DEMOKRASI ATAU LIBERAL

SETELAH Pemerintahan di Indonesia dilepas Peng – “Hukum” – an Persidangan atas Terpilih Presiden diselenggarakan melalui Pemungutan Suara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Baca, Parlemen. Tanpa Dewan Perwakilan Rakyat. Tegas), bergeraklah Kekuasaan ke Pemerintahan (di) Negara

 

Namun, apakah strategikal, yang diterjemahkan suatu Individualisasi – Negara ?

 

1. Partai ke Figur = Pimpinan (Hubungan Negara)

 

2. Sentralisme “Pemerintah” ? Pemusatan Kekuatan

 

     a. Terjemahan atas ‘Pemegang’ Kekuasaan (= Negara)

     b. Pembatasan Kekuasaan “Negara” = Demokrasi. Ke Presiden

     c. Atas Pemerintahan di Daerah daerah (= Hubungan)

 

3. Hubungan Kekuasaan – Pembentukan Undang Undang

 

Atau,

 

berdasarkan Pemerintahan “dalam” suatu susunan = Negara. Menjadi Penganutan Individu. Maka, “TERBUKA”

 

Jelaskah ada Perundingan untuk Terjemahan HAK Azasi Manusia. Didasarkan Politisasi “Kekuasaan Demokrasi”

 

Karena, warisan HAK Suara Politis ke Ekonomik Negara. Monopolisme ke Persaingan. Kekuatan Beli (Materialisme, Pembentukan) Tenaga Produksi

 

<Jeda

 

 

 

Industrialisasi bukanlah Pembendaan. Terpakai = Nasional = Kerakyatan = Politik, memerlukan Keuangan (Pemerintahan ?) ke Jaringan jaringan Ekonomisasi (Produksi, Dagang)

 

1. Butuh, Alat alat Produksi (mekanistis)

 

2. Sistim = Kuasa, Perdagangan ke Distribusi (Pemenuhan)

 

    a. Pasar, “Wewenang”. Ke Perlabaan

    b. Perwakilan (Ekonomi) Daerah

    c. Lembaga, Pra sarana (Kelola)

 

3. Kemampuan Permintaan (Jual, Struktur – “Gerak”)

 

Demokrasi = Kekuasaan Ekonomi dilaksanakan tidak hanya Program, tetapi Keadilan dalam tahapan Bernegara. Ini, Ideologik ke Perbuatan. Menyelenggarakan (Politik, Kuasa) Pemerintahan atas Keuangan Industrial

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

~ oleh pembebasan di/pada 30 Oktober 2009.