PARTAI DAN NEGARA

PARTAI

DAN

NEGARA (IDE) SOSIAL

GEJALA gejala Politik Sosial (Kebangsaan), yang semakin membentuk, namun dalam pertarungan kepentingan kepentingan atas Demokrasi (baca, “Negara”. Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia) ke Pemerintahan dan Ekonomisasi

1. Nasionalisme (ke Ajarannya)

2. Karya (transisi ke “Bentuk”)

3. Demokrat (kaum, ke Demokratisasi)

Bagaimana partai partai non – ideologi ? Terlihat melakukan politik berpartai saja (tidak lah mungkin penyederhanaan partai partai. Gertakan !?!)

4. Agamis tidak lagi mempolitisasi Pemimpin (yang Illahiyah)

5. Pro Angkatan Bersenjata (TNI)

Akan kah Kekuasaan mampu menyelenggarakan Kedaulatan Rakyat (politik). Walaupun selalu terjebak Individualisasi = “Kuasa atas”, menghancurkan Sosial (Kekuasaan) Demokrasi

Karena,

1. Bentuk – Sifat – Tujuan Berkekuasaan

2. Perdagangan

3. Anggapan (= Nisbi) Ekonomi bukan Produksi, tetapi uang. Penguasaan !

Tidak logik untuk melaksanakan Demokrasi Ekonomi (Kekeluargaan) tanpa Perbuatan ke Tujuannya. Kekuasaan Sosial Manusiawi. Ber – Negara. Karena, suatu ideologik dalam Kepartaian. Diterjemahkan ke Nilai  nilai Juang

1. Kemanusiaan (Sosial “HAK”)

2. Pertahanan Manusia Sosial

a. Produksi

b. Tani = kebudayaan (Pangan)

c. Keamanannya

3. Aturan aturan Masyarakat

Kerakyatan (Demokratisasi) di Parlemen. terhadap Isme – politik Ekonomik. membentuk Masyarakat Sosialisme (= Manusia) Sosialisme ke Politik. Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya. Membentuk Keuangan = Sistim di Negara. Membentuk kekuasaan Rakyat, karena Berkedaulatan = Pertahanan dalam Keputusan keputusan Pemerintahan

<Jeda

Bangsa suatu Masyarakat juga, karena

1. Hak hak Kemanusiaan

2. Pemikiran ke Utopia (Bebas)

3. Aturan aturan Masyarakat

4. Kebudayaan

a. Sistim

b. Cipta, Pengetahuan (Logika)

c. Perbuatan

5. Pertahanan Sosial Ekonomi

Sosial Materialisme. Ke ‘Nation’ = Wilayah/ daerah, Masyarakat. Negara Ide Sosial. Dialektika dalam Pemikiran Revolusi (Ajarannya)

<Titik

NASIONAL

PARTAI

(DAN SOSIALISME)

Partai di mana pun akan berdasarkan Nasional (Isme. Tetapi, jangan baca koalisi Pemilihan) untuk membentuk Pemerintahan suatu Negara = Penduduk, Kesatuan – Wilayah wilayah. Terbaca, Kenegaraan. Bukan Penguasaan, namun Demokrasi). Dibentuk oleh Kekuasaan Rakyat

Rangkaian politik Kepartaian masing masing berlangsung dalam Tahapan tahapan Kepemimpinan (Bangsa) dan Perekonomian. melalui, terpolitisasi Kemampuan mkemampuan Negara memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusiawi

Masyarakat Sosialisme, terbentuk. Ke Politik, karena Tujuannya. Menolak Kekuasaan di Luar ke “Dalam”. Mempersiapkan HAN Sosial Ekonomi. Lalu, mengerjakan Perekonomian NegaraDemokrasi (Program program)

1. Pemilihan

2. Parlemen (Keanggotaan = Wakilnya)

3. Pemilih

Antara Pemilih – Kepemimpinan menjadi Sosial Hubungan Kekuasaan – Negara (Politik) – Ekonomi = produksi

<Titik

— oOo —

Di Indonesia, kelompok kelompok Politik ke Partai partai mungkin bergerak ke Isme yang sama berdasar arah Ideologisasi suatu Ekonomi Dunia untuk menerjamahkan “Kekuasaan Politik” Rakyat

Namun, jelas akan tergantung Penyelesaian atas Masalah masalah Keuangan Ekonomi Negara yang politis (Lembaga lembaga Negara = Kekuasaan kah ?). Admnistrasi Negara Sosial Ekonomik Politik (Sistim ke Peraturan peraturan) Pemerintahan/ Kenegaraan (Govermental) dan Daerah

- Negara = Perintah perintah (Kebijaksanaan) ke Birokrasi

- Hubungan Ekonomi Pemerintahan Pusat/ Daerah

- Anggaran, Pengawasan Keuangan Negara – Daerah

- Anggaran Struktural – Daerah, Program ke Proyek

- Kemudahan kemudahan Investasi Dalam Negeri

- Perdagangan dan Perijinan Eksport/ Import

- Perancangan Undang Undang (Pemerintahan – Parlemen)

- Pengelolaan Keuangan BUMN (Perlabaan Negara – Masyarakat)

- Usaha Kehutanan, Perkebunan dan Kelautan

dsb

Bukan lah Pertukaran, atau berunding, antara Partai partai tetapi Nasional Politik Isme di suatu Negara, menerapkan Demokrasi ke Ekonomi (Pemerintahan ?), terbentuk dalam parlemen juga

<Tutup

SELESAI

~ oleh pembebasan di/pada 2 Juli 2009.