Dunia

 

2. Keseimbangan Nuklir Amerika – Rusia (bukan atasnama Sosialisme)

 

3. Pembicaraan Keuangan “Ekonomik Bantuan” (Para Pemimpin di Amerika)

 

Pengalaman,yang “Baru” mengejutkan Masyarakat Sosialisme. Ternyata Senjata Memusnahkan berubungan dengan Ekonomi - Perang di Dunia. Yang selama ini tela menjadi Kesepakatan Sipil – Militer

 

Tiada keterlibatan Penduduk – Ekonomi – Senjata (Timur, Selatan – Barat = Perjanjian). Keuntungan apakah untuk Barrack Obama dan Amerika nanti ?

 

Untuk Perdamaian Internasional = Bangsa bangsa ? Untuk Amerika Damai ? (Ya ! Tetapi, bagaimana Negara negara yang dalam Pemiskinan ?)

 

Sosialisme amat memahami “Bantuan” (Pasar ? Non Pinjaman ?) Ekonomi. Barterisasi = Tanpa Ancam, bertujuan didasarkan Sosial HAK Kelas

 

1. Nuklirdi Qom. “Ke” Amerika ? Berada di Luar. Bukan lah Ekonomis

 

2. Masing masing Pemerintahan Berdaulat mampu bicara. Ke Teheran

 

3. Ekonomi (= Dollar) Bantuan. Bermasalah.Di beberapa Negara (Produksi)

 

— oOo —

 

<Titik

 

 

 

Semoga tidak akan rusak Kedamaian oleh Ekonomi Diplomatis – Sepihak “Anti” Nuklir Presiden Amerika atas Barrack Obama (Campuran Ras) dalam Pembicaraan mereka di Tempat/ Kota Lama Sejarah Pertemuan antara Politisi – Negarawan – Partai. Intelejen (juga Spionase) dengan Militer  untuk Penghentian dua Peranfg Dunia dalam Tahun tahun Ekonomi sulit

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. Penghormatan

untuk

Martir Perlawanan

DEMOKRASI (Atau) HUKUM

DEMOKRASI (Atau) HUKUM

 

 

 

ADALAH Demokrasi (Kekuasaan Rakyat). Yang berlangsung. Politisasi

 

1. Ke Tujuannya. Manusiawi, Keadilannya

 

2. Koletivisme (HAK)

 

      a. Pemilihan (Baca, Kepemimpinan)

      b. Kebudayaan. Ke HAK (di) Negara

      c. Kepartaian. Anggora = Masyarakat

 

3. Gerak Kekuasaan (Sistim)

 

Tampak lah Keterbatasan atas Figuralisme suatu Negara. Diberlakukan. Konstitusif Terjemahan Rakyat

 

Bukan Individualisme = Rekayasa Wewenang ke Kuasa. Suatu Kepentingan Individual. Terkuasai Negara. Melepaskan Tanggung jawab Demokratisasi

 

Alasan alasan Politik (Berbuat)

 

1. Perbuatan Diri (Kemauan)

 

2. Negara = Pemerintahan (Keputusan)

 

3. Hukum Sepihak (buatan)

 

Namun, INDONESIA tidak memperkenankan (namun, terbentur) Individualisasi Politik ke – di Negara. Berdasarkan Waktu (Masa Kerja). Terpolitisasi = didasarkan Ajaran kerakyatan atas Pemimpin dalam kepresidenan Lembaga Negara

 

Pertanggung jawaban Seseorang (Presiden) bukan lah Hukum, karena Pilihan Rakyat. Tindak Pidana tidak bisa atas Manusia di “Negara” ke Pemerintahan

 

Bukankah Pidana di INDONESIA BUATAN PENJAJAH ??? Atasnama suatu kerajaan

 

[Itu, Zionisme Terkutuk. Bukan Sosialisme ...

 

Zionist = Hukum Kuasa. Dalam Parlemen di berberapa Negara seluruh Dunia. (Hancur lah Individualisme Internasional Kalian !). Ajaran Wilayah wilayah dan Penguasaan Bumi = Emas Ekonomik Keuangan. Baca, Penjajahan !?!]

 

<Jeda

 

 

 

Imperialisme telah menerapkan Hukum Tanpa Hukum. Di INDONESIA ? Persetujuan suatu Kebangsaan. Pasal 11 ayat 2 “….. internasional … yang menimbulkan akibat … luas …” menghendaki Keputusan Rakyat jua. MEMBEBASKANNYA = HAK di Tanahnya (Pemerintahan)

 

Pembukaan UUD RI Alinea ke IV “……. membentuk Pemerintahan Negara Indonesia …”

 

     – Berkedaulatan Rakyat = Kekuasaan. Persatuan

     – Berkeadilan (Sosial = kekuasaan. Masyarakat)

     – Bernegara. kekuasaan Wilayah wilayah

 

Mungkinkah Hukum  buatan Luar mampu mengatur Kekuasaan (Rakyat) Indonesia lewat Kepreidenan – Pemilihan Kerakyatan. Disadari kah, bahwa Kekuasaan (di) Negara berhubungan dengan Ekonomik. Lalu, akan kah terwujud Demokrasi Ekonomi (Produksi), dilaksanakan “dari Luar”. Ke Dalam

 

Demokrasi Ekonomi Produksi

 

1. Pemenuhan kebutuhan Dasar Manusia Sosial

 

2. Kuasa Rakyat (di) Negara. Ke Produksi (Ekonomisasi)

 

      a. Sosial HAK (Alam)

      b. Pemilikan HAK Masyarakat

      c. Tenaga HAK Buruh

 

3. Rakyat Demokratik ke Masyarakat Sosialisme

 

Satu jawaban saja, TIDAK. Kami pun TUNTUT “UBAH LAH” ! Menjadi Perbuatan Isme ke Revolusioner. Zaman ke Peradaban INDONESIA (Baca, Kebangsaan Masyarakat). Berlaku ATURAN KEKUASAAN RAKYAT

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI