KEGAGALAN INDUSTRIALISM – POLITIS

KEGAGALAN INDUSTRIALISM – POLITIS

DI INDONESIA

CIPTAAN KAPITALISME

 

KEUANGAN, yang telah dicetak (= Negara) menurun … dan, terjatuh di “Kubangan Politik” Internasional. Bercampur Limbah Perlabaan Kapitalis. (He he he … !). Pencucian uang semakin tenggelamkan, di pusaran “dalam” ekonomik …

 

     Meruntuhkan konstruksi – bangunan suatu Kekuasaan Pemerintahan !

 

     Namun walaupun lamban, “teratur balik” Transaksi – edar Eeuangan Ekonomik – Perdagangan Industrialisme.

 

     Berdasarkan “Keadaan Pasar” – tetap menjual (kan) “barang dubutuhkan”. Akibat “karena Sebab” (Sebab adalah Awal), yang belum berakhir. Ketika Produksi kini menjadi matarantai Materialisme (= proses).

 

     Hukum tidak mampu dipergunakan untuk Individualisme – kekuasaan di Negara mana pun jua, membuang Perlabaan Tertutup Masyarakat.

 

     Dari Perekonomian – Sosial (dan Barter).

 

     Tampaklah di dalam rangka Penyediaan Kebutuhan Pangan Masyarakat tidak akan terukur dari Industrialisme memenuhi Tahapan tahapan Kapitalisme (= Permodalan) Uang, berdasarkan Materialisme – teoritik Dialektis (Alam, Kemasyrakatan dan “Negara”).

 

     Karena Pertanian tetap memerlukan Perluasan Lahan Tanam.

 

     “Barang Kebutuhan”, yang diperdagangkan (= bentuk) mendasarkan “atas Waktu untuk” kepentingan kepentingan dari Pertanahan terhentikan (stagnasi), bergantung, karena benturan dalam “membentuk” Pertanian jadi Pangan dan Hasil Industrialisme.

 

     Lalu, makrifati reka – perhitungkan “jumlah” Keuangan Negara.

 

     Ini, kesalahan ……. ! Tidak memperkenankan ’Sang Hidup’ (baca, Kemanusiaan) berkemampuan jadi “Tenaga Ekonomik”.

 

Sekedar Pencari Uang karena melarat, bernafsu – memakai biarpun terbeli namun hanya Konsumtif atas Barang dan Pangan.

 

     Sedangkan Tujuan Kemanusiaan – Ekonomik untuk mencapai

 

     1. Kesejahteraan – Berkeluarga (= Kerakyatan) ;

 

     2. Persaudaraan, Keadilan – Politik ;

 

     3. Kebangsaan, Beradab, Makmur.

 

— o0o —

 

     Pemerintahan Sosial (akan) terbentuk tidak karena Hukum, tetapi Politik. Dalam Logika – Dialektis Kerakyatan (= “Ada” di atas Wilayah wilayah Nasional. Tempat “Masyarakat Zaman”.

 

     Masyarakat untuk Tujuan Kemanusiaan – Sosial jadi Pendasaran “Mmerintah”, yang disalurkan Kepartaian di suatu Pemilihan.

 

     “Kepartaian – Parlemen” – Wakil wakil Rakyat.

 

     Pemerintahan bukan “alat” berdasarkan Kapitalisme – Teoritis. Karena, Parlemen terpolitisasi Ekonomi – Kerakyatan (Partai).

 

     Ekonomisasi dari Perbuatan rangkaian Transaksi – keuangan Negara “berbeda” dengan Ekonomi – Pemerintahan Sosial Demokrasi, meskipun juga mengadakan Transaktif – perdagangan Industrialism.

 

     Perlabaan Uang tidak dijadikan Tujuan, melainkan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Masyarakat dalam Peredaran Keuangan, dilaksanakan secara Politik – Administrasi mengelola Usaha usaha Perekonomian.

 

     1. Industrialisme – Produksi ;

 

     2. Perdagangan ;

 

     3. Ekspor, Impor (Barterisasi atau Penghibahan).

 

     Tidak dengan tiba tiba saja melaksanakan Industrialisme – politik, dipergunakan Keuangan “Meminjamkan Hutang dalam Penganggaran” atas Barang, berproduksi Tanpa Membagi untuk Perburuhan – Tenaga, dieksplorasi Sumber Alam _ Ekonomis sampai akan berlangsung Pengurangan Bahan bahan Baku Produksi di Dalam Negeri, membiarkan Material – Keuangan Ekonomi Tak Terlihat.

 

 

 

Selesai.

 

    

 

~ oleh pembebasan di/pada 17 Agustus 2007.