FREEDOM OF (KEBEBASAN) 1

FREEDOM OF (KEBEBASAN)

TERJEMAHAN

BEBAS. KE PEMBEBASAN MANUSIA

1. TULISAN AGITASI POLITIK

MENGAPA Tulisan ini Politik ? Berhubungan dengan Kekuasaan Negara. Ideologisasikah ? Manusia Yang Bebas. Membentuk Kekuasaan Rakyat. Melalui Negara – “Ide”. Untuk mengadakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

Terjadilah Gerakan gerakan Kebebasan (Baca, Liberation). MEMBEBASKAN

1. Kemerdekaan. Pembentukan ‘Nation’

2. Demokrasi = Kekuasaan Rakyat

a. Demokratisasi Kekuasaan. Ke Isme Perbuatannya

b. Kebebasan HAK. Ke Politisasi

c. Keadilan = HAKNYA (di) Negara

3. PEMBEBASAN (= Kemanusiaan) Rakyat

<Tunda

Bentuk bentuk perjuangan Rakyat (di) Dunia

KEMANUSIAAN

- Gerakan HAK Azasi

- Persamaan HAK (Perempuan)

- Perdamaian, Anti Perang

NEGARA

- Tuntutan Pemilihan (Umum)

- Anti Militerisme + Tyranis

- Anti Rasialisme/Fasis

POLITIK

- Persatuan Rakyat Demokratik

- Perjuangan Kelas Buruh

- Aksi (= Politik) Massa

<Titik

Beberapa alasan (jangan langsung baca Alasan = bentukan Akibat, tetapi ALASAN karena Akibat) Pergerakan berlaku, Rasional = Nyata yang dibenturkan. Dialektika Yang Logika. Menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”

Karena,

1. de – Politisasi Sosialisme

2. Penindasan atas Buruh

a. Karena Penghapusan Sosial HAK Kelas Buruh

b. Produksi Kepemilikan Si Individualist

c. Pelanggaran HAK Azasi Manusia Buruh

3. Dalam Perlawanan Rakyat

Maka Kekuasaan Rakyat “Menggerak (Gerigi 9″) ke Tujuannya

Manusia berpikir. Ia berbuat. Rakyat berbuat. Adalah Kekuasaan Sosial. Menghadapi Kuasa Individualisme

Pembentukan Gugus gugus Juang Demokratik ke PEMBEBASAN dalam

1. Reaksi ke Nasional (Kaum ?)

2. Aksi Massa ke Ekonomi

a. HAKNYA = Arah (Perekonomian)

b. Demokrasi = Kekuasaan Ekonomi

c. Sosialisme ke Ekonomisasi

3. Persatuan = Gerak. Ke “Negara”

Pasal 28 C

ayat 1 “… berhak … pemenuhan kebutuhan dasarnya …”

ayat 2 “… berhak … memperjuangkan haknya secara kolektif …”

Pasal 28 D ayat 3 “… berhak … sama dalam pemerintahan”.

Pasal 28 G ayat 1 “… berhak … diri pribadi, keluarga … dan … benda di bawah kekuasaannya …”

Pasal 28 H ayat 2 “… berhak … mencapai persamaan dan keadilan …”

Sosial Konstitusif ke Terjemahan menyelenggarakan (Pelaksanaan) Demokrasi Ekonomi. Didasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia (Batang Tubuh Pasal 33 dan Penmjelasan Resmi)

<Tutup

SELESAI

~ oleh pembebasan di/pada 8 November 2009.