PARLEMEN KE NEGARA EKONOMI

ANGGOTA ANGGOTA PARLEMEN

(= MASYARAKAT KAH ?)

KE  SUATU NEGARA EKONOMI

KEANGGOTAAN (Anggota anggota) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang Terpilih

1. – Anggota anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

2. Berfungsi (Keanggotaan)

a. Legislator. Di Kelembagaan Negara

Anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “….. berhak …” (Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 21ayat 1) mengajukan Rancangan Undang Undang

b. Pengawasan (Fungsi Politik)

c. Budget (Keuangan ke Anggaran)

3. Anggota ke Program (Hasil Pemilihan = Demokrasi)

menjelang berhenti Presiden Republik Indonesia seusai Masa Kerja, yang Diatur

Undang Undang dasar Republik Indonesia Pasal 3 “….. MPR … memberhentikan Presiden menurut Undang Undang Dasar”

Demisioner ke Pembentukan Pemerintahan (Mukadimah Undang Undang Dasar Republik Indonesia Alinea ke IV “….. membentuk Pemerintahan Negara Indonesia …”) dipimpin Presiden Baru, yang telah Terpilih (akan) diangkat Majelis Permusayawaratan Rakyat Republik Indonesia

Pasal 4 ayat 1 “Presiden memegang Kekuasaan Pemerintahan …”

Pasal 5 ayat 1 “….. Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang Undang …”

Karena, Sistim = Politik Negara (Parlemen – Pemerintahan) mampu mempersiapkan Program program, maka Terpolitisasi Kekuasaan dari Pemilihan (Sosial Ekonomik, Industrialisasi, Keuangan – Politik), yang berlangsung

Ini lah, “HAK” (Koq Salah ya ?) didasarkan Utopia Ber – “Negara”. Ke Tujuannya (= Kemanusiaan Sosial)

Bentukan bentukan Politik, antara lain

1. Program suatu Pengawasan Kekuasaan Pemerintahan (di) Negara

Pasal 28 B

ayat 2 “….. berhak … mendapat … perlakuan yang adil …”

ayat 3 “….. berhak … kesempatan … dalam Pemerintahan”

Pasal 28 I ayat 2 “….. berhak bebas dari … yang bersifat diskriminatif …”

2. Program Demokrasi Ekonomi Industrialisasi Pemenuhan Kebutuhan

3. Program Pembentukan Masyarakat Ekonomi di Daerah daerah

<Jeda

Dalam rangka Sosial Pertahanan Ekonomi dipersiapkan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Pembagian Wilayah wilayah (Daerah – Politik) Negara Ekonomi

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Bab VI Pasal 18 “Pembagian daerah Indonesia … mengingat … Permusyawaratan … sistim … Negara …”

Berdasarkan – Menerapkan

1. Sumber sumber Alam Ekonomis Negara

2. Usaha usaha = Produksi

a. Tenaga Kelas Pekerja (“Asal”, Penyediaan)

b. “Penghidupan” Masyarakat dengan matarantai Produksi Industrialisasi

c. Pembagian Laba ke Masyarakat

3. Tradisionalisasi Perdagangan dan Barterisme

4. Keuangan (= Perbuatan) Negara dalam Ekonomi

5. Budaya – Tani (= Tanah) ke Pangan Manusia

<Titik

Program program Ideologik

Program Anggota Parlemen pun suatu Politisasi. Terlaksana dalam Demokrasi ke Perekonomian. Lalu, jadi Kehendak ke Perbuatan Bertujuan. Untuk menyelenggarakan KEKUASAAN RAKYAT INDONESIA

Materialisme Logika. Membentuk – Ideologisasi ke Program program

Bukanlah Kepentingan kepentingan Individualist di Pemerintahan dan atas Parlemen Nasional (Wilayah wilayah Kependudukan dan Masyarakat Pemilih di Daerah daerah)

<Tutup

SELESAI

~ oleh pembebasan di/pada 26 Juli 2009.